Omnibus Law & Hubungan Industrial Pancasila Oleh: Yosminaldi, SH. MM (Mahasiswa Doktoral MSDM Univ. Negeri Jakarta), Dosen Hu

-

 

Jagat dunia ketenagakerjaan Indonesia akhir-akhir ini, diguncang dengan munculnya RUU Omnibus Law yang salah satu klusternya adalah tentang Cipta Lapangan Kerja atau Cipta Kerja. Pemerintah RI berusaha “mengebut” terwujudnya UU Omnibus Law dalam 100 hari, agar hambatan-hambatan dan permasalahan yang terjadi selama ini – menurut versi Pemerintah, terkait dengan investasi, peningkatan lapangan kerja dan pesangon maupun hal-hal yang berdampak kepada berkurangnya nilai investasi di Indonesia, bisa secepatnya teratasi.

Namun disisi lain, draf RUU Omnibus Law tersebut mendapatkan tantangan & penolakan keras dari pihak Buruh dan Serikat Buruh. Mereka menilai, Pemerintah sebagai inisiator RUU, tidak melibatkan Serikat Buruh/Serikat Pekerja. RUU Omnibus Law ditengarai sudah disusun dan didiskusikan secara eksklusif oleh Pemerintah bersama Organisasi Pengusaha, tanpa mengundang perwakilan Serikat Buruh/Serikat Pekerja. Pemerintah menampik dengan memberikan klarifikasi, bahwa draf RUU Omnibus Law sudah melibatkan unsur Serikat Buruh dan juga Organisasi Pengusaha serta unsur-unsur lain yang berkepentingan dalam bidang ketenagakerjaan. Lantas, kenapa RUU Omnibus Law khususnya tentang Cipta Kerja telah menjadi “bola panas” yang bergulir kesana-kemari, makin membesar dan tanpa kontrol? Apa alasan utama kaum buruh menolak keras RUU tersebut? Apa “way out” agar RUU Omnibus Law tersebut bisa diterima semua pihak, khususnya Pengusaha & Buruh/Pekerja?

Keterbukaan & Partisipasi Masyarakat

Guru Besar Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Maria Farida Indrati menegaskan tindakan pemerintah itu meniadakan partisipasi masyarakat. "Itu yang disayangkan. Karena masih kelihatan tertutup. Jadi kita belum tahu. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu ada asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Selama ini sudah ribut, tapi kok kita belum tahu seperti apa. Itu yang menjadi masalah," Gresnews.com, Kamis (6/2/2020).

Dalam teori demokrasi, pemerintahan yang terbuka adalah suatu hal yang esensial atau penting,  terutama akses bebas setiap warga negara terhadap berbagai sumber informasi, supaya tidak terjadi saling curiga antar individu, masyarakat dengan pemerintah.  Keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara, khususnya dalam penyusunan sebuah kebijakan atau regulasi haruslah jelas, tidak dilakukan secara sembunyi, rahasia tetapi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawabannya bisa diketahui publik dan rakyat berhak atas informasi faktual mengenai berbagai hal yang menyangkut pembuatan, penyusunan, pembahasan dan penerapan sebuah kebijakan/regulasi.

Ciri-ciri keterbukaan menurut David Beetham dan Kevin Boyle (2000:98) :

1.      Pemerintah menyediakan  berbagai informasi faktual mengenai kebijakan yang akan dan sudah dibuatnya.

2.      Adanya peluang bagi publik dan pers untuk mendapatkan atau mengakses berbagai dokumen pemerintah melalui parlemen.

3.      Terbukanya rapat-rapat pemerintah bagi publik dan pers, termasuk rapat-rapat parlemen.

4.      Adanya konsultasi publik yang dilakukan secara sistematik oleh pemerintah mengenai berbagai kepentingan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Prinsip mengenai pemerintahan yang terbuka tidak berarti bahwa semua informasi mengenai penyelenggaraan boleh diakses oleh publik.  Ada informasi tertentu yang tidak boleh diketahui oleh umum berdasarkan undang-undang.

Jika dikaitkan dengan proses penyusunan draf RUU Omnibus Law, jelas sekali terlihat, bahwa prinsip-prinsip keterbukaan & partisipasi masyarakat, khususnya unsur terkait yang berkepentingan dalam RUU tersebut, yakni Serikat Buruh/Pekerja belum dilibatkan secara maksimal dan optimal oleh Pemerintah sebagai inisiator.

Hubungan Industrial Pancasila & LKS Tripartit

Dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengertian istilah hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara  para pelaku dalam proses produksi barang dan jasa yang terdiri atas unsur pengusaha,  pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Tujuan Hubungan Industrial yaitu untuk :  Mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial melalui penciptaan ketenangan, ketentraman dan ketertiban kerja serta ketenangan usaha, meningkatkan produksi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja serta derajatnya sesuai derajat manusia. Sedemikian berat dan mulianya tujuan tersebut, maka semua pihak yang terkait dalam hubungan industrial harus memahami untuk terwujudnya pelaksanaan hubungan industrial dengan baik.

Penulis melihat, konsep Hubungan Industrial Pancasila mulai penyusunan draft & konten RUU Omnibus Law belum dilaksanakan dengan baik dan optimal. Adapun Peran LKS Tripartit Nasional (Pengusaha, Pemerintah dan Pekerja) sebagai fondasi utama dalam pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila belum dan bahkan tidak terlihat gaungnya. Jika peran dan fungsi LKS Tripartit Nasional diberdayakan secara optimal dan mencapai titik kesepakatan, sudah pasti dalam tahapan penyusunan draf RUU Omnibus Law tersebut tidak akan mendapatkan hambatan apapun.

Lembaga Kerja Sama Tripartit yang selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah (Pasal 1 PP No 8 tahun 2005). Tugas utama LKS Tripartit adalah menyatukan konsepsi, sikap dan rencana dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan, baik untuk saat sekarang, maupun masa mendatang.

Berdasarkan uraian diatas, penulis mengusulkan agar semua pihak yang berkepentingan dalam penegakkan sistem dan mekanisme Hubungan Industrial Pancasila (Pengusaha, Pemerintah & Pekerja) bisa kembali “Bersatu dalam satu visi”, yakni Visi menciptakan Hubungan Industrial Pancasila yang Harmonis, Kondusif, Dinamis dan Berkeadilan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Tiada kata terlambat untuk melakukan evaluasi menyeluruh, terkait dengan penyusunan sebuah kebijakan dan regulasi yang bisa berdampak merugikan salah satu pihak dalam jangka panjang. Mencari solusi terbaik agar sebuah kebijakan/regulasi ketenagakerjaan selalu berpijak diatas koridor, kerangka sistem dan mekanisme Hubungan Industrial Pancasila, dibutuhkan keterbukaan, kebersamaan, saling-percaya & komitmen tinggi secara konsisten dan konsekwen dari semua pihak yang berkepentingan, khususnya elemen-elemen Tripartit Ketenagakerjaan (Pengusaha, Pemerintah & Pekerja). Semoga.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya