PEMILU & PILPRES 2024 USAI, MK HARAPAN DEMOKRASI INDONESIA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-

 "Kamu dapat hidup tanpa kebaikan, tetapi kamu tidak dapat hidup tanpa keadilan. Apabila keadilan lemah, prasangka menjadi kuat." Anonim

Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 usai sudah. Begitu pula pengumuman hasil pemungutan suara sudah diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024. Tentu saja ada Pemenang dan Pecundang Pemilu dan Pilpres 2024. 

Bagi Pemenang Pilpres dan Caleg yang lolos menjadi Anggota Legislatif Provinsi, Kota dan Kabupaten, sudah pasti merasa senang, bahagia dan bersyukur, karena perjuangan mereka menunjukkan hasil nyata. Cita2 dan impian mereka terwujud.  

Kursi Presiden dan Wakil Presiden nan berwibawa dan gagah serta terhormat itu sudah ditangan. Begitu pula bagi Caleg lolos, kursi impian di lembaga perwakilan rakyat terhormat itu sudah diraih sesuai harapan. 

Namun, ternyata kisah dan proses Pemilu-Pilpres di negeri ini belum berhenti sampai disitu. Pihak2 dan Kubu2 yang kalah dalam Pilpres dan Pemilu, tak menerima hasil pemungutan suara yang diumumkan KPU dan KPUD. Mereka umumnya tidak menerima hasil data dan angka yang resmi diumumkan tersebut, karena disebut banyak terjadi kecurangan. 

Kecurangan tak hanya terjadi saat perhitungan suara, namun saat sebelum proses pemungutan suara, sudah terjadi kecurangan terstruktur, massif dan sistematis. Walhasil, kelompok yang dinyatakan kalah pemilu dalam pilpres ini (Pecundang) oleh KPU, melakukan proses hukum ke MK. 

Bagaimana kira2 prospek putusan MK terkait gugatan oleh Paslon 01 dan 03? Apakah bisa dikabulkan atau ditolak? Masihkan MK bisa dijadikan benteng terakhir penegakkan keadilan, hukum dan demokrasi di Indonesia?

DEMOKRASI YANG TERKOYAK

Setelah usai "huru-hara" kasus Paman Usman di MK yang meloloskan Gibran sebagai Cawapres melalui "otak-atik" UU, diharapkan MK bisa mandiri, independen dan  konsisten dengan tugas dan perannya dalam penegakkan hukum di Indonesia.

Berdasarkan Putusan MKMK, Paman Usman telah dipecat sebagai Ketua dan turun level menjadi Anggota, serta tak lagi diberikan mandat untuk ikut mengadili kasus2 perselisihan pemilu dan pilpres.

Putusan MKMK tersebut secara tak langsung telah "membersihkan" struktur Hakim MK dari elemen2 kekuasaan yang cenderung mengintervensi lembaga tinggi yudikatif yang fokus kepada peninjauan UU secara formil dan materil tersebut.

Diharapkan para Hakim MK mampu mengeluarkan Putusan yang objektif, adil dan memberikan legitimasi kuat kepada hasil Pemilu dan Pilpres 2024. Legitimasi rakyat atas kekuasaan, sungguh sangat berpengaruh besar kepada penegakkan asas2 demokrasi serta partisipasi aktif semua elemen rakyat dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Tak ada alasan apapun bagi Para Hakim MK untuk tidak membuat Putusan Hukum yang berani, tegas, konsisten dan berdasarkan bukti2 otentik, demi terselenggaranya sistem hukum yang memberikan rasa keadilan kepada semua rakyat Indonesia.

Kredibilitas dan Muruah MK sebagai benteng terakhir keadilan hukum dan penegakkan demokrasi, harus ditegakkan dan dijaga oleh segenap Hakim MK beserta jajarannya.

Putusan MK yang berani menerobos jeruji intimidasi, menolak intervensi dan mampu memberikan rasa keadilan kepada mayoritas rakyat, akan berdampak langsung kepada keberlangsungan sistem demokrasi dan pembangunan bangsa menuju Indonesia emas 2045 yang dicita-citakan bersama.

Jadilah Mahkamah Konstitusi (MK) yang benar2 menjalankan amanah Reformasi 1998 yang selalu berjalan tegak lurus kepada Konstitusi Negara serta harapan menegakkan sistem Demokrasi untuk Indonesia Jaya dan Sejahtera sebagaimana dicita-citakan "Founding Fathers" Negara pada awal kemerdekaan Indonesia.

Salam Demokrasi.

Bekasi, 31 Maret 2024

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya