Narasi Bang Yos

 Baru2 ini viral berita tentang 5 (lima) lulusan "fresh graduate" yang tak diterima bekerja di sebuah perusahaan perbankan. Alasannya, mereka ternyata memiliki "masalah" dengan urusan kredit melalui pinjaman online alias "Pinjol". Mereka telah mendapatkan tanda "blacklist" dan masuk kedalam kelompok dengan skor 5 sebagaimana aturan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika kita telusuri laman Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap nasabah debitur yang pernah mengajukan kredit akan diberikan skor berdasarkan catatan kreditnya. Penentuan skor kredit dilihat dari catatan kolektibilitas si calon debitur (pengambil kredit).  Skor kredit yang diberikan dihitung dari 1-5. Berikut ini pembagian kategori kredit berdasarkan skor dalam BI Checking: Skor 1: Kredit Lancar, artinya debitur selalu memenuhi kewajibannya untuk membayar cicilan setiap bulan beserta bunganya hingga lunas tanpa pernah menunggak. Skor 2: Kredit ...

 Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai "anak biologis" era Reformasi 1998 saat ini diuji. Berawal dari gugatan "Judicial Review" (JR) oleh sekelompok masyarakat untuk merubah aturan syarat minimal Cawapres dari usia 40 menjadi 35, baru2 ini sekelompok masyarakat yang lain melakukan gugatan revisi aturan syarat Capres dengan memberikan batasan maximal 70 tahun. Kedua gugatan JR dari dua kelompok masyarakat yang berbeda, sangat menarik. Terjadi pro dan kontra disaat pengajuan gugatan JR untuk revisi aturan syarat min Cawapres menjadi 35 tahun, dimana masing2 memiliki argumentasi logis dari perspektif berbeda. Yang pasti, pengajuan gugatan JR usia min Cawapres menjadi 35 ditengarai banyak pihak sebagai bentuk upaya hukum (law effort) untuk memuluskan Gibran menjadi Cawapres di Pilpres 2024. Sepertinya MK sampai saat ini masih belum membuat Putusan Hukum terkait gugatan JR Cawapres menjadi min 35 tahun tersebut. Tak jelas kenapa sampai MK belum juga membuat Putusan, apakah k...

 Diberitakan oleh sejumlah media cetak dan elektronik, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet membawa mobil pribadi super mewah Bentley S3  continental flying spur keluaran 1962-1965 bermesin kapasitas 6230 cc ke acara kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD 2023. Sesuai info, harga mobil yang dpasang no pol RI 5 tersebut setara dengan 4.7 miliaran rupiah. Pertanyaannya, layak dan pantaskah sebagai seorang Ketua MPR-RI yang notabene Pemimpin lembaga tinggi negara menghadiri acara resmi kenegaraan membawa dan pamer mobil mewah? Bukankah sebagai Ketua MPR-RI, beliau sudah diberikan fasilitas kendaraan resmi beserta sopir oleh negara? Kenapa harus pamer mobil mewah disaat masih banyak anak bangsa kesulitan ekonomi di usia RI ke 78? Bukankah sebagai salah satu Pemimpin Bangsa harus memberikan keteladan dan menunjukkan rasa empati terhadap mayoritas rakyat yang masih miskin? PEMIMPIN, KETELADANAN & EMPATI  Berdasarkan laporan Bank Dunia per Nov 2022, ...

 Siang ini, Minggu 13 Agustus 2023, empat Partai besar bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang mendukung Pemerintahan Jokowi mengumumkan pembentukan Koalisi baru untuk mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Keempat Parpol tersebut adalah PAN, PKB, GOLKAR dan Gerindra. Artinya, KIB untuk pilpres 2024 tidak solid dan satu kata untuk mendukung dan mengusung satu Capres dan Cawapres 2024. PDIP bersama PPP telah sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Begitu pula tiga partai yang beroposisi (Nasdem melakukan "selingkuh politik") telah bersepakat sebelumnya untuk mengusung Anies sebagai Capres 2024. Final sudah semua Parpol Parlemen mengusung Capres 2024 yang mereka inginkan. Ada hal menarik dalam pencapresan 2024 ini, dimana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak kompak dan solid menghadapi Anies. Hal ini dikarenakan Ganjar dan Prabowo memiliki elektabilitas tinggi bersama Anies Rasyid Baswedan. Trio Capres ini memang sudah lama digadang-gadang berdasarkan ha...

 Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang digagas Surya Paloh, telah terbentuk beberapa bulan lalu. Tiga Parpol yakni Nasdem, Demokrat dan PKS sepakat mengusung Anies Rasyid Baswedan menjadi Capres 2024. Namun, sampai saat ini Cawapres Anies masih belum ada kejelasan. Kesepakatan untuk mengusung Anies menjadi Capres 2024 sudah dilakukan sejak awal 2023 oleh ketiga Parpol diatas. Rakyat menunggu kepastian, siapa Cawapres Anies yang akan dipilih dan ditetapkan Anies sebagaimana sudah disepakati tiga parpol tersebut, bahwa Anies diberikan kewenangan mutlak untuk memilih pendampingnya di Pilpres 2024. Begitu pula Ganjar Pranowo. PDIP dengan didukung beberapa Partai, seperti Perindo, PPP dan Hanura, juga sudah mengumumkan beliau secara resmi sebagai Capres 2024. Artinya, dukungan terhadap Ganjar sudah lebih dari cukup, jika dikaitkan dengan aturan 20% "Presidential Threshold". Namun, Cawapres Ganjar juga belum diumumkan ke publik sampai saat ini.  Berikutnya Prabowo Subianto. Se...

 Sebentar lagi pada tanggal 17 Agustus 2023, Negara Republik Indonesia akan genap berusia 78 tahun. Sebuah angka yang jika disepadankan dengan usia manusia, sudah masuk dalam kategori matang, bijak, berpengalaman, dewasa dan arif dalam bersikap dan bertindak.  Namun, bagaimana dengan Indonesia? Apakah dengan usia 78 tahun tersebut sudah bisa masuk kedalam kelompok negara mapan dalam ekonomi, matang dalam bernegara, dewasa dalam berpolitik, arif dalam mengambil keputusan, berpengalaman dalam mensejahterakan segenap rakyat, adil dalam penegakkan hukum dan bijak dalam membuat program kerja di era globalisasi yang makin kompetitif ini? Apa saja tantangan utama RI sebagai negeri dengan penduduk no 4 terbesar di dunia agar bisa meraih cita2 besar dimasa depan? Kenapa kita selalu stagnan dalam peningkatan indeks sumber daya manusia, rating pemberantasan korupsi dan penegakkan hukum diantara negara2 ASEAN? Apa strategi efektif agar RI bisa lebih mempercepat peningkatan kualitas SDM, p...

 MK sebentar lagi akan memutuskan hasil proses pengajuan "judicial review" atas perubahan usia minimal Presiden dan Wapres dari 40 ke 35 tahun. Apakah putusan MK nanti tetap dengan min 40 tahun atau direvisi menjadi 35 tahun?  Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa pengajuan revisi oleh sekelompok orang tersebut baru sekarang, mendekati Pemilu dan Pilpres 2024 dilakukan? Apakah ada kepentingan politik pragmatis atau memang alasan substantif revisi usia minimal tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara? KEKUASAAN AJI MUMPUNG  Sangat terlihat dan terkesan pengajuan revisi usia minimal Presiden dan Wapres ke MK tersebut untuk kepentingan politik pragmatis, untuk melancarkan seseorang yang belum memenuhi usia 40 di Pemilu 2024 untuk bisa lolos menjadi Cawapres. Kebutuhan perubahan usia minimal tersebut benar2 tak perlu dan tak mendesak sesuai akal sehat. Apa perlunya mau merubah usia minimal untuk menjadi Presiden dan Wapres saat ini? Apakah usia perlu menja...