PENCALONAN KAESANG MENJADI WALIKOTA DEPOK: KADERISASI PARPOL TAK JALAN? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pengamat Ketenagakerjaan, Hukum & Sosial-Politik)

-

 Kita kembali "dikagetkan" dengan pencalonan Kaesang sebagai Walikota Depok Oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Tak ada yang salah dalam pencalonan tersebut. Di negara bersistem Demokrasi seperti di Indonesia, adalah normal, wajar sah-sah saja setiap Parpol berinisiatif mencalon seseorang untuk menduduki Pejabat Publik.

Namun, pencalon Kaesang yang belum punya pengalaman di politik dan masih relatif muda serta belum matang dan dewasa untuk menjabat posisi Walikota Depok yang sangat kompleks dan memiliki banyak problematik sebagai salah satu kota satelit DKI Jakarta, sungguh sebuah tindakan yang tidak memberikan edukasi politik kepada masyarakat. 

Kita menghormati dan menghargai hak politik Kaesang untuk dicalonkan oleh sebuah Parpol yang bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Namun, sungguh PSI dalam mencalonkan Kaesang sebagai Walikota Depok,  hanya mendasarkan kepada popularitas dan status yang bersangkutan sebagai anak Presiden RI.

Pencalonan anak Pejabat menjadi Pejabat Publik, sebenarnya sudah sering sekali terjadi di negeri ini. Mulai menjadi Anggota Legislatif DPRD Kota/Kabupaten/Provinsi dan jabatan2 sekelas Walikota/Bupati/Gubernur sekalipun.

Tradisi pencalonan seseorang tanpa melihat kompetensi, kematangan, pengalaman, pengetahuan, kapabiltas dan wawasan yang mencukupi, justru akan merugikan proses demokrasi di negeri ini. Sistem Demokrasi kita nantinya bisa menjadi "Demokrasi Dinasti" yang makin memperkuat peluang kerabat pejabat untuk menjabat Jabatan Publik tanpa lagi memperhatikan dan memprioritaskan persaingan sehat dengan berkompetisi melalui adu visi, misi, strategi dan program kerja calon2 untuk kepentingan rakyat.

KOMPETISI POLITIK SEHAT

Pencalon anak2 Pejabat untuk menjadi Pejabat Publik sekelas Walikota, Bupati dan Gubernur, sekali lagi secara hukum tak ada yang dilanggar. Namun, secara etis politik, hal tersebut menunjukkan bangsa kita masih belum "competency minded", tapi "popularity minded" yang mendasarkan pilihan kepada keterkenalan seorang tokoh. Walhasil, model2 pencitraan melalui baliho, spanduk2 dan via media sangat marak terjadi saat ini. 

Disisi lain, memperlihatkan program dan sistem kaderisasi Partai Politik tak berjalan sebagaimana mestinya, dimana idealnya Parpol diharapkan menjadi "kawah candradimuka" yang bisa melahirkan calon2 Pemimpin Bangsa yang Berintegritas, Profesional, Berwawasan dan memiliki visi, misi dan program kerja yang bisa meningkatkan kesejahtaraan bangsa dan negara.

Kita berharap, Program kaderisasi Parpol berjalan dengan baik dan "on the track" serta bisa banyak menarik minat kaum milenial untuk masuk menjadi anggota Parpol, karena mereka akan melihat Parpol sebagai sarana untuk menjadi calon2 Pemimpin Bangsa yang handal dan berkualitas.

Adalah hak siapapun untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Pejabat Publik. Namun, harus juga diiringi dengan peningkatan pendidikan, kesadaran politik dan kesejahteraan rakyat, agar mereka bisa memilih calon pemimpin yang benar2 tepat, sesuai keinginan dan aspirasi serta memberikan dampak positif terhadap kepentingan rakyat.

"Ketika Anda menjadi pemimpin, Anda tidak diberi mahkota, Anda diberi tanggung jawab untuk mengeluarkan yang terbaik dalam diri orang lain." - Jack Welch

Bekasi, 17 Juni 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya