PURBAYANOMICS, STATUS QUO & KOMITMEN ANTI KORUPSI PRABOWO Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-

 "Asset terbesar, termasuk di negeri ini, bukan minyak atau gas. Tapi integritas. Setiap orang mencari itu, dan bertanya, "Siapa yang bisa saya percaya dan dengannya saya bisa berbisnis?" - George Foreman (Petinju AS 1949 - Now)

    Presiden Prabowo mengangkat Purbaya Yudi Sadewa menggantikan Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan terhitung mulai tanggal 8 September 2025. Pengangkatan tersebut didasarkan kepada  Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86/P Tahun 2025. Pengangkatan Purbaya sebagai Menkeu, adalah bagian dari "reshuffle" (perombakan) pertama kabinet Presiden Prabowo, sejak mulai berkuasa pada 20 Oktober 2024 lalu. 

    Terpilihnya Purbaya sebagai Menkeu pengganti SMI, tentu saja sudah dipelajari dan dipertimbangkan secara matang oleh Prabowo. Negeri ini memiliki banyak orang2 cerdas di bidang ekonomi. Namun untuk mengisi posisi Menteri Keuangan yang begitu strategis, tentu banyak aspek2 khusus yang mendasari Prabowo dalam pengambilan keputusan. 

    Jika melihat durasi menjabat sebagai Menkeu, SMI telah 17 tahun bertugas sebagai Bendahara Negara. Menduduki posisi Menteri di bidang yang sama untuk jangka waktu lama, menunjukkan SMI memiliki kredibilitas tinggi, kapabilitas mumpuni dan kapasitas luar biasa dalam mengelola keuangan negara sejak era SBY sampai era Prabowo (3 era kepresidenan RI).

    Pergantian Otoritas keuangan untuk setiap rezim, sudah pasti didasarkan dari hasil evaluasi menyeluruh atas kebutuhan, situasi dan kondisi perekonomian negara secara kontemporer. Pemilihan Purbaya sebagai Menkeu pengganti SMI, diberitahukan hanya 3.5 jam sebelum beliau dilantik di Istana Negara. 

    Berdasarkan informasi dari sejumlah media massa, ternyata Prabowo sudah cukup kenal dekat dan sering berdiskusi dengan Purbaya secara informal tentang perekonomian nasional. Bisa jadi, dari diskusi2 dan beberapa kali pertemuan dengan Purbaya, Prabowo tertarik dan menaruh harapan besar kepada Purbaya untuk membantu beliau dalam operasionalisasi manajemen keuangan negara secara lebih profesional.

    Sepertinya, Presiden Prabowo membutuhkan sosok Menkeu yang lebih agresif dan memiliki keberanian secara profesional untuk bisa mengejawantahkan cita2 pemberantasan korupsi yang selalu diucapkan beliau dalam hampir setiap kesempatan resmi di berbagai tempat.

    Sebagai Bendahara Negara yang berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan berbagai kelompok politik, tugas Purbaya sebagai Menkeu tidaklah ringan. Dengan keterbatasan anggaran serta hutang negara yang makin meningkat, Purbaya harus mampu dan berani bersikap dan bertindak tegas dalam menyelamatkan dan pengalokasian setiap rupiah yang disetorkan rakyat dalam bentuk pajak tersebut secara efektif, efisien dan bebas dari korupsi. 

    Sebagai seorang yang berlatar belakang intelektual, teknokrat dan profesional, Purbaya bak seorang Pemburu hewan yang masuk hutan belantara luas nan penuh dengan risiko berbahaya.

    Mampukah Purbaya melaksanakan tugas sebagai Menkeu sesuai harapan Presiden? Bisakah beliau bersikap dan bertindak tegas terhadap praktik2 curang yang merugikan keuangan negara? Penyalahgunaan keuangan negara beserta keterlibatan mafia2 penerima rente dalam setiap kebijakan dan penggunaan uang negara di negeri ini sudah sangat kompleks dan seperti benang kasut yang tak pernah tuntas.

MEMBUKA "KOTAK PANDORA"

    Lontaran pernyataan2 Purbaya di media, tentu bukan tanpa alasan. Hampir setiap hari pemberitaan tentang "statement2" beliau yang mengagetkan, mengejutkan dan bahkan membuka "Kotak Pandora" kebobrokan manajemen keuangan, mafia2 kegiatan impor dan ekspor, ketidakdisiplinan ASN Bea Cukai yang nongkrong disaat jam kerja di sebuah Cafe, sampai penolakan pembayaran hutang "Whoosh" dengan memakai dana APBN.

    Cukup banyak gebrakan2 Purbaya sejak beliau menjabat sebagai Menkeu dan tak perlu disebutkan secara terinci dalam tulisan ini. Yang pasti, jika memperhatikan pernyataan2 dan kebijakan2 beliau, menunjukkan pola "anti mainstream". Artinya dia berani membuat keputusan dan kebijakan2 yang independen dan terkesan siap menerima risiko.  Purbaya bak lilin kecil yang menerangi ruang gelap, penuh dengan kekacauan sistem dan aturan. 

    Menurut Pakar Kebijakan Publik, Prof. Rhenald Kasali, dalam bukunya Strategi Paradoks: Anti-Mainstream Bureaucracy, mengemukakan konsep ini sebagai pendekatan inovatif dalam birokrasi. Melalui konsep ini, para pemangku kebijakan dituntut untuk berani berpikir di luar kebiasaan, mengubah pola pikir yang sudah mengakar, dan menciptakan solusi baru yang tidak terduga. 

    Purbaya menggunakan pola tak sejajar dengan "budaya" negeri ini yang lebih banyak mengutamakan model kompromistis, ewuh pakewuh dan lebih mengutamakan keharmonisan dalam sebuah team.

    Tak bisa dipungkiri, ditengah-tengah sistem demokrasi negeri ini yang penuh dengan aura dan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), kehadiran pemimpin seperti sosok Purbaya yang "tanpa tedeng aling2" membuka semua "borok2" sistem dan budaya dalam birokrasi pemerintahan, khususnya dalam hal penyalahgunaan wewenang (abuse of power), telah kembali membuka hati, mata dan pikiran kita untuk tetap selalu konsisten menegakkan kejujuran, kebenaran dan keadilan. 

    Cita2 dan harapan Prabowo yang konsisten untuk memberantas korupsi, sudah dimulai dari sosok Purbaya. Namun, Presiden Prabowo pasti akan mendapatkan tantangan besar dari kelompok2 yang tak ingin "kenyamanan koruptif" yg sudah mereka nikmati selama ini digeser dan dienyahkan. 

    Saatnya Presiden Prabowo mewujudkan niat mulia pemberantasan korupsi secara nyata, terukur dan memberikan keteladanan! Jika tidak, rakyat akan menganggap Presiden Prabowo cuma sekedar "omon2" yg bernuansa politis dan berujung kepada turunnya kredibilitas beliau dimata masyarakat.

    Jika Prabowo konsisten dan konsekwen mendukung gebrakan2 Purbaya untuk membenahi manajemen keuangan negara, akan menjadi "Credit Point" penting dalam Pilpres 2029 untuk melanjutkan kepemimpinan beliau pada 2029 - 2034 mendatang.  

    Mari kita kawal dan dukung setiap cita2 dan harapan2 yang kembali mensejahterakan dan memajukan bangsa ini secara berintegritas, beradab dan ber-etika demi Indonesia Emas 2045! Semoga!

Bekasi, 24 Oktober 2025


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya