-

     Batas usia pensiun di Indonesia saat ini tidak ada keseragaman, dimana batas usia pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri serta Karyawan Swasta berada pada angka usia yang berbeda-beda.

Revisi terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2015 tentang Jaminan Pensiun dinilai perlu dilakukan sebagai solusi atas ketiadaan sinkronisasi batas usia pensiun antara sejumlah regulasi.

Kehadiran jaminan pensiun di UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sudah tepat, sebab merepresentasikan kewajiban negara dalam menjamin masa purnabakti yang layak bagi pekerja swasta.

Namun, masalahnya justru hadir ketika pemerintah menetapkan PP 45/2015, yang merupakan turunan UU SJSN. Semangat baik yang ada di UU SJSN itu direduksi oleh PP 45/2015, khususnya tentang usia pensiun, yang tiap 3 tahun naik 1 tahun dan maksimal 65 tahun. Sementara itu, usia pensiun di perusahaan masih sekitar 55-56 tahun.

Sebagi informasi, PP Jaminan Pensiun menyatakan usia pensiun merupakan usia saat peserta dapat mulai menerima manfaat pensiun. Usia pensiun untuk pertama kali, tulis ketentuan tersebut, adalah 56 tahun.

Batasan itu akan menjadi 57 tahun pada 1 Januari 2019 dan terus bertambah 1 tahun setiap rentang tiga tahun hingga mencapai batas 65 tahun.

Sementara itu, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menentukan bahwa batasan usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja (PK), peraaturan perusahaan (PP), dan perjanjian kerja bersama (PKB), atau peraturan perundang-undangan.

Dalam praktiknya, ketentuan usia pensiun ditetapkan dalam PK, PP dan PKB yang pada umumnya menetapkan batas pada usia 55 tahun.

Diharapkan pemerintah bisa memberlakukan program jaminan pensiun bagi pekerja swasta seperti skema yang diterima pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASN). Batas usia pensiun sebaiknya ditetapkan tunggal, yakni pada usia 58 tahun, atau setidaknya paralel dengan aturan PP 45/2015, agar tidak terjadi kecemburuan sosial dari karyawan swasta terhadap ASN dan TNI/Polri.

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya