Postingan

MEMBANGUN NEGARA BERINTEGRITAS Oleh Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Kebangsaan & Dosen Pascasarjana MSDM Univ Pertiwi Bekasi)

  ”Memimpin dengan integritas dan empati, membutuhkan visi dan hubungan dengan diri Anda yang terdalam.” - Karla McLaren      Sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan ke 81 pada 17 Agustus 2026. Jika kita analogikan dengan manusia, usia 81 adalah usia senior yang sudah melewati masa2 labil dalam kehidupan di masyarakat. Usia yang masuk golongan mumpuni dalam kematangan emosi, rasionalitas dan relasi sosial.      Jika dikaitkan dengan konteks religiusitas, usia tersebut berada dalam kategori lansia akhir atau "sangat tua", dan merupakan fase yang memegang peranan krusial sebagai sumber kekuatan, makna hidup, ketenangan psikologis dan puncak kematangan spiritual.      Lantas, bagaimana dengan sebuah negara yang bernama Indonesia? Apakah dengan usia 8 (delapan) dasawarsa ini sudah menunjukkan fase kematangan sebuah negara yang telah mewujudkan cita2 perjuangan para "Founding Fathers" melalui isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pem...

MENCERMATI SATU TAHUN PEMERINTAHAN PRABOWO Oleh Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

  "Dalam dunia politik, kejujuran dan integritas seringkali menjadi komoditas langka, tapi bagi rakyat, itu adalah kebutuhan yang mendesak." Anonim      Di negara yang memiliki sistem demokrasi, Pemimpin negara dipilih oleh rakyat melalui wakil yang dipilih untuk mendapatkan kursi di parlemen (DPR) atau dipilih secara langsung oleh rakyat, melalui mekanisme pemilihan umum (Pemilu). Berbeda dengan sistem monarki alias kerajaan, sang raja mengalihkan kekuasaan (suksesi) secara turun-temurun mengikuti garis sedarah.       Sebelum kemerdekaan tahun 1945 khususnya di era sebelum zaman penjajahan belanda dan jepang, NKRI memiliki banyak wilayah yang dikuasai secara "legal" oleh kesultanan atau kerajaan2. Sebut saja sejumlah kerajaan2 seperti Kutai Martadipura (Kalimantan Timur - Hindu tertua, abad ke-4), Tarumanegara (Jawa Barat - abad ke-4), Kalingga/Holing (Jawa Tengah - abad ke-6), Sriwijaya (Sumatra/Palembang - Buddha, abad ke-7), Mataram Kuno/Meda...

KEGILAAN TRUMP & ANCAMAN PERANG NUKLIR Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Hubungan Internasional)

  "Jika tidak ada yang menakuti saya sebagai pemimpin, maka saya tidak ada artinya." - Lee Kuan Yew Donald Trump dengan kekuasaan resmi sebagai Presiden AS, benar2 telah memenuhi janji2 kampanyenya untuk meraih jabatan Presiden untuk kedua kalinya dengan jargon "Make America Great Again". Trump yang urakan dan diduga memiliki kondisi kejiwaan "tak stabil" menurut sejumlah Psikolog AS ini telah membuat tindakan2 "anti mainstream" bahkan melanggar hukum internasional dan piagam PBB. Setelah menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro melalui cara2 "preman" dengan memasuki pekarangan rumah orang (wilayah negara berdaulat Venezuela), Trump bersama konco terdekatnya yang juga "haus wilayah" dan berjiwa "genocide" Israel, melakukan penyerangan sepihak terhadap Iran setelah melakukan beragam intimidasi militer, ekonomi dan beragam strategi lainnya terhadap negeri Persia ini. Walhasil, Pemimpin tertinggi Iran Ayatolla...

