Narasi Bang Yos

 Sistem politik negeri ini sudah berubah total sejak era reformasi 1998. Sebelumnya, di era orde baru yang dikuasai oleh Soeharto secara otoriter mulai 1967, hanya ada 3 (tiga) Parpol: Golkar, PPP dan PDI. Namun seiring dengan tumbangnya era Orba tersebut, bermunculan puluhan Partai Politik (Parpol) sebagai wujud euforia politik masyarakat. Di era rezim soeharto, Golongan Karya yang tak mau disebut sebagai Partai Politik (Parpol) itu, telah berkuasa atau menjadi "The ruling party" sejak 1967 sd 1998. Golkar benar2 menjadi Partai "Kendaraan" Politik Soeharto yang selalu (pasti) menang dalam setiap Pemilihan Umum (Pemilu) yang digelar sejak 1970.  Golongan Karya menjadi sangat kuat, karena ditopang dan didukung Militer (TNI). Dua parpol lainnya, PPP dan PDI hanya berfungsi sebagai "kosmetika demokrasi" alias pemanis politik di era orde baru alias Orba tersebut. Hal ini untuk memberikan kesan, bahwa negeri ini telah melaksanakan sistem politik berdemokrasi. P...

 Banyak kejadian2 aneh dalam fora dan dinamika politik di negeri tercinta ini. Ada percobaan "pencopetan" Partai ala Moeldoko yang digagalkan MA. Ada pelanggaran komitmen koalisi ala Nasdem yang meminang PKB dan membuat Demokrat meradang. Ada manuver Demokrat mencari teman se koalisi (setelah "dicuekin" Nasdem) dan ada issue mempasangkan Prabowo-Ganjar untuk menghadang laju popularitas Anies, dan seterusnya. Sejatinya, tak ada yang aneh dan janggal dengan manuver2 politik  tersebut diatas, sepanjang masih masuk dalam kerangka akal sehat.  Yang menjadi masalah adalah, kegiatan dan tindakan manuver tersebut, sering menjadi tanda-tanya besar bagi sebagian besar masyarakat, karena terkesan "melawan" norma2 dan etika logis yang hidup di masyarakat.  Terlihat jelas, manuver2 politik kaum elite politik negeri ini banyak menimbulkan pro-kontra, khususnya di  ranah etika, kesantunan dan keadaban dalam berpolitik praktis. Padahal, nilai2 tersebut diatas justru menja...

 Dunia Politik tanah air dikagetkan dengan diangkatnya Kaesang (Putera bungsu Jokowi) sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Selang sehari setelah Kaesang menjadi anggota PSI, esoknya dia langsung didapuk sebagai Ketua Umum Partai yang loyal kepada rezim Jokowi tersebut.  Sangat terlihat gamblang dan telanjang,  PSI mempertontonkan sebuah tragedi politik yang kurang mendidik, dengan mengangkat anggota yang baru "seumur jagung" menjadi Ketua Umum.  Betul, apapun yang dilakukan di internal sebuah Parpol seperti PSI adalah hak penuh segenap Pengurus dan Anggota Partai. Namun, untuk Partai sekelas PSI yang telah memiliki banyak anggota di sejumlah Badan Legislatif, telah merusak sistem dan tatanan politik tanah air dalam pola perekrutan serta sistem kaderisasi Partai. Partai telah menjalankan Politik pragmatis yang kurang menghargai sistem kaderisasi dan kompetensi dalam memilih Pemimpinnya. Rakyat disuguhi model manajemen Partai murahan tanpa sedikitpun ...

 Hingar bingar pencarian Cawapres untuk Ganjar dan Prabowo yang tak juga tuntas, memunculkan issue baru untuk mempasangkan Ganjar & Prabowo menjadi Capres dan Cawapres 2024. Menetapkan siapapun menjadi Capres dan Cawapres, jauh lebih mudah daripada mencari Cawapres kedua Bacapres diatas.  Hal ini dikarenakan masing2 Parpol anggota Koalisi Ganjar dan Prabowo memiliki kandidat yang diusung dan diharapkan bisa menjadi Cawapres. Walhasil, ide menduetkan Ganjar dan Prabowo cukup masuk akal. Toh kedua koalisi ini sejatinya juga kelanjutan dari koalisi "incumbent" yang dikomandoi Jokowi. Malah dengan keberlanjutan "Koalisi Jokowi" ini, jauh lebih memberikan prospek dalam memenangkan Pilpres 2024. Apalagi soliditas koalisi ini sudah sangat teruji dengan peran serta aktif mereka dalam mendukung Pemerintahan Jokowi selama dua periode. Kenapa muncul ide satu poros koalisi pendukung Ganjar-Prabowo untuk melawan Anies-Muhamin? Apakah karena terjadi "deadlock" di ma...

 Berdasarkan info dari media massa arus utama (mainstream), Presiden telah menyampaikan RUU APBN 2024 dan Nota Keuangan di depan Parlemen di Senayan pada 16 Agustus 2023. Salah satu materi penting APBN 2024 adalah kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI sebesar 8% mulai 2024.  Selain itu, juga dibarengi kenaikan tunjangan pensiunan ASN/TNI/POLRI sebesar 12%. Ini artinya, Pemerintah harus menyiapkan tambahan anggaran gaji sebesar sekitar 52 triliun rupiah pada tahun 2024. Bak gayung bersambut, usulan kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI yang disampaikan Presiden tersebut disetujui langung oleh Komisi XI DPR-RI.  Sungguh, sistem dan proses kenaikan gaji ASN/TNI/POLRI setiap tahun sangat lancar, mudah dan tanpa banyak hambatan serta lika-liku proses yang harus dilalui seperti kenaikan gaji/upah karyawan swasta khususnya Upah Minimum Provinsi/Kabupaten/Kota.  Sistem kenaikan gaji ASN cukup diusulkan Presiden (setelah sebelumnya dilakukan rapat2 Menkeu dengan Komisi XI DPR-RI) pada sidang tah...

 Kasus Rempang makin menjadi-jadi sampai saat ini. Sesuai info di media massa, rakyat Rempang tak bersedia direlokasi ke tempat lain sebagaimana disiapkan BP Batam dan Pihak2 berwenang disana. Artinya, kesepakatan antara rakyat yang sudah turun temurun menempati lahan yang akan dijadikan proyek investasi Rempang Eco-City (Proyek Strategi Nasional - PSN) tersebut  belum terwujud secara utuh.  Proyek besar yang "menggusur" lahan besar (7572 ha) atau sekitar 45,89% total luas pulau Rempang 16.500 ha tersebut, dikerjakan oleh PT. Makmur Elok Graha (MEG) dan ditargetkan bisa menarik investasi besar. Ada 7000 sd 10.000 jiwa warga yang harus direlokasi ke lahan yang sudah disiapkan. Warga dari 16 kampung Melayu di Rempang tersebut menolak relokasi dan pada 7 September 2023 berujung bentrok dengan kepolisian. Akibat bentrokan tersebut, 43 warga ditangkap polisi, karena dianggap sebagai Provokator. Mahfud MD menyatakan bahwa kasus Rempang adalah proses pengosongan lahan, bukan pen...

 Jadwal pendaftaran Capres & Cawapres 2024 menurut rencana akan dimajukan lebih cepat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan Peraturan KPU, jadwal pendaftaran Capres & Cawapres mulai 19 Okt sd 25 Nov 2023. Namun jadwal tersebut oleh KPU secara mendadak akan dimajukan menjadi 10 sd 16 Okt 2023. Belum jelas alasan KPU mempercepat jadwal pendaftaran Capres & Cawapres tersebut.  Anehnya, Mahfud MD yang menjabat sebagai Menkopolhukam, bertindak sebagai "juru bicara" KPU terkait penjelasan ke publik atas alasan pemajuan jadwal tersebut. Menjadi pertanyaan publik, kenapa justru Menkopolhukam yang mengumumkan rencana pemajuan jadwal pendaftaran Capres & Cawapres 2014, bukan Ketua KPU? Bukankah urusan Pilpres menjadi domain KPU yang notabene bertindak sebagai wasit mandiri, independen dan netral dalam pilpres dan pemilu?  Pemberitahuan rencana pemajuan jadwal pendaftaran Capres & Cawapres 2024 oleh Pemerintah cq Menkopulhukam disinyalir sebagai cawe2 Pem...

 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...

 Manuver2 Politik Parpol2 Peserta Pemilu dan Pilpres 2024 makin dinamis dan menarik. Pergantian anggota koalisi silih berganti untuk mendapatkan kesamaan visi dalam menetapkan Capres dan Cawapres di Pilpres 2024.  Tiga poros koalisi yang masing2 menjagokan "Trio GAP" alias Ganjar-Prabowo-Anies yang memiliki elektabilitas tinggi, saling mencari teman koalisi untuk memperkokoh kekuatan tim koalisi untuk meraih tujuan bersama: memenangkan Pilpres 2024. Manuver "lompat pagar" tanpa komunikasi dengan teman satu koalisi, sepertinya sudah  dianggap sebagai hal yang lumrah, wajar dan normal dalam politik praktis. Seolah-olah perpindahan parpol ke koalisi lain (padahal koalisinya sdh disepakati tertulis) sudah menjadi sebuah kebenaran dalam manuver politik.  Komitmen, kesepakatan dan kolaborasi yang dituangkan dalam sebuah kesepakatan tertulis antar parpol bisa dilanggar semau gue dengan mencari "teman baru" demi kepastian masa depan politik. Etika dan moralitas po...

 Tak ada hujan, tak ada badai, jagat politik Indonesia diamuk keriuhan berita Anies akan berduet dengan Cak Imin dari PKB. Tentu saja banyak masyarakat kaget dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang terjadi dengan relasi internal Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang berisikan 3 Parpol (Nasdem, PKS & Demokrat)? Kenapa Koalisi yang digadang-gadang sangat solid dan sebentar lagi akan mengumumkan Cawapres Anies justru terbuka didepan publik malah rapuh dengan "pembelotan" Anies menggandeng Cak Imin? Bukankah dengan manuver dadakan tsb, Anies telah mengkhianati kesepakatan bersama KPP?  Lagi2, rakyat disuguhi pentas manuver politik yang menggerus logika dan akal sehat publik. Apa sebenarnya yang terjadi? Benarkah politik semata-mata hanya mengutamakan kepentingan tanpa peduli etika politik yang menjadi dasar moralitas  untuk berkuasa? Siapa yang sebenarnya melanggar komitmen Koalisi? Atau ada intervensi Penguasa (Jokowi cawe2) dalam menduetkan Anies-Muhamin? Banyak...