KOALISI INDONESIA BERSATU (KIB) YANG TAK BERSATU LAGI Penulis: Dr. Yosminaldi SH.MM (Pemerhati Kebangsaan)

-

 Siang ini, Minggu 13 Agustus 2023, empat Partai besar bagian dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang mendukung Pemerintahan Jokowi mengumumkan pembentukan Koalisi baru untuk mengusung Prabowo sebagai Capres 2024. Keempat Parpol tersebut adalah PAN, PKB, GOLKAR dan Gerindra. Artinya, KIB untuk pilpres 2024 tidak solid dan satu kata untuk mendukung dan mengusung satu Capres dan Cawapres 2024.

PDIP bersama PPP telah sepakat mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Begitu pula tiga partai yang beroposisi (Nasdem melakukan "selingkuh politik") telah bersepakat sebelumnya untuk mengusung Anies sebagai Capres 2024. Final sudah semua Parpol Parlemen mengusung Capres 2024 yang mereka inginkan. Ada hal menarik dalam pencapresan 2024 ini, dimana Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak kompak dan solid menghadapi Anies. Hal ini dikarenakan Ganjar dan Prabowo memiliki elektabilitas tinggi bersama Anies Rasyid Baswedan. Trio Capres ini memang sudah lama digadang-gadang berdasarkan hasil sejumlah lembaga survey berada di papan atas Capres 2024. Walhasil semua Partai Parlemen wara-wiri untuk membentuk Koalisi sesuai aturan 20% "Presidential Threshold" agar bisa mencalonkan salah satu dari tiga besar Capres tersebut.

Lantas, kenapa KIB tak melanjutkan "kekompakkan" untuk tetap bersatu mengusung Capres dan Cawapres 2024 melawan Anies? Bukankah jika mereka tetap solid, justru jumlah suara pemilih "grass root" KIB bisa memenangkan Pilpres 2024 melawan Anies? Mungkinkah terjadi "perpecahan" di internal KIB atau ini sebuah strategi Jokowi untuk membuat Pilpres menjadi dua tahapan agar salah satu dari Capres (Ganjar atau Prabowo) memenangkan "pertempuran 2024"?

POLITIK "DUA KAKI" JOKOWI

Jokowi sudah pasti akan mengakhiri 10 tahun alias 2 periode jabatan Presidennya pada akhir 2024 nanti. Hal ini sudah sebuah kepastian berdasarkan aturan Konstitusi UUD 1945, dimana sesuai isi Pasal 7 UUD 1945: "Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". 

Adalah wajar dan logis secara politis, beliau menggunakan politik aji mumpung menyusun skenario dan "cawe-cawe" ikut mengatur "perpanjangan" kekuasaan agar setidaknya pengaruh beliau tetap eksis di era rezim pemerintahan berikutnya. Jika kita lihat realisasi gagasan, ide dan rencana2 besar Jokowi untuk Indonesia emas 2045 memang masih separo jalan. Banyak gagasan, ide dan rencana besar beliau belum terrealisasi dikarenakan terbatasnya masa jabatan karena aturan konstitusi. 

Salah satu "mimpi besar" Jokowi adalah pembangunan Ibukota Negara (IKN) di Kalimantan. Walaupun diestimasi perayaan HUT RI ke 79 tahun 2024 bisa dilaksanakan di IKN, tepatnya di Istana baru, namun masih banyak pembangunan infrastruktur lain yang belum tuntas sebelum habis masa pemerintahan Jokowi di akhir 2024 nanti.

Terlepas dari sisi pro dan kontra pembangunan IKN oleh rezim Jokowi, kita berharap mega proyek ini jangan sampai mangkrak, siapapun yang akan menjadi Presiden terpilih di 2024 nanti. Sungguh sangat disayangkan, jika proyek raksasa yang sudah menghabiskan dana ratusan triliun rupiah itu tidak dilanjutkan atau bahkan tak dimanfaatkan oleh Presiden berikutnya. 

Presiden Jokowi, kita harapkan bisa menjadi Negarawan sejati dalam Pilpres 2024 nanti, dimana beliau berperan menjadi tokoh sentral, netral dan membuat Pemilu dan Pilpres 2024 menjadi salah satu "warisan demokrasi" yang menghasilkan Pemimpin baru pilihan mayoritas rakyat Indonesia. 

Siapapun dari ketiga Capres 2024 tersebut yang akan terpilih, kita yakin, mereka tentu akan tetap melanjutkan rencana dan kerja2 hebat dan terbaik Pak Jokowi dan akan memperbaiki kekurangan2 yang ada untuk kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan rakyat dan bangsa Indonesia. 

Tak perlu Pak Presiden Jokowi melakukan "Politik praktis pragmatis" yang pro kepada salah satu kubu Capres dan anti terhadap kubu Capres lainnya. Tinggalkan kenangan indah dan rasa hormat rakyat atas 10 tahun masa Pemerintahan terdahulu. Tak ada yang pasti dan mutlak dalam dunia politik. Hanya kebaikan, kebenaran dan keadilan yang selalu menjadi kenangan indah rakyat untuk setiap Presidennya yang akan melepaskan jabatan sesuai konstitusi.

Kenegarawanan adalah tantangan terberat, jika politik pragmatis jangka pendek menjadi prioritas. Jabatan hanya simbol untuk sebuah pengabdian tulus dan ikhlas untuk kesejahteraan dan kemajuan negeri nusantara tercinta ini.

"Saat cinta berdaulat, tidak ada keinginan untuk menguasai, dan saat kekuasaan berkuasa, cinta berkurang. Seseorang merupakan bayangan atas yang lain." - Carl Gustav Jung

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya