KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU): HARAPAN & TUMPUAN SUARA RAKYAT UNTUK DEMOKRASI YANG JUJUR, ADIL & BERSIH Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sosial-Politik, Hukum & Ketenagakerjaan)

-

 Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan pemilu, KPU, bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

KPU berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Sesuai dengan Visi KPU yakni: "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL", KPU Pusat dan Daerah ditantang untuk bisa mengejawantahkan visi tersebut secara berintegritas, profesional, konsisten dan konsekwen. 

Tugas dan tanggungjawab KPU untuk bisa menjadi "wasit" yang adil, jujur dan bersih, makin berat. Hal ini dikarenakan tingginya tingkat persaingan Parpol2 dan kompetisi caleg untuk bisa duduk di kursi DPR-RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten di seluruh Indonesia.

Keberanian, konsistensi dan ketegasan KPU untuk selalu memposisikan diri diatas semua Partai Politik dan Calon Legislatif, sangat diperlukan, agar KPU bisa memutuskan dan menetapkan hasil final pemungutan suara pada tahapan2 Pemilu secara objektif, amanah, jujur, adil dan tanpa campur tangan maupun tekanan dari pihak manapun.

Menjelang Pemilu sampai pada tahapan akhir proses Pemilu Legislatif dan Pilpres, semua mata tertuju kepada kinerja KPU. KPU memiliki kewenangan resmi yang diberikan negara melalui UU untuk bisa menjalankan tugas, peran, fungsi dan wewenang secara normatif berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan secara jelas, lugas, tegas dan bisa dipertanggungjawabkan.  Artinya, tak ada alasan apapun bagi KPU untuk tidak tegas, lugas, jujur, adil dan bersih dalam menjalankan setiap gerak langkah tugas2 yang diemban untuk penegakkan demokrasi yang sehat, jujur, transparan dan berkeadaban.

KPU BENTENG KEADILAN DEMOKRASI

Tugas, peran dan fungsi utama dan terpenting KPU dalam semua tahapan Pemilu adalah MEMFINALISASI DAN MEMUTUSKAN PEMENANG PEMILU, termasuk penetapan perolehan suara Capres, Cawapres dan Calon Legislatif di setiap tataran pemilihan mulai dari Pusat sampai Daerah.

Apapun ketetapan dan keputusan KPU, terkait dengan hasil Pemilu, harus diterima dan ditaati oleh semua pihak yang berkepentingan dengan hasil Pemilu. Disinilah KPU ditantang untuk benar2 berani jujur, tegas, tegak lurus, adil, bersih dan profesional, agara semua pihak bisa menerima hasil Pemilu dengan penuh keyakinan.

Kredibilitas KPU harus dibangun secara profesional, agar semua pihak yang berkepentingan dengan semua tahapan Pemilu tak merasa akan menerima diskriminasi, ketidakadilan dan dirugikan oleh putusan KPU nantinya.

Jika kredibilitas KPU benar2 bisa dipercaya oleh Parpol2 dan Para Caleg, maka kemungkinan terjadinya protes dan pelaporan ke Bawaslu ataupun ke lembaga hukum lainnya bisa diminimalisir.

Tantangan KPU untuk diintervensi oleh pihak manapun termasuk Kekuasaan, sangat besar. Namun, jika KPU menjalankan semua tugas, peran, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur oleh UU tentang KPU dan Peraturan2 turunannya secara konsisten dan konsekwen, insya Allah semua rakyat akan mendukung KPU sebagai Benteng Keadilan Demokrasi.

Semua Parpol dan Caleg memiliki visi dan misi mulia untuk membangun dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Namun, semuanya tentu terpulang kepada pilihan rakyat. Biarkan rakyat bebas memilih calonnya sesuai aspirasi dan hati nurani mereka. Demokrasi memberikan ruang kebebasan kepada pemilih untuk menyalurkan aspirasi dan hal itu dilindungi UU.

"VOX POPULI, VOX DEI - SUARA RAKYAT, SUARA TUHAN" -William of Malmesbury

Bekasi, 28 Juni 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya