DEBAT CAPRES-CAWAPRES: AJANG ADU GAGASAN ATAU PENCITRAAN? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Demokrasi, Politik & Hukum)

-

Setiap kali berdebat dengan kelompok intelektual, aku selalu menang. Tapi anehnya, setiap kali berdebat dengan orang bodoh, aku tak berdaya. ~ Imam Syafi'i

Sesuai rilis Komisi Pemilihan Umum (KPU), debat Capres-Cawapres akan digelar sebanyak lima kali. Adapun debat pertama akan berlangsung pada Selasa, 12 Desember 2023. Selanjutnya debat kedua pada Jum'at, 22 Desember 2023, debat ketiga pada Minggu, 07 Januari 2024, debat keempat pada Minggu, 14 Januari 2024 dan debat kelima atau terakhir pada 04 Februari 2024. 

Tema debat untuk setiap sesi berbeda-beda. Debat pertama bertopik Pemerintahan, Hukum, HAM, Pemberantasan Korupsi, Penguatan Demokrasi, Peningkatan Layanan Publik dan Kerukunan Warga. Tema debat kedua tentang Ekonomi, Perpajakan, Perdagangan, APBN-APBD, Infrastruktur dan Perkotaan. Tema debat ketiga tentang Hankam, Hubungan Internasional dan Geopolitik. Tema debat keempat tentang Pembangunan berkelanjutan, SDA, LIngkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat dan Desa. Diakhiri dengan sesi debat kelima dengan tema Kesejahteraan sosial, Kebudayaan, Pendidikan, Teknologi Informasi, Kesehatan, Ketenagakerjaan, SDM dan Inklusi. 

Apa yang bisa kita harapkan dengan digelarnya debat Capres-Cawapres yang hanya sebanyak lima kali itu? Mampukah Para Capres-Cawapres merangkum begitu banyak domain debat yang sangat komplek tersebut dalam waktu yang relatif sangat singkat? Bisakah ajang debat tersebut menjadi referensi utama Pemilih dalam menentukan siapa yang akan dipilih? 

Atau ajang debat cuma sekedar forum pencitraan diri masing2 Capres-Cawapres dengan segala kosmetika perilaku dan sikap artifisial untuk mendapatkan simpati rakyat?

PELAJARI KOMPETENSI & REKAM JEJAK

Memilih calon Pemimpin Nasional yang berjuluk Presiden di negara no 4 terbesar di dunia ini sungguh tak mudah. Tugas, peran, tanggung-jawab dan wewenang seorang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan juga Kepala Negara di era society 5.0 plus tantangan kompleksitas permasalahan bangsa dan negara, tak cukup dengan adu debat yang terkesan seremonial dan formalitas semata. 

Kapasitas, Abilitas, Kualitas dan Kompetensi Capres-Cawapres harus benar2 maksimal dan optimal. Aspek-aspek Kematangan, kedewasaan, pengalaman, integritas dan kompetensi harus menjadi persyaratan mutlak bagi seorang Pemimpin yang akan menakhodai kapal besar Nusantara yang multi kompleks ini. Rekam jejak perjalanan karir seorang Capres-Cawapres harus benar2 menunjukkan pola karir yang bertingkat dan menunjukkan jejak hasil kinerja yang mengesankan. 

Pemimpin Nasional harus mendekati kualifikasi "sempurna". Sebuah titik klimaks prasyarat yang bisa meyakinkan mayoritas rakyat untuk antusias ikut mendukung spirit kepemimpinan menuju kemajuan dan kesejahteraan bersama. 

Tak pelak lagi, masa kampanye yang hanya 2.5 bulan plus lima kali debat Capres-Cawapres, bukanlah sebuah preferensi utama dalam memilih Capres-Cawapres terbaik. Rekam jejak kinerja, prestasi & produktivitas Capres-Cawapres harus dibuka dan disebarluaskan secara masif oleh KPU kepada seluruh masyarakat, khususnya Para Pemilih. Mereka berhak mendapatkan informasi2 data pribadi Capres-Cawapres, khususnya rekam jejak dan karir profesional masing2 Capres-Cawapres. 

Salah memilih calon Pemimpin Nasional, artinya akan berdampak buruk untuk jangka waktu lima tahun kedepan. 

Ibarat Moderator dalam sebuah seminar yang menyampaikan "Curriculum Vitae" (CV) seorang Narasumber, rekam jejak yang panjang, matang dan terang-benderang, akan memberikan keyakinan dan antusiasme audiens untuk selalu bersemangat mendengarkan, memperhatikan dan memahami sang Narasumber untuk menyampaikan materinya di depan seluruh peserta seminar.    

Jangan mencari calon Pemimpin Bangsa seperti "beli kucing dalam karung". Kita tak pernah tahu apa jenis kucing, warna bahkan kondisi fisik dan mental sang kucing. Kita butuh calon Pemimpin Nasional yang lahir dari sistem demokrasi yang transparan, terbuka dan komprehensif. 

Rekam jejak Capres-Cawapres yang bermasalah, justru akan membuat masalah baru disaat nanti terpilih. Pemilu dan Pilpres yang bersih, jujur, adil, langsung, bebas dan rahasia harus benar2 dilaksanakan secara konsisten dan konsekwen. 

KPU dan Bawaslu sebagai DUET lembaga penyelenggara dan pengawas Pemilu dan Pilpres, harus berani, mandiri, independen dan bebas campur tangan dari pihak manapun. 

Suara rakyat adalah suara Tuhan. Vox Populi Vox Dei. Mari kita kawal Pemilu dan Pilpres 2024 yang benar2 jujur dan anti kecurangan, agar negeri ini benar2 selalu berada dijalan yang lurus dan diridhoi oleh Allah Swt. Aamien.

Bekasi, 11 Desember 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya