GIBRAN, LEGALITAS & LEGITIMASI POLITIK Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)
"Kebenaran & kejujuran adalah dasar keadilan dan kepercayaan. Tanpa kebenaran dan kejujuran, demokrasi akan kehilangan arah moral. Kemenangan tanpa kebenaran dan kejujuran, merupakan sebuah kekalahan moral" Prof. Dr. A. Syafi'i Maarif (1935 - 2022) Kasus pembuktian ijazah setara SMA Gibran sebagai Wapres RI terus bergulir, khususnya di ranah hukum. Setelah menjabat sebagai Wapres selama 2 (dua) tahun, proses hukum pembuktian keabsahan ijazah setara SMA tersebut makin menunjukkan "titik terang" secara hukum. Mari kita runut kronologi berikut: Proses hukum dimulai dari Gugatan Perdata di PN Jakarta Pusat pada Desember 2025 oleh Subhan Palal dengan nomor perkara 583/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Pada 22 Desember 2025, Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menyatakan menolak gugatan tersebut karena menilai perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Subhan melanjutkan Gugatan di PTUN, PT ...