JIS, PSSI & FIFA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Kebijakan Publik, Sosial & Politik)

-

 Lagi, Polemik terbaru yang dimunculkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan PSSI yang menyatakan rumput stadion Jakarta Internasional Stadium (JIS) tidak berstandar FIFA.

Pernyataan ini tentu aneh dan menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa masalah rumput di JIS dinyatakan tak memenuhi standar FIFA menjelang Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-17 pada November 2023 nanti.

Secara sepihak, Kementerian PUPR dan PSSI setelah melakukan survey lapangan ke stadion JIS, langsung menyatakan rumputnya harus diganti dengan standar FIFA yang akan menelan biaya melalui APBN senilai 6 milyar rupiah. Sebuah pemborosan yang tak perlu disaat situasi perekonomian nasional belum pulih setelah era pandemi.

Menjadi aneh dan kurang bisa diterima akal sehat, rencana penggantian rumput di stadion JIS warisan Anies Baswedan tersebut. Padahal disaat awal pembangunan stadion, tentu sudah dilakukan studi, survey dan masukan dari team FIFA sebelumnya. Tak mungkin pembangunan stadion megah yang konon terbaik di Asia tersebut tidak mendapatkan restu dan lisensi FIFA. 

Hanya dengan survey tim Kementerian PUPR bersama PSSI tanpa didampingi oleh tim FIFA, mereka langsung menyatakan rumput stadion tersebut tak memenuhi persyaratan FIFA dan diputuskan penggantian rumput berstandar FIFA. Yang menjadi pertanyaan, apa motif dan alasan Kementerian PUPR bersama PSSI mengganti rumput stadion yang sangat bagus dan banyak dipakai oleh stadion2 berkelas dunia di negara2 Eropa tersebut? Apakah ini sekedar renovasi yang bermotif politis agar "warisan" Anies tak diterima "mentah2" oleh PSSI atau memang secara objektif rumput stadion JIS harus diganti?

BELAJARLAH OBJEKTIF, BUKAN SUBJEKTIF

Jika sebuah keputusan menjadi polemik tajam ditengah-tengah masyarakat, artinya memang ada yang janggal dan bisa jadi keliru sesuai akal sehat publik. Polemik atau Kontroversial dalam suatu keputusan publik adalah sesuatu yang wajar dan sah2 saja. Namun polemik atas sebuah keputusan yang jelas2 tak memiliki argumentasi logis yang bisa diterima masyarakat, tentu akan berdampak kegaduhan bahkan bisa merusak stabilitas.

Fasilitas publik atau infrastruktur seperti stadion, jalan, pelabuhan dan lain sebagainya sudah pasti dibangun dan diperuntukkan untuk kemaslahatan bersama, khususnya bagi rakyat yang menggunakan. Apalagi pembangunan fasilitas tersebut menggunakan uang negara alias hasil keringat rakyat, maka penggunaannya harus benar2 bermanfaat dan dirasakan dampak positifnya.

Pembiayaan2 yang tak rasional dan menimbulkan polemik keras dimasyarakat, tentulah harus didengar, diperhatikan dan dijadikan masukan untuk evaluasi. Konsep "the show must go on" atau "anjing menggonggong khafilah tetap berlalu" dalam pengambilan keputusan publik dan pelaksanaannya, sama dengan tidak menghormati dan menghargai amanah dan suara rakyat yang nota bene memiliki kedaulatan tertinggi di negeri yang berkonsep demokrasi Pancasila ini.

Kita berharap Pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR dan PSSI benar2 bersikap dan berbuat objektif, bukan subjektif yang bernuansa kepentingan2 politis pragmatis jangka pendek. Olahraga harus dipisahkan dari Politik. Kepentingan dan suara publik harus didengar dan diperhatikan, agar kedepannya mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat.

Waktu masih cukup untuk kembali melakukan evaluasi objektif dan profesional atas keputusan penggantian rumput stadion JIS. Silakan diganti, jika memang sudah direkomendasikan secara resmi oleh FIFA. Bukan rekomendasi diri sendiri atau masukan2 kaum bisnis yang memiliki kepentingan "Cuan" Semata.

"Dalam masalah hati nurani, pikiran pertamalah yang terbaik. Dalam masalah kebijaksanaan, pemikiran terakhirlah yang paling baik." - Anonim

Bekasi, 06 Juli 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya