Perlukah Program Pelatihan Dievaluasi? Oleh: Yosminaldi, SH. MM (Mahasiswa Doktoral MSDM Univ. Negeri Jakarta) Ketua Umum FK-HR EJIP & Praktisi Senior HRD

-

 

Ada beberapa alasan mengapa sebuah perusahaan perlu melakukan evaluasi pelatihan. Pertama, evaluasi program pelatihan dapat memberikan diagnostik kepada perusahaan tentang bentuk revisi yang harus dilakukan terhadap program pelatihan yang telah berjalan agar mampu untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Kedua, evaluasi program pelatihan dapat memberikan beneficial legal implication, dan Ketiga, evaluasi program pelatihan akan mempengaruhi keputusan untuk menentukan alternatif program dan peserta yang akan dipersiapkan untuk masa yang akan datang.  Oleh karena itu, dana yang sudah diinvestasikan dalam jumlah besar untuk suatu program pelatihan, mendorong munculnya suatu kebutuhan akan proses evaluasi terhadap keefektifan program pelatihan yang sudah dilaksanakan.

Tidak diragukan lagi, bahwa implementasi proses evaluasi dalam organisasi melibatkan pengeluaran waktu, uang, dan sumber-sumber yang mungkin lumayan besar jika evaluasinya dikehendaki sepenuhnya efektif. Karena itu, pertanyaan “mengapa kita harus mengevaluasi?” sering dikemukakan dan bukan pertanyaan pertama ‘bagaimana kita harus mengevaluasi?” Disamping itu, alasan perlunya melakukan evaluasi pelatihan bagi perusahaan adalah bahwa program pelatihan merupakan suatu investasi.

Perusahaan meyakini bahwa dengan pemberian program pelatihan bagi anggota yang membutuhkan, mereka dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Pada akhirnya meningkatkan juga kinerja organisasi secara keseluruhan. Namun di sisi lain, program pelatihan biasanya menghabiskan dana yang tidak kecil jumlahnya. Pelatihan juga mengeluarkan biaya-biaya yang sifatnya tidak langsung seperti gaji yang tetap dibayarkan pada karyawan ketika mereka tidak bekerja karena mengikuti suatu pelatihan dan waktu kerja yang tidak digunakan untuk bekerja ketika mereka menghadiri pelatihan.

Noe (2002) mengatakan, bahwa untuk sementara waktu produktivitas kerjapun menjadi hilang karena pelatihan. Untuk meyakinkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan tidak sia-sia, maka perlu dilakukan evaluasi program pelatihan.

Secara khusus, Kirkpatrick (1996) mengemukakan alasan mengapa suatu pelatihan perlu dievaluasi. Pertama, evaluasi dilakukan untuk mengetahui apakah pelatihan dapat memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi atau tidak. Tidak hanya itu, pelatihan juga perlu dievaluasi untuk memutuskan apakah program pelatihan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak. Yang terakhir adalah evaluasi pelatihan dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana meningkatkan dan mengembangkan program pelatihan yang akan datang.

Singkatnya, evaluasi pelatihan memberikan suatu cara untuk memahami investasi yang dihasilkan dari pelatihan dan memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan pelatihan. Jika perusahaan tidak mendapatkan tingkat pengembalian yang cukup dari investasi itu, maka perusahaan berkemungkinan akan mengurangi investasi program pelatihan itu atau mencari cara-cara untuk memperbaiki program pelatihan tersebut. Dengan demikian, penyelenggaraan pelatihan tidak hanya sekedar penyelenggaraan saja tetapi dengan jutaan dana yang telah dikeluarkan pelatihan, dapat memberikan manfaat bagi individu yang mengikutinya, juga bagi kinerja perusahaan.

Evaluasi pelatihan merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam program pelatihan. Evaluasi pelatihan lebih difokuskan pada peninjauan kembali proses pelatihan dan menilai hasil pelatihan serta dampak pelatihan. Evaluasi pelatihan memiliki fungsi sebagai pengendali proses dari hasil program pelatihan sehingga akan dapat dijamin suatu program pelatihan yang sistematis, efektif dan efisien. Evaluasi pelatihan mencoba mendapatkan informasi mengenai hasil-hasil program pelatihan, juga memasukkan umpan balik dari peserta pelatihan yang sangat membantu dalam memperbaiki pelatihan tersebut.

Jadi, evaluasi pelatihan dilakukan dengan tujuan:

1. Menemukan bagian-bagian pelatihan mana yang berhasil mencapai tujuan, serta bagian-bagian pelatihan mana yang kurang berhasil, sehingga dapat dibuat langkah-langkah perbaikan.

2. Memberi kesempatan kepada peserta untuk menyumbangkan saran-saran dan penilaian terhadap program yang dijalankan.

3. Memberikan masukan untuk perencanaan program.

4. Memberikan masukan untuk kelanjutan, perluasan, dan penghentian program.

5. Memberi masukan untuk memodifikasi program.

6. Memperoleh informasi tentang faktor pendukung dan penghambat program.

Sudahkan dilakukan evaluasi terhadap hasil dari pogram pelatihan di Perusahaan anda?

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya