PROGRAM MAKAN SIANG: URGENSI VS SKALA PRIORITAS Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM

-

"Saat kamu mengambil keputusan, fokuslah dengan diri sendiri, baru kemudian pikirkan orang lain." Anonim

Belum resmi dan final pengumuman KPU terkait hasil perhitungan suara Pemilu dan Pilpres 2024, kehebohan program makan siang yang dijadikan "janji manis" Paslon 02 pada kampanye lalu mengalahkan berita2 utama lain di dalam negeri akhir2 ini. 

Tampaknya, janji2 manis makan siang gratis ini menjadi andalan Paslon 02 yang harus segera diprioritaskan untuk dilaksanakan. Konon kabarnya, program makan siang gratis itu meniru model yang sudah dilaksanakan di sejumlah negara seperti India, Singapura, Malaysia, dll. 

Seperti sudah yakin untuk menjadi Presiden dan Wapres pada periode 2024-2029, issue ini langsung masuk agenda sidang kabinet Presiden Jokowi. Kabarnya, program makan siang ini dibahas dalam rapat kabinet tersebut. Padahal, keputusan final hasil Pemilu dan Pilpres 2024, baru akan diumumkan KPU sesuai aturan yang berlaku, pada 20 Maret 2024.

Berdasarkan informasi di sejumlah media massa arus utama, ternyata pelaksanaan program makan siang gratis ini baru bisa dilaksanakan mulai 2025. Program inipun tak akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia. Prioritas program makan siang ini diperuntukkan untuk wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).  Program ini dilaksanakan secara bertahap mulai 2024 dan baru akan terlaksana 100% pada 2029. 

Lalu, apa urgensi program makan siang ala Prabowo-Gibran ini ditengah-tengah keuangan negara yang masih sulit, defisit dan masih banyak diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendidikan masyarakat? 

Perlukah program makan siang yang akan menelan biaya ratusan triliun rupiah ini dilaksanakan disaat begitu banyak anak putus sekolah di sejumlah pelosok negeri? 

Mana yang lebih penting membangun sarana, prasarana serta pendidikan gratis dibandingkan program makan siang yang belum mendesak dilaksanakan?

Benarkah program yang terkesan tanpa perencanaan matang serta strategi yang jelas ini dibuat secara dadakan untuk kepentingan politik pragmatis meraih jabatan Presiden 2024?

EFEK PRAGMATISME POLITIK

Sangat terlihat program makan siang gratis ala Prabowo-Gibran ini hanya mencari popularitas dan simpati murahan kaum pemilih yang mayoritas memiliki tingkat ekonomi menengah kebawah. Dengan anggaran biaya yang sangat besar sekitar 460 triliun rupiah, program ini tak akan memberikan dampak apapun kepada peningkatan kualitas hidup dan pendidikan anak2 usia sekolah di Indonesia. 

Program makan siang gratis ini lebih berfokus kepada penyediaan makan siang yang justru banyak menguntungkan unit2 bisnis baru yang akan meraup untung besar dari program makan siang ini. Belum lagi efek KKN yang ujung2nya bisa menurunkan kualitas menu makan siang tersebut. 

Dengan jumlah siswa puluhan juta orang di seluruh Indonesia, tentu saja program ini membutuhkan dana luar biasa besar. Sementara disisi lain, program pendidikan gratis 12 (dua belas) tahun di seluruh Indonesia belum terlaksana dengan baik dan merata. 

Kita butuh peningkatan pendidikan generasi muda yang merata daripada penghamburan dana negara untuk program2 yang tidak memberikan dampak positif jangka panjang. Peningkatan mutu dan menu makan siang siswa2 bisa dibuatkan skema tersendiri, bahkan jika income per kapita masyarakat meningkat, justru akan berdampak langsung kepada kualitas kehidupan rata2 masyarakat. 

Fondasi utama peningkatan kualitas rakyat Indonesia adalah pendidikan dan ekonomi kerakyatan. Pemerataan pendidikan secara proporsional dan adil, akan memberikan dampak langsung positif kepada peningkatan perekonomian rakyat secara keseluruhan. 

Penggunaan sistem prioritas dalam menggunakan uang rakyat, harus benar2 dilakukan secara rasional, logis dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Maka dari itu, evaluasi kembali program2 berbiaya sangat besar yang belum masuk skala prioritas disaat dana APBN sangat terbatas bahkan mengalami defisit cukup signifikan!

Hentikan program2 pragmatis yang tak memberikan manfaat jangka panjang untuk peningkatan kualitas hidup rakyat! Janji2 kampanye dengan jargon2 praktis-pragmatis yang menina-bobokan penderitaan rakyat banyak untuk sesaat, justru menunjukkan materi kampanye para Paslon Presiden-Cawapres tidak memiliki perencanaan dan strategi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif terhadap kualitas dan daya saing SDM Indonesia.

Bekasi, 05 Maret 2024


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya