PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-

 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat. 

Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru. 

Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia. 

Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk memilih beberapa Capres/Cawapres yang disodori dari hasil "kongkalikong" politik parpol2 yang berkoalisi? 

Dimana kedaulatan rakyat dalam sistem negara demokrasi? Rakyat cuma jadi "tukang pilih" Capres/Cawapres yang belum tentu sesuai pilihan mereka? Benarkah Capres/Cawapres yang sudah ditetapkan Koalisi dengan 20% PT sudah mewakili aspirasi rakyat? 

Segudang pertanyaan terkait regulasi PT 20% membuat banyak orang awam khususnya awam dalam politik bertanya-tanya. Mereka tak bisa berbuat apa2. Mereka cuma rakyat kecil jelata yang punya hak pilih sekali dalam lima tahun di Pemilu dan Pilpres. Ada apa dibalik aturan PT 20%?

HAPUS ATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD (PT) 20%

Sistem Presidential Threshold (PT) 20% berdampak negatif terdapat pembangunan & kemajuan sistem politik RI yang demokratis. 

Ada empat dampak negatif dari implementasi PT 20% (LaNyalla, 2021): 

1. Hanya akan memunculkan dua pasangan calon yang "head to head". Walau secara faktual jika terbentuk 4 poros koalisi, bisa ada 4 Capres dan Cawapres.

Efeknya terjadi polarisasi alias pengkutuban politik menjadi dua kubu yang terbelah dan "bermusuhan" sampai saat ini.

2. Mengerdilkan potensi bangsa, hanya dengan memunculkan 2 atau 3 pasangan Capres & Cawapres. Padahal jika bisa lebih dari 3 atau setidaknya 5 pasangan Capres dan Cawapres, akan memberikan pilihan2 alternatif yang banyak untuk rakyat dalam memilih calon pemimpin yang diinginkan.

3. Jika rakyat pemilih tidak menyukai Capres & Cawapres yang sangat sedikit jumlahnya, bisa terjadi Golongan Putih alias Golput yang apatis dan tidak memberikan pilihannya.

4. Memarjinalkan dan merendahkan posisi partai2 kecil untuk bisa mencalonkan tokoh2nya yg mungkin saja disukai oleh rakyat pemilih. Hal ini memunculkan diskriminasi politik, karena hanya partai2 besar yang bisa mencalonkan tokoh2nya untuk menjadi Capres dan Cawapres.

Berdasarkan info2 resmi, sudah banyak lembaga2 atau parpol2 yang mengajukan Judicial Review (JR) terkait PT 20% tersebut ke MK, namun selalu saja gagal. Kita berharap agar MK yang berisikan Pakar2 Hukum yang mumpuni dan menguasai hukum ketatanegaraan untuk lebih objektif, jujur nurani dan visioner dalam mengevaluasi dan mempelajari setiap gugatan JR oleh publik. 

Dengan makin banyaknya upaya2 JR terkait PT 20% menggambarkan aturan tersebut memiliki banyak permasalahan dan butuh evaluasi bijak yang nantinya diputuskan dengan adil, matang dan demi kepentingan masa depan demokrasi di Indonesia.

MK adalah benteng terakhir penegakkan keadilan hukum ketatanegaraan RI yang langsung berdampak terhadap kemajuan sistem demokrasi di Indonesia.

MK harus benar2 mandiri, Independen, Objektif, Adil dan Visioner dalam setiap pengambilan Putusan Hukum. Setiap Putusan Hukum yang dibuat MK akan menjadi "legacy" bernilai tinggi untuk perbaikan hak2 demokrasi semua elemen bangsa demi kejayaan dan kesejahteraan Indonesia ke depan.

"Akal harus menjadi hakim dan pedoman terakhir kita dalam segala hal" ― 

John Locke, Filsuf dari Inggris 1632-1704

Bekasi, 10 September 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya