AHY, Koalisi Perubahan & Manuver PDI-P Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Ber-etika)

 Manuver politik PDI-P dengan mempertemukan AHY dan Puan di suatu tempat di Jakarta beberapa waktu lalu, makin membuat kegundahan politik bagi masa depan Koalisi Perubahan dan Persatuan yang dinakhodai Partai Nasdem. Sejak Anies Baswedan resmi dijadikan Capres 2024 oleh Partai Nasdem, sampai saat ini belum jelas siapa Cawapresnya. Tarik menarik di internal koalisi antara PKS dan Partai Demokrat untuk bisa menjadi Cawapres Anies belum juga tuntas. Walapun ada kesepakatan diantara 3 (tiga) Partai Koalisi Perubahan dan Persatuan untuk menyerahkan Cawapres kepada Anies, cawe-cawe PDI-P dengan bermanuver melalui ajakan dan undangan bertemu, membuat AHY sepertinya tergoda.

Kenapa tidak? Hal ini dikarenakan ambisi AHY untuk menjadi Capres sejak awal sebenarnya sudah terdegradasi dengan hanya menjadi Cawapres. Partai Demokrat sadar, elektabilitas AHY berada di level bawah dari 3 (tiga) besar elektabilitas "GPA" (Ganjar, Prabowo, Anies).

Sampai saat ini Koalisi Perubahan dan Persatuan, walaupun masing2 Partai sudah menyepakati Anies Baswedan sebagai Capres, namun secara resmi belum terlihat solid dalam mengumumkan ARB sebagai Capres 2024 didepan publik. Kenapa Koalisi Perubahan dan Persatuan masih terlihat  "gamang" mengumumkan ARB resmi sebagai Capres? Apakah dikarenakan PKS dan Partai Demokrat masih belum "rela" untuk memberikan mandat kepada ARB untuk bebas memilih Cawapresnya yang membuat Cawapres ARB sampai saat ini belum jelas? Mungkinkan AHY tergoda dengan tawaran PDI-P menjadi Cawapres Ganjar atau hanya sekedar manuver politik untuk "merusak" soliditas Koalisi Perubahan dan Persatuan?

Ada hal menarik dari "godaan politik" yang sexy dari PDI-P kepada AHY untuk menjadi salah satu calon potensial Cawapres Ganjar, yakni ujian konsistensi dan komitmen Partai Demokrat terhadap soliditas koalisi perubahan dan persatuan serta kemungkinan ancaman  bubarnya koalisi persatuan dan perubahan, jika AHY jadi menerima pinangan PDI-P tersebut.

KOMITMEN POLITIK VS ETIKA POLITIK

Politik bagi seorang Niccolo Machiavelli (Tokoh Politik di era Renaissance) adalah sebuah "seni" yang tidak memperdulikan etika dan kesantunan. Bagi Machiavelli, untuk mendapatkan kekuasaan, segala cara harus dihalalkan. 

Dalam bukunya yang terkenal dan melegenda berjudul "Il Principe" atau "Sang Pangeran", Machiavelli secara gamblang dan lugas memberikan formulasi2 antitesis terhadap etika dan moralitas dalam meraih kekuasaan.

Dari perspektif psikologis, Machiavellianisme adalah sifat kepribadian yang berpusat pada manipulatif, penipuan, ketidakpedulian, dan ketidakpedulian terhadap moralitas, dengan tingkat kepentingan diri yang tinggi. 

Teori ini jika dikaitkan dengan logika akal sehat, kesantunan sosial dan moralitas, tentu sangat bertolak belakang. Ajaran agama manapun pasti selalu menggarisbawahi nilai2 kebaikan, kesantunan, moralitas dan etika dalam setiap gerak langkah sosial-kemanusiaan kepada umatnya.

Al Qur'an sebagai Kitab suci Umat Islam menggarisbawahi tentang berpolitik yang baik dan benar.

Tujuan dan fatsoen politik secara substansial dalam ajaran Islam, jelas berfokus kepada penegakkan keadilan tanpa pandang bulu, membela kebenaran dengan segala konsekuensinya, berpihak pada yang lemah, berorientasi pada tujuan bersama yang bersifat jangka panjang.

Nilai-nilai luhur tersebut diatas, sekaligus merupakan jurus-jurus paling andal, sekaligus rahasia untuk merebut kemenangan dalam berbagai bentuk pertarungan politik.

Pertanyaannya kemudian, apakah manusia khususnya para Politisi tidak mengetahuinya? Karena pada faktanya dalam perjalanan sejarah politik umat manusia, sedikit sekali yang melaksanakannya.

Menurut Al Quran, sebagian besar para politisi bukannya tidak tahu, akan tetapi tidak mau melaksanakannya, disebabkan orientasi berpolitiknya didominasi oleh tujuan mengejar kenikmatan duniawi yang semu (mataaul gurur).

Kembali kepada Politik berkomitmen dan beretika, tentu saja sebagai Negara Demokrasi yang berlandaskan Pancasila, prinsip2 antitesis terhadap ajaran agama dan logika-moralitas sebagaimana diajarkan Machiavelli sangat tidak cocok diterapkan di Indonesia.

Demokrasi perlu dan harus ditegakkan dengan bersendikan nilai2 luhur yang memiliki moralitas dan etika. Integritas dan Komitmen harus tegak lurus dalam berpolitik. Manuver politik adalah sebuah keniscayaan dalam dunia politik. Namun, penegakkan etika, moralitas, integritas dan memegang komitmen, tentu akan berdampak kepada kredibilitas Parpol dan Kaum Politisi dalam meraih kekuasaan.

Rakyat pemilih bukan "benda mati" yang cuma bisa diam. Mereka dalam diam, selalu menilai kiprah dan kehebohan dunia politik dengan beragam manuvernya. Tinggal kaum politisi harus menunjukkan INTEGRITAS, KOMITMEN, KONSISTEN DAN KREDIBILITAS, agar benar2 bisa menjadi Elite Negara yang selalu memihak kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan hanya menyuarakan kepentingan Parpolnya sendiri.

"Politik diciptakan dan dimanifestasikan berdasarkan filosofi dan tujuan untuk menyediakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi manusia, tapi yang terjadi adalah sama sekali kebalikannya." - Emha Ainun Najib

Bekasi, 15 Juli 2023