USIA MIN PRESIDEN & WAPRES DIAJUKAN KE MK JADI 35 TAHUN, KENAPA BARU SEKARANG? Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Kebangsaan)

-

 MK sebentar lagi akan memutuskan hasil proses pengajuan "judicial review" atas perubahan usia minimal Presiden dan Wapres dari 40 ke 35 tahun. Apakah putusan MK nanti tetap dengan min 40 tahun atau direvisi menjadi 35 tahun? 

Yang menjadi pertanyaan besar, kenapa pengajuan revisi oleh sekelompok orang tersebut baru sekarang, mendekati Pemilu dan Pilpres 2024 dilakukan? Apakah ada kepentingan politik pragmatis atau memang alasan substantif revisi usia minimal tersebut perlu dilakukan untuk kepentingan bangsa dan negara?

KEKUASAAN AJI MUMPUNG 

Sangat terlihat dan terkesan pengajuan revisi usia minimal Presiden dan Wapres ke MK tersebut untuk kepentingan politik pragmatis, untuk melancarkan seseorang yang belum memenuhi usia 40 di Pemilu 2024 untuk bisa lolos menjadi Cawapres.

Kebutuhan perubahan usia minimal tersebut benar2 tak perlu dan tak mendesak sesuai akal sehat. Apa perlunya mau merubah usia minimal untuk menjadi Presiden dan Wapres saat ini? Apakah usia perlu menjadi perhatian utama secara "common sense"? Kita saat ini bukan butuh perubahan usia! Kita membutuhkan calon2 Presiden dan calon2 Wapres yang kompeten, visioner, matang, bijak, nasionalis dan pro rakyat! 

Bukan saatnya mempermasalahkan usia min 40 tahun yang sudah ditetapkan dalam UU yang dibahas dan disetujui Eksekutif dan Legislatif sebagai dua lembaga yang berwenang membuat aturan UU sebagaimana diatur konstitusi negara.

Sungguh miris, prihatin dan sangat telanjang sekali, terlihat "pemaksaan politik" agar hukum diperalat untuk kepentingan kekuasaan jangka panjang tanpa memperhatikan etika, moralitas dan rasa keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat! 

Sistem "open legal policy", dimana aturan UU harus dikembalikan ke pembuat UU untuk melakukan revisi harus dilaksanakan secara konsisten, konsekwen dan profesional. Penggunaan MK untuk mendapatkan legalitas usia yang terkesan remeh temeh dan sangat tidak substansial itu telah mengangkangi dan mengkhianati keterwakilan suara rakyat di DPR. 

Ingat, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi di negara demokrasi dan diwujudkan melalui lembaga parlemen yang konstitusional.

Kita berharap agar MK dengan 9 (sembilan) Hakimnya yang berintegritas, mandiri dan independen dalam membuat putusan, bisa menyerap aspirasi mayoritas rakyat, berkeadilan, arif bijaksana dan intelek dalam berfikir.

"Dunia lelah dengan Negarawan dimana Demokrasi telah merosot menjadi Politisi" - Benjamin Disraeli (Negarawan dan Penulis Inggeris 1804 - 1881)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya