Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPI) & Tantangan Kedepan Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Wakil Ketua FKLPI-Pusat, Ketum ASPHRI & Dosen MSDM-HI)

-

 Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan Dengan Industri (FKLPI) baru saja selesai menggelar kegiatan tahunan Rakornas 2023 sejak 25 - 27 Juni 2023 di Hotel Santika Premiere Kota Harapan Indah Bekasi. Lembaga Asistensi dibawah Kemnaker RI yang berdiri sejak 2013 lalu, sampai saat ini telah berhasil dibentuk di 126 BLK dari total 305 BLK di seluruh Indonesia.

FKLPI yang memiliki tujuan dan niat luhur tersebut, memiliki visi dan misi yang jelas, salah satunya meningkatkan penyerapan lulusan BLK, implementasi "link and match" kurikulum vokasi BLK dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), serta peningkatan kompetensi calon pekerja siap pakai.

Sebagai salah satu forum kolaborasi dan sinergi andalan yang dibentuk oleh Kemnaker RI, FKLPI memiliki peran dan tugas strategis dalam menjembatani relasi BLK (UPTD dan UPTP) dengan dunia usaha dan dunia industri, setidaknya diwilayah dimana BLK berada. 

Tujuan utama pembentukan FKLPI adalah penyerapan lulusan BLK yang bersertifikat kompetensi BNSP agar dapat diterima bekerja di perusahaan yang membutuhkan, sesuai dengan program kemitraan yang ada.

Sebagai lembaga resmi pelatihan vokasi yang sudah berpengalaman tinggi dan memiliki kurikulum SKKNI serta bersertifikat BNSP untuk lulusannya, BLK bersama DUDI dalam bingkai kolaborasi dan sinergi FKLPI, ditantang untuk menunjukkan kinerja yang diharapkan, agara penurunan tingkat pengangguran dan peningkatan kompetensi anak bangsa bisa terwujud dengan baik, optimal dan maksimal.

Namun, dengan segala keterbatasan yang ada, implementasi program2 kerja di masing2 FKLPI-D masih belum bisa dilaksanakan secara optimal dan maksimal.

Permasalahan klasik yang selalu menjadi issue utama adalah pendanaan atau anggaran yang disiapkan, belum bisa memenuhi setiap program kerja bisa dilaksanakan sesuai target yang diharapkan bersama. Lalu, apa dan bagaimana tantangan kedepan FKLPI yang harus bisa diatasi secara maksimal?

FKLPI SEBAGAI MITRA STRATEGIS BLK

Sejak FKLPI berdiri pada era Menteri Ketenagakerjaan Muhaimin Iskandar di tahun 2013, tim FKLPI Pusat yang dibentuk melalui SK Dirjen Bina Lattas langsung tancap gas untuk melakukan kerja lapangan dengan menghubungi sejumlah "stakeholders" dunia usaha dan dunia industri. 

Kolaborasi dan Sinergi dengan pengelola kawasan industri dan Asosiasi2 HRD yang menangani langsung urusan2 ketenagakerjaan di perusahaan, menjadi skala prioritas dalam program kerja FKLPI Pusat saat itu.

Sosialisasi dan Pembentukan2 FKLPI-D diwujudkan melalui BLK2 UPTP yang berjumlah 24 BLK di seluruh Indonesia untuk dibentuk FKLPI Daerah. Setelah itu berlanjut dengan pembentukan FKLPI-D di setiap BLK2 UPTD. Walhasil sampai saat ini, sudah 126 FKLP D yang terbentuk di seluruh Indonesia. Artinya, pembentukan FKLPI-D di seluruh Indonesia baru 41% dari total target pembentukan FKLPI-D di 305 BLK. 

Tahapan2 Sosialisasi, Pembentukan, Pengukuhan dan Pembinaan secara reguler di FKLPI-D yang sudah terbentuk, menjadi tantangan dan permasalahan tersendiri ditengah keterbatasan penganggaran dari Pemerintah. 

Pada awal2 pembentukan FKLPI pada 5 tahun pertama, citra BLK saat itu masih dipandang rendah dan belum menjadi lembaga pilihan utama DUDI dalam mencari dan merekrut tenaga2 kerja trampil.

BLK masih dianggap sebagai lembaga pelatihan untuk mencetak tukang2 jahit, montir2 kendaraan dan calon2 pekerja rendahan yang akan magang di LN khususnya ke Jepang.

Lambat laun, program sosialisasi dan "branding" BLK ke sejumlah perusahaan bahkan ke beberapa kawasan industri justru berbuah manis. 

Para Praktisi HRD yang selama ini memandang BLK dengan sebelah mata, justru mulai melirik BLK sebagai salah satu lembaga pelatihan dan penghasil calon2 tenaga kerja trampil.

Walhasil, dengan gencar dan pro-aktifnya BLK2 melakukan promosi dan sosialisasi ke DUDI, sangat berdampak positif dalam membentuk paradigma kaum Praktisi HRD terhadap "image" BLK yang berubah secara total.

Seiring dengan program2 kerja terobosan yang dibuat secara sistematis oleh Kemnaker RI melalui 3R dan program2 lainnya, "image" BLK dimata masyarakat, khususnya DUDI lambat laun meningkat.

Persepsi positif masyarakat terhadap lembaga pelatihan milik pemerintah tersebut berdampak langsung terhadap naiknya prosentase penyerapan lulusan BLK di DUDI.

Hal tersebut dikarenakan BLK memiliki kurikulum terstruktur dan sistematis berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), bahkan setiap lulusannya dijamin mendapatkan sertifikat kompetensi berstandar nasional (BNSP).

Adalah menjadi tugas bersama, khususnya Pemerintah sebagai "Leading sector" dalam program peningkatan penyerapan lulusan BLK serta peningkatan kompetensi dan "link and match" kurikulum dengan kebutuhan teknis DUDI untuk segera meningkatan penganggaran, sarana dan prasarana serta fasilitas untuk mendukung tim FKLPI Pusat dan FKLPI Daerah, agar benar2 bisa melaksanakan program kerja secara optimal dan maksimal.

"Kamu tidak harus menjadi seorang yang hebat dulu untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat." -Zig Ziglar

Bekasi, 28 Juni 2023

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya