Narasi Bang Yos

 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...

 "Politik yang baik adalah politik yang berpihak pada kebenaran dan keadilan." - Nelson Mandela (Mantan Presiden Afrika Selatan & Peraih Nobel Perdamaian) Pemilu dan Pilpres 2024 yang dilaksanakan pada 14 Februari 2024 telah selesai. Tahapan berikutnya, fase paling penting dan sensitif, yakni proses perhitungan dan rekapitulasi suara mulai TPS, PPS Kecamatan sampai ke KPU Pusat masih terus berlangsung.  Berdasarkan aturan, pengumuman hasil perhitungan suara secara nasional dijadwalkan pada 20 Maret 2024. Artinya, sejak tanggal tulisan ini dibuat, tahapan pengumuman hasil pemilu dan pilpres 2024 masih sekitar 3 (tiga) minggu lebih lagi.  Namun sayangnya, proses dan hasil perhitungan suara yang diumumkan KPU melalui sistem informasi "SIREKAP", banyak menimbulkan kegaduhan. Data yang dipublikasikan sistem informasi milik KPU tersebut tidak sama dengan data rekapitulasi yang dibuat kubu paslon 01 maupun 03. Disisi lain, hasil perhitungan cepat alias "Quick Cou...

  "Tidak ada pemerintah yang bisa lama dan aman tanpa oposisi yang tangguh" . - Benjamin Disraeli (Negarawan dan Penulis Inggeris: 1804-1881) Pemilu & Pilpres 14 Februari 2024 sudah selesai. Berdasarkan hasil "Quick Count" dari 6 (enam) lembaga survey resmi yang mendapatkan rekomendasi resmi KPU, Paslon Prabowo-Gibran berhasil memenangkan Pilpres 2024.  Secara rerata, pasangan kontroversial yang penuh gugatan dari mayoritas kaum intelektual kampus ini mendapatkan suara sekitar 58%. Jauh melampaui Paslon 01 Anies-Muhaimin 24% dan Paslon 03 Ganjar-Mahfud 17%.  Sorenya pada hari pencoblosan 14 Feb 2024, Paslon 02 langsung sigap "merayakan" kemenangan bersama para pendukungnya di Istora Senayan Jakarta. Tentu saja langkah ini diprotes dan dipertanyakan oleh Paslon lain dan pendukungnya, karena penghitungan suara secara final dan resmi oleh KPU, baru akan dilakukan pada 20 Maret 2024.  Secara tradisi politik, selebrasi publik oleh Paslon 02 di Istora Senaya...

  "Jika manusia bijaksana, Pangeran yang paling sewenang-wenang tidak akan bisa menyakiti mereka. Jika mereka tidak bijaksana, Pemerintah yang paling bebas akan terpaksa menjadi tirani.” - William Blake Sistem negara demokrasi memiliki prinsip kebebasan rakyat (People's Freedom). Sebuah kebebasan yang memiliki makna kontekstual, dimana rakyat bebas sesuai hati nurani memilih Pemimpin terbaik mereka.  Dalam negara Demokrasi, Kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat. Rakyatlah yang sesungguhnya berkuasa. Rakyatlah yang menentukan segalanya untuk kepentingan bersama. Namun, tentu rakyat membutuhkan seseorang yang siap diberikan amanah, mandat dan kepercayaan untuk menjadi Pemimpin yang membawa "kebersamaan" menuju tujuan bersama.  Maka dari itu, rakyat memilih siapa yang akan menjadi Pemimpin mereka. Pemimpin ada karena dipilih rakyat. Pemimpin dipilih, karena mayoritas rakyat percaya dan memberikan amanahnya kepada seseorang yang dinilai layak, pantas & kompete...

 "Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang menggantikan pemilihan oleh banyak orang yang tidak kompeten untuk jabatan oleh segelintir korup." -  George Bernard Shaw Pemilu & Pilpres 2024 tinggal menghitung hari. Jika dihitung mulai hari ini, kita menunggu 4 hari lagi melaksanakan "Pesta Demokrasi" lima tahunan tersebut. Sudah pasti setiap calon pemilih memiliki calon legislatif & capres-cawapres pilihannya masing2.  Pesta Akbar no 4 terbesar di dunia ini telah dan akan menghabiskan dana negara alias uang hasil keringat rakyat dari penarikan pajak yang luar biasa besar. Menurut info resmi, sudah lebih 100 T biaya APBN dikeluarkan agar pelaksanaan Pemilu & Pilpres 2024 bisa terlaksana baik sesuai rencana dan harapan. Belum lagi biaya2 kampanye yang sudah dikeluarkan oleh hampir 12 ribu caleg DPR-RI & DPD RI dan 200 ribuan caleg2 DPRD Prov, Kota dan Kabupaten dan 3 pasangan calon Presiden-Wakil Presiden.  Semua biaya2 tersebut tentu untuk satu tujuan: ...

 "Dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan untuk memenuhi keserakahan manusia.” -  Mahatma Gandhi Dinamika politik negeri ini menjelang Pemilu & Pilpres 14 Februari 2024 makin meruyak dan beragam. Sinetron dunia politik praktis tak hanya "dimainkan" oleh kaum Politikus "pejuang kekuasaan & jabatan", namun mulai "menggoyang" wilayah kampus.  Jika kaum Politikus hiruk-pikuk dengan segala jurus untuk meraih suara, kaum intelektual kampus tak tinggal diam bersuara nyaring. Mereka menyampaikan langgam keprihatinan mendalam atas situasi kepemimpinan negeri yang makin amburadul. Kepedulian yang memiliki resistensi politik, sebagai refleksi terdalam dari relung kejujuran nurani kaum cendekiawan "yang berumah diawan"  tersebut.  Mereka terang2an menolak status quo yang makin tak ber-etika. Dimulai dari Petisi dan Pernyataan sikap atas tindakan penyimpangan demokrasi oleh Civitas Akademika UGM pada 31 Januari 2024, bergelinding ...

 "Ikutilah seorang pemimpin ketika dia benar, tinggal bersamanya ketika dia masih benar, tetapi tinggalkan dia ketika dia salah"  - Anonim Politik itu identik dengan kekuasaan. Tujuan akhir proses politik adalah meraih kekuasaan. Bagaimana agar bisa meraih kekuasaan di lembaga legislatif (Pembuat UU) atau kekuasaan di lembaga eksekutif (penyelenggara pemerintahan negara).  Di negara yang memiliki sistem Demokrasi, apalagi negara seperti Indonesia yang mendasarkan "way of life" nya pada nilai2 Pancasila, proses dalam meraih kekuasaan itu dilakukan melalui sistem elektoral alias pemungutan suara (vote) dari rakyat yang memenuhi persyaratan sesuai UU.  Suara mayoritas rakyat akan menentukan siapa yang akan duduk di kursi legislatif dan kursi empuk Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati, bahkan Kepala Desa. Artinya, peraihan jabatan yang memiliki sejumlah kewenangan sesuai legalitas itu berdasarkan mandat dan amanah mayoritas rakyat yang memilih calonnya....