HAK PREROGATIF MENGANULIR PUTUSAN PENGADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pengamat Politik, Demokrasi & Hukum)

-

 “Jika kita menginginkan penghormatan terhadap hukum, pertama-tama kita harus membuat hukum menjadi terhormat.” Anonim

    Presiden Prabowo baru saja (28 Nov 2025) mengirimkan SK (Keppres) terkait rehabilitasi eks Dirut ASDP ira Puspadewi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pihak KPK sebagaimana diberitakan detikcom, telah menerima Surat Keputusan Presiden tersebut. 

    Rehabilitasi kepada Ira Puspadewi tersebut didasarkan dari masuknya aspirasi masyarakat kepada DPR-RI. Hal tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua DPR-RI Sufmi Dasco Ahmad yang juga Ketua Harian Partai Gerindra.

    Ira Puspadewi telah divonis 4.5 tahun penjara dalam perkara akuisisi PT. Jembatan Nusantara (JN) oleh PT. ASDP, sebagaimana diberitakan oleh sejumlah media massa.

    Hak Rehabilitasi adalah Hak Konstitusional Presiden yang diatur jelas pada Pas 14 ayat (1) UUD 1945: "Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung". Artinya, Hak Prerogatif Presiden tersebut tidak bersifat absolut, namun ada proses "check and balances" oleh Mahkamah Agung (MA) yang sejalan dengan konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) menurut "Trias Politica" Montesquieu.

    Pertanyaannya, walaupun implementasi Hak Konstitusional Presiden tersebut sudah mematuhi alur proses dengan melakukan koordinasi bersama MA, apakah secara substansial, Hak Rehabilitasi Presiden tersebut sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta tidak merusak sistem dan proses hukum formil dan materil yang berlaku?

HORMATI PROSES HUKUM

    Proses hukum acara pidana meliputi serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, dan kemudian dilanjutkan ke tahap penuntutan oleh Jaksa. Setelah itu, perkara disidangkan di Pengadilan, dimana Majelis Hakim akan memutuskan bersalah atau tidak bersalah dalam Putusan (Vonis). Jika salah satu pihak tidak puas dengan Putusan/Vonis Hakim, mereka dapat mengajukan upaya hukum Banding dan Kasasi serta Peninjauan Kembali (PK).

    Dalam perkara eks Dirut ASDP, KPK telah melaksanakan semua proses hukum dengan baik. Apalagi secara formil, penanganan perkara akuisisi PT. Jembatan Nusantara (JN) oleh PT. ASDP tahun 2019 - 2022 sudah diuji lewat Pra Peradilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan KPK dinyatakan menang (CNN Indonesia 26 Nov 2025).

    Dari penjelasan diatas, proses hukum telah dilaksanakan secara sistematis, prosedural dan profesional oleh KPK sampai ke tahap Pengadilan yang telah mengeluarkan Vonis 4.5 tahun penjara.  Artinya, jika Terpidana keberatan dengan vonis Pengadilan tingkat pertama, bisa mengajukan hak banding ke Pengadilan Tinggi.

    Namun sangat disayangkan, proses hukum yang harusnya lebih menjadi prioritas demi menegakkan supremasi hukum dan keadilan, telah diputus oleh sebuah hak privilege/prerogatif Presiden. 

    Jika kita membaca Pasal 97 ayat (1) KUHAP: "Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi, apabila oleh Pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap". Artinya, jika memaknai pasal diatas, hak Rehabilitasi Presiden belum bisa digunakan! Hal ini dikarenakan adanya frasa "Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap". 

    Apakah vonis Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang mengadili perkara eks Dirut ASD tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap? Tentu saja belum, karena masih ada tahapan banding dan kasasi, dimana putusan/vonis kasasi menjadi Putusan yang "inkracht" atau tetap.

    Menganalisis dikeluarkannya Hak Rehabilitasi Presiden tersebut walaupun sudah mendapatkan masukan dan pertimbangan MA & DPR-RI, sungguh sangat terlihat mengenyampingkan dan tidak menghormati proses hukum acara yang telah dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mulai dari Penyidik KPK sampai proses sidang Pengadilan Tipikor.

    Sangat terkesan sekali, pemberian Hak Prerogatif (Rehabilitasi) oleh Presiden tersebut lebih memperhatikan dan mempertimbangkan tuntutan dan aspirasi publik via media sosial dibandingkan proses hukum yang seharusnya dijunjung dan dihormati sebagai pencarian keadilan secara substanstif dan material.

    Diharapkan pemberian Hak prerogatif Presiden yang Konstitusional ini kedepan harus lebih berhati-hati dan benar2 melalui pengkajian mendalam, agar tidak menjadi preseden buruk dalam proses penegakkan hukum, kebenaran dan keadilan di negeri tercinta ini.

Bekasi, 28 Nov 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya