MENUNGGU PUTUSAN MK: PEMILU PROPORSIONAL TERBUKA ATAU TERTUTUP? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH MM (Pengamat Ketenagakerjaan, Sosial & Politik)

-

Masyarakat, khususnya Parpol dan Bacaleg menunggu putusan MK terkait dengan Sistem Pemilu Proporsional Tertutup atau Terbuka pada Pemilu 2024 mendatang.

Dari 9 (sembilan) Parpol di Parlemen (DPR-RI), hanya 1 (satu) Parpol yang setuju sistem pemilu proporsional tertutup, yakni PDIP. Artinya, mayoritas Parpol alias 8 (delapan) Parpol lainnya di DPR-RI tidak setuju sistem pemilu proporsional tertutup.

Kita tahu bahwa sistem pemilu proporsional tertutup, selalu dilaksanakan pada pemilu di era orde baru. Setelah itu, di era reformasi sejak 1998, sistem pemilu dilaksanakan dengan menggunakan sistem proporsional terbuka.

Pertanyaannya, kenapa justru mendekati pemilu 2024 MK memutuskan sistem pemilu yang bisa menimbulkan kegoncangam politik? Banyak pihak yang berprasangka, bahwa perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup pada pemilu 2024 bernuansa politis. Dugaan tersebut tentu sah2 saja dan masuk akal, karena terkait dengan kepentingan dan keberlangsung "the ruling party" dalam memperpanjang dan mempertahankan kekuasaannya.

Kembali ke MK, sebagai lembaga hukum tertinggi dibidang "negative legislator", harusnya MK hanya bertugas menghapus atau membatalkan suatu norma dan bukan menetapkan atau menambahkan norma pada sebuah UU yang menjadi tugas lembaga "positive legislator" atau DPR-RI.

Menjelang pemilu 2024, MK telah melakukan banyak "manuver hukum" yang bernuansa politis seperti UU Ciptaker, perpanjangan masa jabatan KPK dan sebentar lagi mungkin Putusan tentang sistem pemilu di 2024 yang bisa menganggu stabilitas politik.

Sebagai lembaga yudikatif yang diamanahkan oleh konstitusi, MK yang memiliki 9 (sembilan) orang Hakim Agung terpilih melalui proses "fit and proper test" secara ketat di DPR-RI, diharapkan mampu melaksanakan penegakkan hukum secara independen, mandiri dan membuat putusan2 hukum yang memberikan kemanfaatan besar terhadap kemajuan sistem demokrasi di Indonesia sebagaimana diamanahkan di awal era reformasi 1998.

Kita berharap MK benar2 mampu menjadi "benteng" terakhir dalam penegakkan sistem demokrasi yang adil, berdaulat dan memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang atau kelompok yang berkuasa.

Mari kita tunggu Putusan MK tersebut pada hari Kamis besok - 15 Juni 2023 dengan tetap selalu menghormati setiap Putusan Pengadilan sebagai "Wakil Tuhan" di Bumi.

Equum et bonum est lex legum - apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

Bekasi, 14 Juni 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya