Narasi Bang Yos

 Pemilihan Umum (Pemilu) adalah perwujudan kedaulatan rakyat dalam sebuah negara Demokrasi. Pemilu merupakan sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat dalam memilih calon anggota legislatif di DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Dalam sejarah Pemilu di Indonesia, telah dilaksanakan beberapa kali sejak tahun 1955, untuk pertama kalinya, hingga tahun 2019 lalu. Sejarah pelaksanaan Pemilu di Indonesia dari awal sampai sekarang, seperti dilansir situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pemilu 1955 (Masa Parlementer) adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pemilu 1955 dilaksanakan di masa Demokrasi Parlementer pada Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa Pemilu 1955 ini, Indonesia dipimpin oleh Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden. Pada 5 Juli 1959 Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden. UUD 1945 dinyatakan sebagai Dasar Negara. Konstituante dan DPR hasil Pemilu dibubarkan dan diganti dengan DPR-GR....

 Sebuah hasil cukup mengagetkan, namun sesuai fakta terkait dengan sebuah hasil survey menunjukkan ada 167 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia (78,19% dari populasi). Literasi warganet kita masuk dalam kelompok rendah, namun menghabiskan waktu bermain medsos selama 198 menit setiap hari. Artinya, terlama kedua di ASEAN setelah Filipina (sumber Tempo edisi 17-23 Juli 2023). UNESCO menyebutkan, Indonesia berada di posisi urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca masyarakat kita sangat rendah. Hanya 0,001%. Artinya, dari 1000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Riset berbeda bertajuk "World’s Most Literate Nations Ranked" yang dilakukan oleh Central Connecticut State Univesity pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand (59) dan di atas Bostwana (61). Padahal, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di...

 Dua Gurubesar Univ Sebelas Maret (UNS) Solo baru2 ini dicopot sebagai Professor oleh Mendiknasristek, gara2 mereka berdua sbg Petinggi MWA UNS yang menjalankan tugas, fungsi dan peran mulia melaporkan ada dugaan  kasus korupsi 57M di Universitas Negeri kebanggaan masyarakat Solo tersebut.  Pencopotan jabatan sbg Professor yang nota bene adalah jabatan akademik tertinggi, jika dikaitkan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Petinggi Majelis Wali Amanat (MWA) tak memiliki relevansi apapun. Sanksi "tegas dan keras" oleh Sang Menteri menunjukkan arogansi kekuasaan dan tidak menghargai dan menghormati sebuah tindakan mulia, jujur dan penuh risiko dari Intelektual yang masih memiliki hati nurani akademik yang objektif, berintegritas dan profesional untuk mengungkap kasus korupsi.  Keputusan Mendiknas mengambil tindakan sepihak tanpa melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan tersebut, memperlihatkan ketidakprofesionalan dan tidak pro dalam pemberantasan korupsi ...

 Lagi, untuk ke 5 (lima) kalinya Jokowi melakukan perombakan kabinet alias "reshuffle" kabinet. Senin/17 Juli 2023 Jokowi melantik salah satu relawan loyalnya menjadi Menkominfo sebagai pengganti Johny G Plate dari Partai Nasdem yang ditahan karena kasus korupsi. Selain itu, beberapa Wakil Menteri diangkat dan dilantik untuk "menambah dan melengkapi" jabatan yang dinilai tak "urgent" dan terkesan bagi2 "kue jabatan politik". Tak bisa dipungkiri, perombakan kabinet kali ini sangat terkesan berbagi jatah sebelum berakhir masa jabatan Presiden, agar semua loyalis dan pendukung Jokowi secara merata mendapatkan jabatan2 politik yang menggiurkan.  Presiden memang memiliki hak istimewa alias hak prerogatif yang absolut sebagaimana diatur pasal 17 UUD 1945 yang berbunyi: "Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri serta membentuk, mengubah dan membubarkan kementerian negara". Namun, seringnya perombakan kabinet, pergantian dan penambahan ja...

Trio Ganjar, Prabowo & Anies telah merajai nominasi kandidat terkuat Capres RI 2024. Hal ini dibuktikan dari hasil survey oleh sejumlah Lembaga Survey kredibel, dimana elektabilitas ketiga tokoh tersebut menduduki papan atas kandidat Capres 2024.  Ketiga tokoh diatas, memiliki massa pendukung dan loyalis masing2 yang sangat militan. Ketiga tokoh tersebut, juga didukung sejumlah Parpol yang tergabung kedalam koalisi yang secara legalitas "Presidential threshold" 20% terpenuhi. Artinya, jika terjadi 3 (tiga) Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024, masyarakat kita akan terfragmentasi menjadi 3 (tiga) kubu politik. Demokrasi di Indonesia setelah tumbangnya rezim otoriter orde baru pada 1998 makin menunjukan perbaikan dalam sistem, kebebasan berpendapat, melakukan kritik terhadap penguasa, kontrol atas penegakkan hukum yang adil, perlindungan hak asasi manusia (HAM), dstnya. Menjelang Pemilu 2024, suhu politik nasional sejak 2022 lalu memperlihatkan peningkatan tajam, khususnya...

 Manuver politik PDI-P dengan mempertemukan AHY dan Puan di suatu tempat di Jakarta beberapa waktu lalu, makin membuat kegundahan politik bagi masa depan Koalisi Perubahan dan Persatuan yang dinakhodai Partai Nasdem. Sejak Anies Baswedan resmi dijadikan Capres 2024 oleh Partai Nasdem, sampai saat ini belum jelas siapa Cawapresnya. Tarik menarik di internal koalisi antara PKS dan Partai Demokrat untuk bisa menjadi Cawapres Anies belum juga tuntas. Walapun ada kesepakatan diantara 3 (tiga) Partai Koalisi Perubahan dan Persatuan untuk menyerahkan Cawapres kepada Anies, cawe-cawe PDI-P dengan bermanuver melalui ajakan dan undangan bertemu, membuat AHY sepertinya tergoda. Kenapa tidak? Hal ini dikarenakan ambisi AHY untuk menjadi Capres sejak awal sebenarnya sudah terdegradasi dengan hanya menjadi Cawapres. Partai Demokrat sadar, elektabilitas AHY berada di level bawah dari 3 (tiga) besar elektabilitas "GPA" (Ganjar, Prabowo, Anies). Sampai saat ini Koalisi Perubahan dan Persatuan...

 Kita patut bersyukur kepada Allah Swt dan mengucapkan Alhamdulillah, karena rencana pertemuan kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender) se ASEAN yang akan diadakan bulan Juli 2023 akhirnya batal diselenggarakan di Indonesia.  Pembatalan ini sudah diduga sebelumnya, karena kaum LGBT tak akan mendapat tempat di Negara yang berlandaskan kepada ideologi negara PANCASILA, Hukum Dasar alias Konstitusi UUD 1945 dan mengakui 6 (enam) agama resmi yang dianut total penduduk no 4 di dunia ini. Di sejumlah negara2 di benua Eropa, Amerika, Australia, Afrika bahkan bbrp negara Asia, LGBT mulai diakui negara sebagai kelompok terpinggirkan yang membutuhkan pengakuan resmi sesuai asas Hak Asasi Manusia. Prinsip dasar kebebasan Individual di sejumlah negara yang menganut paham liberalisme bahkan ateisme tersebut, menjadi bagian terpenting dalam memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap keyakinan dan keinginan individu secara personal.  Namun, situasi dan kondisi tersebut t...

 lagi, peristiwa rutin di bidang pendidikan di negeri ini kembali berulang pada setiap tahun ajaran baru di bulan Juni dan Juli. Para orang tua disibukkan dan dipusingkan dengan pembiayaan masuk sekolah untuk anak2 mereka yang makin mahal bahkan sudah tak terjangkau oleh kemampuan ekonomi mereka saat ini. Banyak orang tua, demi menyekolahkan anak2nya di SD, SMP, SMA/SMK dan Universitas, harus pontang-panting mencari sumber dana untuk membiayai sekolah anak2 mereka dengan segala cara, agar masa depan pewaris keluarga tersebut bisa dicapai dan diraih sesuai harapan dan cita2. Kenaikan biaya2 untuk masuk sekolah baru atau kenaikan kelas setiap tahun, pasti terus meningkat seiring dengan tingginya  biaya2 sarana dan pra-sarana yang mendukung keberlangsungan pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi. Jeritan para orang tua setiap tahun ajaran baru, khususnya beban biaya pendidikan yang makin tinggi, sudah menjadi tradisi yang selalu berulang dan tak pernah terselesaikan dengan ba...

 Menpora Dito disebut-sebut dalam proses hukum kasus korupsi BTS di Kejagung RI. Kasus BTS yang merugikan negara 8T tersebut telah menyeret Johny G Plate - Menkominfo sebagai tersangka. Kasus korupsi ini bisa disebut sebagai salah satu Mega Korupsi yang banyak merugikan uang negara. Kejagung bergerak cepat dengan mentersangkakan JGP Politikus Partai Nasdem. Walhasil, relasi politik Nasdem dengan Pemerintahan Koalisi yang dinakhodai Jokowi menjadi buruk. Menpora Dito disebut telah menerima dana 27M terkait kasus korupsi BTS. Menurut informasi dari Kejagung RI, Dito akan dipanggil sebagai saksi pada Senin/10 Juli 2023. Kasus ini kedepan akan makin banyak mengungkap siapa saja elite politik yang terlibat. Sudah pasti JGP tak mau menerima risiko sendirian. Dia akan "bernyanyi" merdu dengan menyebut satu-persatu orang2 yang terlibat. Hal ini bisa jadi sebagai tindaklanjut sang Ketua Umum Partai Nasdem yang meminta agar kasus korupsi ini dibuka seterang-terangnya tanpa pandang bulu...

 Negeri ini silih berganti diisi dengan berita2 heboh, penuh kontroversi bahkan membuat kegaduhan sosial. Berita2 gaduh tersebut terkait dengan issue2 yang menabrak akal sehat dan nalar publik, seperti Ponpes Al-Zaytun yang melecehkan dan menistakan ajaran agama Islam, rumput stadion JIS yang akan diganti karena disebut tak berstandar FIFA, kasus korupsi BTS triliunan rupiah yang menyeret petinggi negara dan banyak kasus2 lainnya. Hari2 kita dirasuki info2 yang secara rasional seharusnya tak perlu terjadi dan membuat kegaduhan di masyarakat. Lalu, kenapa kasus2 tersebut terjadi, muncul dan membuat kehebohan yang bisa berdampak buruk terhadap kredibilitas penegak hukum dan pemerintah sebagai pihak berwenang untuk mengatasi kasus tersebut? Apakah issue2 diatas diangkat ke permukaan, dikarenakan ada motif dan sentimen politis menjelang 2024 atau benar2 sebuah kasus riil yang butuh penanganan sebagaimana mestinya oleh penegak hukum dan pemerintah? POLITIK PEMBERITAAN VS KEPENTINGAN BIS...

 Lagi, Polemik terbaru yang dimunculkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan PSSI yang menyatakan rumput stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) tidak berstandar FIFA. Pernyataan ini tentu aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa masalah rumput di JIS dinyatakan tak memenuhi standar FIFA menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada November 2023 nanti. Secara sepihak, Kementerian PUPR dan PSSI setelah melakukan survey lapangan ke stadion JIS, langsung menyatakan rumputnya harus diganti dengan standar FIFA yang akan menelan biaya melalui APBN senilai 6 milyar rupiah. Sebuah pemborosan yang tak perlu disaat situasi perekonomian nasional belum pulih setelah era pandemi. Menjadi aneh dan kurang bisa diterima akal sehat, rencana penggantian rumput di stadion JIS warisan Anies Baswedan tersebut. Padahal disaat awal pembangunan stadion, tentu sudah dilakukan studi, survey dan masukan dari team FIFA sebelumnya. Tak mungkin pembangunan stadion megah y...

 Hari ini Rabu / 05 Juli 2023 kita dikagetkan dengan berita tentang pengangkatan 27 atlet nasional menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Kemenpora RI. Sebenarnya tak ada yang aneh dengan berita tersebut. Namun pengangkatan "hanya" segelintir atlet nasional berprestasi Internasional dari begitu banyaknya atlet2 lain yang juga berkontribusi untuk bangsa dan negara di ajang olah raga Internasional, memunculkan pertanyaan besar: kenapa cuma beberapa atlet saja? Apa motif dan parameter yang dipakai dan efektif serta relevankah pengangkatan mereka sebagai PNS yang justru kita sedang melakukan optimalisasi dan profesionalisme PNS di era teknologi yang makin revolusioner ini? Bukankah justru nantinya akan menimbulkan kecemburuan sosial dari atlet2 berpretasi lain dan juga para PNS yang lain? APRESIASI VS KECEMBURUAN SOSIAL  Adalah sah2 saja Pemerintah cq Kemenpora membuat sebuah keputusan untuk tujuan memberikan apresiasi kepada atlet2 berprestasi. Namun hal tersebut harus didahulu...

 Perancis, salah satu negara Eropa dengan sejarah politik panjang, berliku dan penuh kekerasan selama berabad-abad, diterpa badai kerusuhan massa yang merusak dan membakar gedung2 pemerintah, kantor polisi, bangunan2 sekolah, kendaraan umum serta fasilitas2 umum. Penjarahan terjadi di toko2 yang menjual kebutuhan2 publik sehari-hari. Kerusuhan besar yang berdampak kerugian besar secara materil itu disebabkan oleh penembakan brutal kepada seorang remaja berusia 17 tahun keturunan Aljazair-Marokko. Massa bergerak serentak di sejumlah kota untuk berdemonstrasi dan berunjuk-rasa sebagai bentuk protes keras atas kematian remaja imigran tersebut. Disebutkan, remaja tersebut bernama Nahel. Seorang remaja semata wayang yang sangat dicintai Ibunya. Nahel diusia yang masih muda belia, berperilaku tak berbeda dengan remaja seusianya: nakal, anti "mainstream" dan terkadang nyeleneh. Dampak langsung kematian Nahel, tanpa diduga, telah membuat kisruh seantero Perancis. Nahel ditembak denga...

 Kasus Ponpes Al-Zaytun pimpinan Panji Gumilang, sampai saat ini masih tetap menjadi "Juara" alias "trending topic" di hampir semua media arus utama. Media massa dan sosial seperti berlomba untuk memberitakan pro-kontra terkait Ponpes yang berdomisili di Indramayu ini. Al-Zaytun yang mengajarkan pendidikan agama Islam yang cenderung berbeda ekstrim dengan ajaran ritual Islam yang lazim, menjadi kontroversi di masyarakat. Anehnya, Ponpes ini beserta Panji Gumilang sebagai Pemilik dan Pemimpinnya tetap saja melenggang kangkung menjalankan aktifitasnya sebagaimana biasa. Al-Zaytun seolah-olah bersikap santai bahkan terlihat "melawan" sikap penolakan dari mayoritas umat muslim yang ditunjukkan dari beberapa kali aksi demo dan unjuk rasa dari Forum Indramayu Menggugat (FIM). Kasus Al-Zaytun sudah ditangani MUI, Polri dan Pemerintah Pusat. Namun, sampai saat ini belum ada kepastian dan kejelasan terkait status Al-Zaytun, apakah tetap berlanjut seperti biasa atau...

 Hari ini Sabtu/01 Juli 2023, Polri berulang tahun ke 77. Usia yang sudah sangat matang, bijak dan arif, jika diibaratkan Manusia yang berulang tahun.  Polri berdiri resmi 01 Juli 1946, sekitar 1 tahun sejak Republik ini merdeka di tahun 1945. Cikal bakal Polri adalah Pasukan Pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara di zaman Kerajaan Majapahit Patih Gadjah Mada yang bertugas melindungi Raja dan Kerajaan. Perjalanan sejarah panjang Polisi di Indonesia terus bergulir melalui era2 masa pendudukan Jepang, Hindia Belanda dan era memasuki Indonesia merdeka di di tahun 1945. Pada 1 Juli 1946 dengan  Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai HARI BHAYANGKARA  hingga saat ini.  Sebagai salah satu lembaga penegak hukum utama di negara demokrasi ini, Polri selalu memperbaharui dan memperbaiki kinerjanya di setiap era pemerintahan. Tran...