Narasi Bang Yos

  "Keberhasilan seorang pemimpin bukan ditentukan oleh banyaknya jabatan yang dipegang, tetapi berdasarkan kebijakan yang dijalankan." Anonim      Dimulai 1 (satu) minggu sebelum jadwal pelantikan sebagai Presiden RI 2024 - 2029 pada 20 Oktober 2024 mendatang, Presiden terpilih Prabowo Subianto "Gercep" alias Gerak Cepat memanggil satu persatu calon Menteri dan Wakil Menteri yang akan mengisi Kabinetnya.      Berdasarkan info resmi, ada 49 orang calon Menteri dan 54 orang calon Wakil Menteri sudah dipanggil Prabowo ke Hambalang. Para Calon Pejabat tinggi negara itu  diberikan pembekalan selama 2 hari sebagai bagian dari program orientasi dan persiapan menjadi anggota Kabinet. Tentu saja model pembekalan ini bagus, karena para calon Menteri dan Wamen tersebut diarahkan agar satu visi, misi dan persepsi terkait dengan rencana kerja Presiden dan Wapres 2024 - 2029 dalam melaksanakan tugas dan mengemban amanah rakyat.       Tak ta...

  "Pemimpin yang hebat bukanlah pemimpin yang sempurna, melainkan pemimpin yang mampu mengatasi kekurangan dan belajar dari setiap kesalahan." - Vince Lombardi      Masa jabatan Periode ke 2 Periode 2019 - 2024 Joko Widodo sebagai Presiden RI akan berakhir resmi pada 20 Oktober 2024. Pada tanggal tersebut, Jokowi tepat berkuasa selama 10 tahun dengan didampingi 2 Wakil Presiden yang berbeda, yakni Jusuf Kalla (2014 - 2019) dan Ma'rut Amin (2019 - 2024).       Jokowi adalah Presiden RI ke 5 di era Reformasi dan Presiden RI ke 7 sejak Indonesia lahir resmi pada 17 Agustus 1945. Pada 20 Oktober 2024, Jokowi akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Prabowo dan Gibran resmi dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih setelah memenangkan Pemilu 2024.       Berdasarkan rekapitulasi suara Pilpres 2024 oleh KPU, pasangan Prabowo-Gibran unggul di 36 provinsi dengan total suara sah nasional mencapai 58%. Merek...

  "Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikan Anda seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas Anda tidak akan pernah menjadi seorang pemimpin." - Zig Ziglar      Bangsa ini terkenal dengan keramah-tamahan, gotong-royong dan religiusitasnya di dunia internasional. Negeri "gemah ripah loh jinawi" ini memiliki akar tradisi dan budaya penuh dengan kebersamaan, ketulusan, kelembutan hati dan menerapkan nilai2 ajaran agama secara turun-temurun.       Namun, dimensi2 positif nilai2 ketimuran tersebut makin hari makin tergerus oleh budaya individualisme ala barat (western life) dan model kehidupan liberalisme yang lebih memuja dan mengagungkan kebebasan yang sering kebablasan.       Parahnya, budaya asli nusantara yang luhur tersebut tercerabut dari akarnya di hampir seluruh lini kehidupan di semua pelosok nusantara. Wajah asli Indonesia sudah mulai memudar, bergeser menuju wajah individualistik yang mementingkan diri send...

 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...

 "Barangkali saja orang akan mengingat tulisanku ini, akan ada permainan politik oleh orang-orang kriminal dan permainan kriminal oleh orang-orang politik" - Pramoedya Ananta Toer      Menjelang penutupan pendaftaran Pilkada pada 27 Agustus 2024, dinamika politik nasional makin menghangat dan menunjukkan sejumlah indikasi2 politik elitisme & pragmatisme yang bersifat jangka pendek demi kepentingan Partai atau Koalisi Partai di Indonesia.      Berita2 media massa kita dipenuhi dengan "update" perkembangan dinamika politik yang sering membuat kejutan2 diluar harapan dan logika politik mayoritas publik. Permainan kaum elite politik papan atas dengan lobby2 kelas tinggi, menghasilkan keputusan2 diluar dugaan dan diluar harapan massa pendukung, khususnya massa "grass root".      Sebut saja misalnya tindakan "berani" Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang "menyeberang" menjadi bagian Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang dulunya berbeda visi, ...

 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...

 "Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya secara salah, dan menerapkan solusi yang salah." - Groucho Marx      Menjelang berakhirnya masa jabatan Jokowi sebagai Presiden RI 2019 - 2024 pada Oktober 2024 mendatang, lagi2 kita dikejutkan dengan "gercep" Parlemen alias DPR-RI pada Rapat Paripurna ke 22 pada Kamis/11 Juli 2024, yakni mengesahkan inisiatif Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk merevisi UU No 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).      Sebelum meminta persetujuan, rapat paripurna mengagendakan penyampaian pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU Wantimpres. Setiap fraksi diwakili oleh satu juru bicara untuk menyampaikan pendapat terhadap RUU Wantimpres secara tertulis.      Pengesahan RUU Wantimpres menjadi usul inisiatif DPR ini dihadiri 131 anggota DPR, sedangkan 159 legislator lainnya izin. Adapun sebelumnya, revisi UU Wantimpre...