NEPOTISME, SESAT PIKIR & BUDAYA KUASA Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

  "Justice and power must be brought together, so that whatever is just may be powerful, and whatever is powerful may be just (Keadilan dan kekuasaan harus disatukan, sehingga apa pun yang adil dapat menjadi berkuasa, dan apa pun yang berkuasa dapat menjadi adil)" – Blaise Pascal      Dalam beberapa hari terakhir, kita disuguhkan sejumlah keputusan dan "kebijakan" mengagetkan bin mengejutkan oleh Pemerintah dan DPR - RI yang membuat banyak pro-kontra di masyarakat.       Keputusan dan "kebijakan" tersebut misalnya, masuknya Indonesia dalam keanggotaan "Board of Peace" (BOP) bentukan Trump dan beranggotakan Netanyahu namun nir perwakilan Palestine, dipilihnya Thomas Djiwandono melalui seleksi "fit and proper test" menjadi Deputy Gubernur BI, ditunjuknya Adies Kadir secara dadakan ala DPR menjadi Hakim MK (padahal sebelumnya sudah ditetapkan Inosentius Samsul secara definitif), bahkan beredar info, anak Adies Kadir akan menggantikan belia...

TRUMP, DEWAN PERDAMAIAN GAZA & INDONESIA Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

 "Taktik adalah kemampuan untuk menginjak kaki seseorang tanpa merusak kilau sepatunya. ”― Harry S. Truman      Donald Trump, Presiden Negeri Paman Sam yg kontroversial itu, kembali membuat terobosan "suka-suka" dengan menginisiasi pembentukan "Dewan Perdamaian Gaza" (Board of Peace).      Sepintas terlihat inisiasi ini sangat bijak dan pro perdamaian. Dengan nama "Dewan Perdamaian Gaza", Trump menunjukkan kepada dunia internasional, bahwa konflik Israel-Palestina akan segera tuntas, Gaza akan pulih, rakyatnya akan kembali normal beraktifitas, bantuan2 akan masuk dan rekonstruksi kerusakan2 infrastruktur akan segera dilakukan. Trump mengajak puluhan negara2 internasional untuk bisa bergabung, termasuk Indonesia.      Tujuan pembentukan lembaga baru ini memang terkesan sangat mulia dangan kata "perdamaian". Sebuah diksi visioner ditengah-tengah konflik dunia yang makin memanas. Rencananya nanti, setelah tuntas perdamaian di Gaza Palestine...

PREMANISME ALA TRUMP & ANCAMAN PD III Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Internasional & Demokrasi)

 "Setiap peperangan akan tercatat dalam sejarah. Dan mungkin perjuangan menjaga perdamaian ini akan dilupakan sejarah, tapi itu jauh lebih baik dari sebuah peperangan yang diingat sejarah." Anonim      Donald Trump, Presiden AS ke 45 & 47 itu kembali membuat heboh dan kegaduhan Internasional. Bukan Trump namanya, jika dia tak membuat keputusan2 kontroversial & mengejutkan yang membuat dunia internasional gonjang-ganjing.       Terkini, dia menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro setelah beberapa kali memberikan ancaman2 bak seorang Preman "Debt Collector" ke Debitur yang lalai memenuhi kewajiban pembayaran hutang cicilan.       Trump yang berkarakter arogan dan egois ini, tak menggubris himbauan dan kritik keras negara2 lain, PBB bahkan sekutunya di NATO.       Venezuela sebagai negara berdaulat, merdeka dan mandiri, dihajar Trump dengan mengerahkan sejumlah pesawat dan peralatan militer canggih ...

HAK PREROGATIF MENGANULIR PUTUSAN PENGADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pengamat Politik, Demokrasi & Hukum)

 “Jika kita menginginkan penghormatan terhadap hukum, pertama-tama kita harus membuat hukum menjadi terhormat.” Anonim      Presiden Prabowo baru saja (28 Nov 2025) mengirimkan SK (Keppres) terkait rehabilitasi eks Dirut ASDP ira Puspadewi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK sebagaimana diberitakan detikcom, telah menerima Surat Keputusan Presiden tersebut.       Rehabilitasi kepada Ira Puspadewi tersebut didasarkan dari masuknya aspirasi masyarakat kepada DPR-RI. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra.      Ira Puspadewi telah divonis 4.5 tahun penjara dalam perkara akuisisi PT. Jembatan Nusantara (JN) oleh PT. ASDP, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media massa.      Hak Rehabilitasi adalah Hak Konstitusional Presiden yang diatur jelas pada Pas 14 ayat (1) UUD 1945: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pe...