BAMSOET PAMER MOBIL MEWAH DI ACARA KENEGARAAN HUT RI Ke 78: TAK PUNYA EMPATI? Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemikir Kebangsaan)

-

 Diberitakan oleh sejumlah media cetak dan elektronik, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet membawa mobil pribadi super mewah Bentley S3  continental flying spur keluaran 1962-1965 bermesin kapasitas 6230 cc ke acara kenegaraan sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR-DPD 2023.

Sesuai info, harga mobil yang dpasang no pol RI 5 tersebut setara dengan 4.7 miliaran rupiah. Pertanyaannya, layak dan pantaskah sebagai seorang Ketua MPR-RI yang notabene Pemimpin lembaga tinggi negara menghadiri acara resmi kenegaraan membawa dan pamer mobil mewah? Bukankah sebagai Ketua MPR-RI, beliau sudah diberikan fasilitas kendaraan resmi beserta sopir oleh negara? Kenapa harus pamer mobil mewah disaat masih banyak anak bangsa kesulitan ekonomi di usia RI ke 78? Bukankah sebagai salah satu Pemimpin Bangsa harus memberikan keteladan dan menunjukkan rasa empati terhadap mayoritas rakyat yang masih miskin?

PEMIMPIN, KETELADANAN & EMPATI 

Berdasarkan laporan Bank Dunia per Nov 2022, peningkatan harg2 terutama bahan pokok, telah memicu penurunan daya beli masyarakat. Terkait hal ini, Bank Dunia meninggikan standar minimal garis kemiskinan moneter terbaru berdasarkan "purchasing power parity" (PPP) sebesar US$ 2,15 (Rp. 33.756) per hari dari sebelumnya sebesar US$ 1.9 per hari. Artinya, sekitar 33 juta orang kelas menengah kebawah di Asia, turun kelas menjadi kategori miskin ekstrim. 

Jika mengacu kepada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, penduduk miskin RI tercatat hampir 10% dari total populasi atau sekitar 27 juta orang. Untuk ketimpangan/kesenjangan ekonomi di Indonesia, berdasarkan data BPS per Maret 2023, rasio/koefisien gini RI sebesar 0,388 poin dari skala 0-1. Artinya, tingkat kesenjangan/ketimpangan ekonomi RI masih cukup tinggi.

Ditengah-tengah kondisi ekonomi sebagian rakyat yang masih sulit dan berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan dan hidup sehari-hari, sungguh tak elok dan tak pantas para Pemimpinnya menunjukkan hidup mewah, apalagi saat menjalankan tugas resmi kenegaraan. 

Tantangan seorang Pemimpin publik sangat berat. Pemimpin publik digaji dan dibiayai dari uang hasil keringat rakyat. Mereka seharusnya memahami dan menyadari, bahwa jabatan publik yang diemban adalah semata-mata untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara. 

Sistem Pemerintahan di negara Demokrasi sangat jauh berbeda dengan sistem negara kerajaan ataupun otoriter. Di negara Demokrasi, Pemimpin2 negara umumnya dipilih oleh rakyat, diberikan mandat oleh rakyat, agar nantinya setelah menjabat bisa memberikan nilai tambah dan kontribusi positif sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini berbeda dengan negara bersistem kerajaan ataupun otoriter, dimana Para Pemimpin berdasarkan dinasti dan memiliki kekuasaan sangat besar dan bahkan tak terbatas tanpa didukung oleh sistem kontrol lembaga2 resmi negara sebagaimana sistem yang berlaku di negara demokrasi.

Dengan usia NKRI yang makin matang dan dewasa di 78 tahun ini, kita juga berharap agar para Pemimpin negeri ini makin matang, bijak, dewasa & arif dalam setiap pengambilan kebijakan, keputusan dan tingkah laku mereka sehari-hari.

Pemimpin publik adalah Pelayan Rakyat (Public servant), bukan Penguasa (Ruler).  Sudah seharusnya Pemimpin publik lebih memahami dan menyadari status dan jabatannya secara filosofis, agar dalam setiap gerak langkah, mampu dan bisa memberikan kepuasan dan penerimaan (contentmen & acceptance) oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Pemimpin adalah teladan. Rakyat memilih Pemimpin, dengan harapan agar sang Pemimpin bisa memberikan keteladanan dan rasa empati yang pantas terhadap pemilihnya. Pemimpin publik harus juga bisa membedakan aktifitas2 pribadi dan aktifitas2 resmi yang seharunya sudah memiliki pakem dan etika tertentu, agar tidak menjadi kontroversi di masyarakat. 

Menjadi Pemimpin, harus siap disorot, dikritik dan menjadi "fokus diskursus" publik. Di negara manapun, Pemimpin publik dituntut "sempurna" oleh rakyatnya. Setidaknya mereka harus mampu dan bisa menyerap aspirasi dan memiliki empati terhadap kondisi rakyatnya. 

"Tugas pemimpin bukan untuk membuat pengikutnya mengerti, tapi untuk membuat pengikutnya percaya." - Bong Chandra

DIRGAHAYU NEGERIKU, JAYALAH BANGSAKU, JADILAH PANUTAN DAN TELADAN WAHAI PARA PEMIMPINKU!

Bekasi, 20 Agustus 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya