TARIF KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG SEKITAR 300 RIBU: MURAH ATAU AKAN SEPI PENUMPANG? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pengamat Kebijakan Publik & Transportasi)

-

 Gubernur Jabar Ridwan Kamil baru2 ini memberikan informasi terkait tarif kereta cepat Jakarta-Bandung sekitar 300 ribu rupiah sekali jalan. Kita belum tahu, apakah nilai tarif ini sudah final atau sekedar "testing the water" untuk melihat reaksi masyarakat atas penetapan tarif yang relatif mahal tersebut jika dibandingkan dengan tarif kendaraan travel dari Jakarta ke Bandung sekitar 100 ribu rupiah. 

Artinya, nilai 300 ribu tersebut, bisa menutup biaya travel kendaraan darat Jakarta-Bandung pulang pergi (PP) plus makan siang selama di Bandung.

Kita tahu, sejak awal pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung tersebut sudah banyak menuai kritikan pedas dari beragam tokoh masyarakat, karena dirasakan belum "urgent" alias mendesak untuk saat ini. Kenapa? Karena jarak Jakarta-Bandung yang relatif dekat, apalagi sudah ada jalan tol, membuat masyarakat yang ingin bepergian ke Bandung atau dari Bandung ke Jakarta akan memilih menggunakan kendaraan bus, travel, pribadi bahkan kereta api dengan biaya yang relatif terjangkau.

Pembangunan moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut terkesan sangat irrasional dan menghamburkan dana, karena biayanya yang super mahal bahkan sampai akhirnya menguras APBN yang sebelumnya digadang-gadang Pemerintah, sepenuhnya akan dibiayai oleh China.

Faktanya, ternyata titik pemberangkatan kereta cepat mulai dari Halim dan titik pemberhentian di Padalarang sungguh sangat tidak memperhitungkan tambahan biaya transportasi pengguna yang cukup signifikan.

Begitu banyak kontroversi tentang kereta cepat yang menelan biaya puluhan bahkan ratusan triliun rupiah tersebut, mengindikasikan pembangunan kereta cepat yang seperti "proyek mercu suar" tersebut akan tidak memberikan keuntungan finansial secara jangka panjang, bahkan diprediksi akan sepi penumpang.

Kembali ke patokan tarif naik kereta cepat yang "dibocorkan" oleh Ridwan Kamil tersebut, bisa saja banyak penumpang diawal pengoperasiannya, namun setelah itu jumlah penumpang diperkirakan akan menurun tajam, karena penumpang yang akan naik, hanya sekedar mencoba untuk merasakan kecepatan super cepat kereta tersebut, habis itu akan mereka kenang sebagai sebuah tamasya atau sekedar rekreasi dengan kereta cepat yang ada di taman bermain seperti Ancol. 

Artinya, mereka hanya mencoba sekali atau dua kali, setelah itu kembali menggunakan kendaraan transportasi darat (bus, mobil travel dan pribadi) seperti biasa.

KITA HANYA BISA BERHARAP & BERDOA

Dengan patokan tarif relatif tinggi sebesar 300 ribu untuk sekali jalan dari Jakarta-Bandung atau Bandung Jakarta, berarti total biaya PP untuk naik kereta cepat adalah sebesar 600 ribu rupiah plus biaya transportasi dari titik kedatangan ke rumah masing2 penumpang.

Bak kata pepatah: "nasi sudah jadi bubur", proyek kereta cepat tersebut sudah terlaksana dan sudah hampir rampung pada Juli 2023. 

Kita hanya bisa berharap dan berdoa kepada Tuhan YME, agar impian kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi moda transportasi idola bagi masyarakat, bisa terwujud dan masyarakat tidak terbebankan dengan tarif yang relatif cukup merogoh kocek rakyat kelas menengah kebawah tersebut.

Target "break even point" atau BEP yang sudah dicanangkan diawal, harus bisa diraih dengan mempromosikan dan mencari strategi jitu agar kereta cepat benar2 menjadi pilihan utama masyarakat untuk dari dan menuju Jakarta dan Bandung.

Lagi2 kita dihadapkan kepada sebuah pembelajaran penting, bahwa membangun sebuah proyek dengan biaya mahal, apalagi beresiko menguras APBN harus benar2 dilakukan melalui "feasibility study" atau studi kelayakan yang benar, objektif, profesional, berintegritas dan memihak kepada kepentingan dan kemaslahatan rakyat banyak.

"Bukan seberapa banyak orang menghasilkan uang, melainkan untuk tujuan apa uang itu digunakan." - John Ruskin

Bekasi, 25 Juni 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya