Postingan

JANICE, ROY, PURBAYA & NASIONALISME KITA Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM

-
  "Obat yang pertama untuk sebuah negara yang berantakan adalah inflasi mata uang, yang kedua adalah perang. Kedua hal tersebut membawa kesejahteraan yang sementara dan memberikan kehancuran selamanya. Tapi keduanya adalah perlindungan dari oportunis politik dan ekonomi." - Ernest Hemingway      Hari2 kita dalam beberapa bulan terakhir "dikagetkan" dengan berita2 positif  yang mampu memantik emosi nasionalisme. Dimulai dari perjuangan tanpa lelah Roy Suryo Cs dalam menegakkan kebenaran ilmiah terkait kasus Ijazah Jokowi, perjuangan dan prestasi spektakuler Petenis Janice Tjen meraih Juara WTA level 250, sampai kemunculan Purbaya yang menghebohkan jagat raya politik Indonesia dengan sejumlah gebrakan dan kebijakan2nya.      Sudah tentu banyak anak2 bangsa yang lain memiliki prestasi hebat dan tak bisa disebutkan semuanya dalam tulisan ini. Namun ketiga sosok diatas, sudah cukup mewakili anak2 bangsa yang hebat dalam menunjukkan integritas dan prof...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

PURBAYANOMICS, STATUS QUO & KOMITMEN ANTI KORUPSI PRABOWO Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Asset terbesar, termasuk di negeri ini, bukan minyak atau gas. Tapi integritas. Setiap orang mencari itu, dan bertanya, "Siapa yang bisa saya percaya dan dengannya saya bisa berbisnis?" - George Foreman (Petinju AS 1949 - Now)      Presiden Prabowo mengangkat Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 8 September 2025. Pengangkatan tersebut didasarkan kepada  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025. Pengangkatan Purbaya sebagai Menkeu, adalah bagian dari "reshuffle" (perombakan) pertama kabinet Presiden Prabowo, sejak mulai berkuasa pada 20 Oktober 2024 lalu.       Terpilihnya Purbaya sebagai Menkeu pengganti SMI, tentu saja sudah dipelajari dan dipertimbangkan secara matang oleh Prabowo. Negeri ini memiliki banyak orang2 cerdas di bidang ekonomi. Namun untuk mengisi posisi Menteri Keuangan yang begitu strategis, tentu banyak aspek2 khusus yang mendasari Prabowo ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TAFSIR ULANG HAK PREROGATIF PRESIDEN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Di masa lalu, pemimpin adalah bos. Namun kini, pemimpin harus menjadi partner bagi mereka yang dipimpin. Pemimpin tak lagi bisa memimpin hanya berdasarkan kekuasaan struktural belaka". Erich Fromm (1900 - 1980)      Hak Prerogatif secara tertulis, tak ditemukan dalam aturan2 ketatanageraan RI khususnya UUD 1945, Tap MPR, UU, PP maupun Peraturan2 turunannya. Artinya, Hak Prerogatif adalah terminologi yang berkembang secara praktik dan doktrinal.       Jika ditelusuri dari berbagai referensi, Hak Prerogatif Presiden menurut Bagir Manan sebagaimana dikutip oleh Mei Sutanto dalam jurnal Perkembangan Pemaknaan Hak Prerogatif Presiden adalah hak yang diberikan kepada Presiden secara langsung oleh konstitusi (hal. 242).      Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi (“MK”), berdasarkan pendapat hakim dalam Putusan MK No. 22/PUU-XIII/2015, bahwa secara teoritis, hak Prerogatif adalah hak yang dimiliki oleh lembaga tertentu, yang bersifat man...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

TINJAU ULANG "DESK KETENAGAKERJAAN" DI KEPOLISIAN Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ketua Umum ASPHRI)

-
     Belakangan ini, publik dihadapkan pada fenomena hadirnya "Desk Ketenagakerjaan" di lingkungan kepolisian. Sekilas, keberadaan "desk" tersebut seakan memberikan ruang bagi Buruh/Pekerja, maupun Pengusaha untuk mencari solusi hukum atas persoalan hubungan industrial.       Namun, jika ditelusuri lebih dalam, timbul pertanyaan mendasar: apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah ketenagakerjaan yang sesungguhnya sudah diatur secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan beserta aturan2 turunnya? Apakah "Desk ketenagakerjaan" ini memiliki dasar hukum yang kuat yang bisa menopang Polri dalam menjalankan tugas tersebut secara legalitas dan "legitimate"? Ranah Hukum Ketenagakerjaan      Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, telah mengatur secara tegas dan jelas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pekerja dengan Pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisih...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

SEKALI LAGI, TENTANG INTEGRITAS Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Memang benar bahwa integritas saja tidak akan menjadikanmu seorang pemimpin, tetapi tanpa integritas, kamu tidak akan pernah menjadi pemimpin." - Zig Ziglar      Hampir semua orang, pasti menyetujui INTEGRITAS sebagai urutan pertama dalam kehidupan sosial. Banyak aspek2 utama yang harus dipenuhi, jika kita ingin sukses dalam menjalin dan merawat hubungan dengan setiap orang. Misalnya saja kemampuan berkomunikasi (communication skill), kerjasama dalam tim (teamwork), kemampuan memimpin (leadership skill), kontrol emosi (emotional control skill), rasa empati dan banyak lagi.       Namun, integritas adalah fondasi atau dasar paling penting untuk keberlanjutan hubungan sosial seseorang. Sederhananya, orang yang tak memiliki integritas, pasti tak akan bisa dipercaya (lagi) oleh orang lain. Apalagi untuk menjadi seorang Pemimpin yang notabene adalah panutan dan teladan, integritas adalah aspek "conditio sine qua non" yang tak bisa ditawar!  ...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

MARI BELAJAR DARI (KASUS) NOEL Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Seperti yang telah saya katakan, hal pertama yang harus dilakukan adalah jujur ​​pada diri sendiri. Anda tidak akan pernah bisa memberikan dampak pada masyarakat jika Anda belum mengubah diri sendiri. Pembawa damai yang hebat adalah orang-orang yang berintegritas, jujur, dan rendah hati" Nelson Mandela      Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali membuat "berita" yang sekejap, mampu mengalihkan perhatian publik. Tepat di siang hari pada Kamis (21 Agustus 2025), hampir semua stasiun TV berita Indonesia menyiarkan "breaking news" terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wamenaker RI.       Baru menjabat sebagai Wamenaker beberapa bulan dengan sejumlah gebrakan "turba" (turun kebawah) ke beberapa perusahaan, Noel - panggilan akrab Pak Wamen ini banyak mendapat pujian dan sekaligus kecaman dari banyak kalangan.      Dipuji, karena langsung turun tangan menyelesaikan kasus yang merugikan tenaga kerja, seperti penahanan ijazah asli oleh...
Posting Komentar
Baca selengkapnya

KADO HUT RI KE 80 UNTUK PRESIDEN PRABOWO Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat" - Mohammad Hatta      Pemerintahan Presiden Prabowo sudah berjalan lebih 9 (sembilan) bulan per 16 Agustus 2025. Menuju 2029, Presiden Prabowo masih punya banyak waktu untuk melakukan perbaikan dan perubahan negeri ini menjadi jauh lebih baik dibanding Pemerintahan2 sebelumnya.       Sebagai Presiden yang didukung oleh Mayoritas Rakyat (58,6% suara), Prabowo punya daya dukung besar dan memiliki jalan lebar untuk mewujudkan janji2 kampanye yang secara umum memperlihatkan niat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.       Jargon "Omon-omon" yang selalu disuarakan oleh Prabowo disaat debat Capres tahun 2024 kepada lawan politiknya, harus ditunjukkan sebagai hal yang bukan cuma sekedar retorika politik. Prabowo, dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai Pemimpin yang nota bene manusia yang bersifa...
Posting Komentar
Baca selengkapnya