Narasi Bang Yos

 "Jika kejahatan dan korupsi merajalela, kebebasan tidak bisa bertahan; tetapi, jika kebajikan memiliki keuntungan, kekuasaan sewenang-wenang tidak dapat dibangun." - Algernon Sidney      Negeri ini tak henti-hentinya selesai dengan urusan korupsi. Hampir setiap hari kita disuguhi berita2 pengungkapan dan penangkapan pelaku korupsi oleh KPK, Kejaksaan bahkan Kepolisian. Berita kasus2 korupsi sudah menyamai informasi kasus2 kriminalitas yang terjadi dalam kehidupan masyarakat kita sehari-hari. Korupsi sudah menjadi bagian dalam dinamika kehidupan masyarakat. Korupsi bahkan sudah menjadi "budaya" dalam kehidupan di segala lapisan masyarakat.       Tak hanya kasus korupsi terjadi di lingkungan birokrasi pemerintahan, tapi juga di kalangan dunia  usaha dan dunia industri. Benar kata pepatah klasik, bahwa Prostitusi, Korupsi dan Kriminalitas (PKK) tak akan bisa dihapus dari muka bumi, sepanjang masih ada kehidupan sosial. PKK tersebut hanya akan b...

  ”Memimpin dengan integritas dan empati, membutuhkan visi dan hubungan dengan diri Anda yang terdalam.” - Karla McLaren      Sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan ke 81 pada 17 Agustus 2026. Jika kita analogikan dengan manusia, usia 81 adalah usia senior yang sudah melewati masa2 labil dalam kehidupan di masyarakat. Usia yang masuk golongan mumpuni dalam kematangan emosi, rasionalitas dan relasi sosial.      Jika dikaitkan dengan konteks religiusitas, usia tersebut berada dalam kategori lansia akhir atau "sangat tua", dan merupakan fase yang memegang peranan krusial sebagai sumber kekuatan, makna hidup, ketenangan psikologis dan puncak kematangan spiritual.      Lantas, bagaimana dengan sebuah negara yang bernama Indonesia? Apakah dengan usia 8 (delapan) dasawarsa ini sudah menunjukkan fase kematangan sebuah negara yang telah mewujudkan cita2 perjuangan para "Founding Fathers" melalui isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pem...

  "Dalam dunia politik, kejujuran dan integritas seringkali menjadi komoditas langka, tapi bagi rakyat, itu adalah kebutuhan yang mendesak." Anonim      Di negara yang memiliki sistem demokrasi, Pemimpin negara dipilih oleh rakyat melalui wakil yang dipilih untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR) atau dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Berbeda dengan sistem monarki alias kerajaan, sang raja mengalihkan kekuasaan (suksesi) secara turun-temurun mengikuti garis sedarah.       Sebelum kemerdekaan tahun 1945 khususnya di era sebelum zaman penjajahan belanda dan jepang, NKRI memiliki banyak wilayah yang dikuasai secara "legal" oleh kesultanan atau kerajaan2. Sebut saja sejumlah kerajaan2 seperti Kutai Martadipura (Kalimantan Timur - Hindu tertua, abad ke-4), Tarumanegara (Jawa Barat - abad ke-4), Kalingga/Holing (Jawa Tengah - abad ke-6), Sriwijaya (Sumatra/Palembang - Buddha, abad ke-7), Mataram Kuno/Meda...

  "Jika tidak ada yang menakuti saya sebagai pemimpin, maka saya tidak ada artinya." - Lee Kuan Yew Donald Trump dengan kekuasaan resmi sebagai Presiden AS, benar2 telah memenuhi janji2 kampanyenya untuk meraih jabatan Presiden untuk kedua kalinya dengan jargon "Make America Great Again". Trump yang urakan dan diduga memiliki kondisi kejiwaan "tak stabil" menurut sejumlah Psikolog AS ini telah membuat tindakan2 "anti mainstream" bahkan melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro melalui cara2 "preman" dengan memasuki pekarangan rumah orang (wilayah negara berdaulat Venezuela), Trump bersama konco terdekatnya yang juga "haus wilayah" dan berjiwa "genocide" Israel, melakukan penyerangan sepihak terhadap Iran setelah melakukan beragam intimidasi militer, ekonomi dan beragam strategi lainnya terhadap negeri Persia ini. Walhasil, Pemimpin tertinggi Iran Ayatolla...

  "Justice and power must be brought together, so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just (Keadilan dan kekuasaan harus disatukan, sehingga apa pun yang adil dapat menjadi berkuasa, dan apa pun yang berkuasa dapat menjadi adil)" – Blaise Pascal      Dalam beberapa hari terakhir, kita disuguhkan sejumlah keputusan dan "kebijakan" mengagetkan bin mengejutkan oleh Pemerintah dan DPR - RI yang membuat banyak pro-kontra di masyarakat.       Keputusan dan "kebijakan" tersebut misalnya, masuknya Indonesia dalam keanggotaan "Board of Peace" (BOP) bentukan Trump dan beranggotakan Netanyahu namun nir perwakilan Palestine, dipilihnya Thomas Djiwandono melalui seleksi "fit and proper test" menjadi Deputy Gubernur BI, ditunjuknya Adies Kadir secara dadakan ala DPR menjadi Hakim MK (padahal sebelumnya sudah ditetapkan Inosentius Samsul secara definitif), bahkan beredar info, anak Adies Kadir akan menggantikan belia...

 "Taktik adalah kemampuan untuk menginjak kaki seseorang tanpa merusak kilau sepatunya. ”― Harry S. Truman      Donald Trump, Presiden Negeri Paman Sam yg kontroversial itu, kembali membuat terobosan "suka-suka" dengan menginisiasi pembentukan "Dewan Perdamaian Gaza" (Board of Peace).      Sepintas terlihat inisiasi ini sangat bijak dan pro perdamaian. Dengan nama "Dewan Perdamaian Gaza", Trump menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa konflik Israel-Palestina akan segera tuntas, Gaza akan pulih, rakyatnya akan kembali normal beraktifitas, bantuan2 akan masuk dan rekonstruksi kerusakan2 infrastruktur akan segera dilakukan. Trump mengajak puluhan negara2 internasional untuk bisa bergabung, termasuk Indonesia.      Tujuan pembentukan lembaga baru ini memang terkesan sangat mulia dangan kata "perdamaian". Sebuah diksi visioner ditengah-tengah konflik dunia yang makin memanas. Rencananya nanti, setelah tuntas perdamaian di Gaza Palestine...