Pilkada Untuk Siapa? Oleh: Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum Asosiasi Praktisi Human Resource Indonesia (ASPHRI) & Nasionalis Sejati)

-

 

Mengamati dan mengikuti dinamika menjelang Pilkada yang akan digelar bulan Desember 2020 dengan cakupan 270 daerah (9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 Kota) ditengah-tengah pandemic covid-19 yang makin merebak dan mengkhawatirkan, kita jadi bertanya-tanya, kenapa Pemerintah, DPR-RI dan KPU masih tetap “keukeuh” untuk tidak melanjutkan, setidaknya menunda sampai situasi pandemi covid-19 mereda?

Kita tahu, perhelatan Pilkada sudah diatur jelas dan tegas dalam aturan perundang-undangan RI dan salah satu wujud nyata dalam penegakkan dan implementasi konsep negara hukum berdemokrasi Pancasila. Namun, dengan tetap ‘konsisten’ untuk tidak melakukan evaluasi atas rencana Pilkada yang jelas-jelas akan membahayakan keselamatan warga negara, adalah sebuah kebijakan keliru dan tidak logis.

Kesehatan dan Keselamatan Rakyat adalah hal paling utama dan bagian dari perlindungan negara kepada warganya. Adagium “Salus Populi Suprema Lex Esto” alias Keselamatan Rakyat Adalah Hukum Tertinggi perlu dijadikan pertimbangan bagi Pemerintah, DPR-RI dan KPU, agar rencana pelaksanaan Pilkada Desember 2020 tersebut bisa ditinjau ulang dan direskedul ke tahun depan, agar kita semua tidak menyesal dikemudian hari.

Sejauh ini, sudah banyak himbauan, saran dan masukan dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh2 nasional, akademisi dan masyarakat umum, agar Pilkada Desember 2020 ditunda. Misalnya saja himbauan resmi dari Ormas Nahdladul Ulama, Muhammadiyah, KWI, Jusuf Kalla serta sejumlah tokoh2 masyakarat dan akademisi.

Pemerintah seharusnya mendengar dan mempertimbangkan saran, himbauan dan masukan tersebut, agar kesalahan amat fatal atau “blunder” bisa dihindari. Kita masih punya cukup waktu untuk melakukan evaluasi secara matang, arif dan bijaksana, agar Pilkada Desember 2020 yang sudah pasti akan membuat kerumunan massa tersebut tidak dilaksanakan. Kengototan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, tanpa mengindahkan himbauan, masukan dan saran dari mayoritas warga, akan membuat kerugian besar bagi kita bersama.

Pilkada adalah bagian dari sistem dan mekanisme demokrasi Pancasila, khususnya mewujudkan kedaulatan rakyat, amanah hati nurani rakyat & aspirasi rakyat untuk memilih calon pemimpin yang mereka inginkan. Namun, pelaksanaan Pilkada yang melibatkan banyak manusia di sejumlah besar daerah, pasti akan membentuk klasster-klaster raksasa baru yang bisa saja akan membuat kita semua nantinya gagap, gugup dan galau (3G), karena kapasitas fasilitas Kesehatan kita yang masih sangat terbatas, disamping pendanaan dalam mengatasi covid-19 yang makin membengkak.

Jadi, Pilkada itu untuk siapa? Untuk Pemerintah, DPR-RI atau KPU? Ingat, Pemerintah, DPR-RI dan KPU adalah Lembaga negara hasil dari aspirasi dan legitimasi rakyat. Pemerintah, DPR-RI dan KPU hanya sebagai Pelaksana & Penyelenggara Negara & Aktifitas Bernegara yang ujung-ujungnya untuk kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Jika Pemerintah, DPR-RI dan KPU abai dengan masukan saran, himbauan dan aspirasi Sebagian besar rakyat, artinya mereka telah mengkhianati aspirasi, legitimasi dan amanah hati nurani rakyat.

Sekali lagi, Utamakan Kesehatan & Keselamatan Rakyat! Tanpa Kesehatan & Keselamatan, apapun yang akan dilakukan, tidak akan bernilai apa-apa dimata rakyat.

Salam Indonesia Sehat.

Bekasi, 22 Sept 2020

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya