PENCALONAN GIBRAN SEBAGAI CAWAPRES: MEMBANGUN DINASTI, MERUSAK DEMOKRASI? Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Kebangsaan dan Demokrasi)

-

 Sejak tumbangnya era Orde baru yang otoriter dan diktator pada 1998, kita semua sepakat untuk membangun era Reformasi. Sebuah era baru sebagai antitesa dari era sebelumnya yang penuh Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN), anti Demokrasi serta sarat dengan aroma dinasti dan kekerabatan. Kita berharap, demokrasi harus ditegakkan agar suara rakyat benar2 menjadi pilar utama dan acuan dalam memilih wakil rakyat dan pemimpin yang amanah untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. 

Euforia politik yang hingar-bingar, begitu berkelindan di satu dekade setelah pendeklarasian era reformasi 1998. Reformasi diharapkan sebagai titik awal untuk kembali ke cita2 para pendiri bangsa (Founding Fathers) 1945  menuju politik perubahan, perbaikan dan jalan lurus sistem berdemokrasi. 

Namun, setelah beberapa kali pergantian kepemimpinan nasional yang dimulai BJ Habibie, Megawati, SBY dan Jokowi sampai sekarang, cita2 yang pernah bergaung keras sejak 1998 tersebut makin menampakkan kemunduran dalam implementasinya. Aura dan aroma gaya berpolitik era orde baru kembali muncul, bahkan dengan wajah lebih sangar, vulgar, tanpa rasa malu dan arogan! 

Walaupun jabatan Presiden sebagaimana termaktub pada salah satu pasal UUD 1945 terbaru sudah dibatasi maksimal dua periode, faktanya justru memunculkan strategi2 politik baru yang mencoba mencari celah2 hukum untuk keberlangsungan kekuasaan. Kolaborasi dan kolusi sejumlah Parpol dalam wujud Koalisi menjadi salah satu taktik politik paling pragmatis untuk "memperpanjang" kekuasaan. 

Koalisi bukan lagi gabungan kerjasama Partai2 Politik untuk mencari Calon Pemimpin Nasional berkualitas, kompeten, profesional, berintegritas dan visioner, namun malah menjadi alat penguasa untuk melestarikan kekuasaan dengan alasan keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan. 

Parpol2 anggota Koalisi dibuat tak berkutik, manut, taat dan patuh, demi tujuan berbagi jabatan setelah nanti menang pada Pemilu dan Pilpres. Mereka rela "taat" dan manut serta tak mengajukan calon2 yg jauh lebih kompeten demi pragmatisme politik. Mereka mau mengkhianati logika publik demi kepentingan jangka pendek Parpol, mereka tak memikirkan efek buruk dari sistem kaderisasi partai yang tak lagi dianggap punya nilai mencetak calon2 Pemimpin Bangsa masa depan.

RAKYAT SEBAGAI BENTENG DEMOKRASI

Sebagus dan sehebat apapun taktik, manuver dan strategi politik kaum Politisi, suara rakyat adalah benteng terakhir penegakkan demokrasi. Suara dan pilihan rakyat untuk memilih wakil2nya di lembaga legislatif, Kepala Dearah dan Presiden-Cawapres adalah "final and binding" alias final dan mengikat. 

Hasil pemilihan umum dan pilpres adalah hasil pengumpulan dan pendataan aspirasi dan amanah rakyat. Merekalah sumber kekuasaan. Kedaulatan tertinggi di negara demokrasi adalah rakyat. Rakyat pemilih memberikan amanah kepada wakil2, kepala2 daerah dan presiden-wapres yang mereka inginkan, agar nantinya bisa mewujudkan aspirasi dan harapan rakyat untuk bisa lebih sejahtera, adil dan makmur sebagaimana disebutkan pada Pembukaan (Preambul) UUD 1945.

Satu2nya cara agar suara rakyat benar2 terwujud secara nyata sesuai amanah secara faktual adalah penyelenggaraan pemilu dan pilpres yang jujur, adil, bersih dan terbuka. Lembaga2 penyelenggara pemilu dan pilpres di pusat dan daerah (KPU dan Bawaslu) harus benar2 menjadi wasit yang netral, jujur dan bersih. 

Mereka telah dipilih, dibiayai dan diberikan amanah untuk menyelenggarakan pemilu dan pilpres oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. 

Pemilu dan Pilpres yang penuh dengan kecurangan adalah Pemilu dan Pilpres yang mengkhianati dan membohongi amanah rakyat. Biarkan pola, strategi, taktik dan manuver2 politik dengan segala macam cara dan menghalalkan segala cara terjadi di lapangan. 

Dalam politik, menghalalkan segala cara adalah sebuah keniscayaan. Jargon Machiavellism sudah begitu mengakar di benak dan jiwa kaum Politisi. Namun, ujung2nya adalah suara rakyat yang menentukan. Rakyat pemilih harus diberikan pemahaman, pembelajaran dan pendalaman terhadap kualifikasi, kompetensi, integritas dan visi calon2 wakil rakyat, kepala daerah dan presiden-wapres yang maju pada pemilu dan pilpres 2024 nanti. 

Silakan para politisi melakukan "serangan fajar" atau apapun brntuknya sebagaimana manuver di dunia politik, namun Hati Nurani yang sudah menjadi pilihan adalah sebuah keputusan final yang tak bisa dibeli dengan uang!

"Politik bukan hanya tentang senjata dan amunisi atau propaganda, ini tentang bagaimana kita bereaksi terhadapnya." - Anonim

Medan, 22 Oktober 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya