JANICE, ROY, PURBAYA & NASIONALISME KITA Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM

-

 "Obat yang pertama untuk sebuah negara yang berantakan adalah inflasi mata uang, yang kedua adalah perang. Kedua hal tersebut membawa kesejahteraan yang sementara dan memberikan kehancuran selamanya. Tapi keduanya adalah perlindungan dari oportunis politik dan ekonomi." - Ernest Hemingway

    Hari2 kita dalam beberapa bulan terakhir "dikagetkan" dengan berita2 positif  yang mampu memantik emosi nasionalisme. Dimulai dari perjuangan tanpa lelah Roy Suryo Cs dalam menegakkan kebenaran ilmiah terkait kasus Ijazah Jokowi, perjuangan dan prestasi spektakuler Petenis Janice Tjen meraih Juara WTA level 250, sampai kemunculan Purbaya yang menghebohkan jagat raya politik Indonesia dengan sejumlah gebrakan dan kebijakan2nya.

    Sudah tentu banyak anak2 bangsa yang lain memiliki prestasi hebat dan tak bisa disebutkan semuanya dalam tulisan ini. Namun ketiga sosok diatas, sudah cukup mewakili anak2 bangsa yang hebat dalam menunjukkan integritas dan profesionalisme sesuai keahlian masing2. Artinya, negeri ini memiliki banyak "talent" yang mampu menjadi "motor" dalam menanamkan jiwa nasionalisme kepada rakyat Indonesia. 

    Kita mulai ulas dari Janice Tjen. Dia punya cerita unik. Awalnya Janice hanya bermain tenis untuk mengisi waktu luang. Namun ternyata, ia malah jadi atlet profesional yang mampu tampil menggebrak di ajang tenis bergengsi, US Open.

    Nama Janice Tjen banyak dibicarakan setelah ia mampu melaju ke babak kedua US Open 2025. Bagi Janice, pencapaian itu sudah membuatnya selevel dengan nana-nama petenis beken Indonesia terdahulu seperti Yayuk Basuki, Wynne Prakusya, dan Angelique Widjaja. 

    Info terkini, ranking Janice tjen setelah menjuarai Turnamen Chennai Open 250 berada di posisi 82. Di usia yang masih relatif muda, sangat terbuka lebar jalan bagi Janice meraih ranking tertinggi dalam dunia tenis internasional. 

    Kedua tentang "perjuangan" Roy Suryo CS. Dengan keberanian bahkan kenekatan, mereka terus melaju dengan menunjukkan data dan fakta2 yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan akademis, terkait pengungkapan kasus Ijazah Jokowi di depan publik. 

    Walaupun menghadapi gelombang "panas" penolakan dan adu argumentasi ngotot dengan suara keras dari penentangnya serta proses hukum sebagaimana layaknya,  Roy, Tifa dan Rismon maju tak gentar menegakkan kebenaran yang mereka yakini sampai waktu yang kita tak bisa diperkirakan kapan akan selesai.

    Ketiga, tentang Purbaya Yudhi Sadewa. Setelah dilantik Presiden menjadi Menkeu menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Purbaya langsung "tancap gas". Beliau tanpa butuh banyak waktu untuk mempelajari sistem dan manajemen keuangan negara, langsung membuat kebijakan2 kontroversial dan pro rakyat. 

    Sejumlah gebrakan Purbaya sebagai Menteri Keuangan meliputi penempatan dana Rp200 triliun ke bank Himbara untuk likuiditas, kebijakan cukai rokok tidak naik di tahun 2026, dan intensifikasi penagihan tunggakan pajak besar. Ia juga akan menarik anggaran kementerian yang tidak terserap optimal dan menaikkan anggaran transfer ke daerah. Kebijakan lainnya termasuk perpanjangan insentif PPh Final UMKM, perangi rokok dan tekstil ilegal, serta membenahi sistem Coretax. Terakhir, Purbaya menolak tegas utang kasus "Whoosh" dibayar dengan APBN. 

    Khusus kemunculan sosok Purbaya di Pemerintahan dengan kebijakan2 yang "anti mainstream"nya, memperlihatkan bangsa ini masih memiliki "segudang" anak bangsa yang berani, berintegritas & profesional. Tentu saja gebrakan dan kebijakan2 Purbaya tersebut, banyak menimbulkan resistensi, khususnya kaum mafia penyelundupan, mafia koruptor, mafia pajak dan mafia2 lainnya yg merugikan keuangan negara.

    Lantas, pelajaran dan pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari ketiga tokoh diatas dengan kiprahnya masing2?

NASIONALISME BERINTEGRITAS

    Menurut para ahli, nasionalisme dan integritas profesional saling terkait erat, di mana nasionalisme menjadi landasan moral dan etika bagi para profesional untuk bertindak penuh integritas demi kepentingan bangsa dan negara. 
    
    Mengutip pendapat Ernest Renan dalam konsep nasionalisme pada pidatonya yang berjudul "Qu'est-ce qu'une nation?" (Apa itu Bangsa?) pada tanggal 11 Maret 1882, adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Dalam konteks profesi, ini berarti adanya keinginan kolektif di antara para profesional untuk bersatu padu memajukan negara melalui bidang keahlian masing-masing.

    Terkait dengan Integritas, Stephen Covey melalui bukunya "7 Habits of Highly Effective People" yang diterbitkan pada tahun 1989, menerjemahkan sebagai kemampuan untuk menyelaraskan tindakan, nilai, dan komitmen, bahkan ketika menghadapi tantangan. Dalam profesi, ini berarti konsistensi antara ucapan, keyakinan, dan perbuatan sehari-hari, berpegang teguh pada prinsip etika profesi.

    Jika kita simpulkan dalam kesatuan makna yang terintegrasi, maka arti Nasionalisme Berintegritas meliputi keinginan kolektif para profesional untuk memajukan negara melalui bidang keahlian masing-masing serta menyelaraskan tindakan, nilai dan komitmen dalam menghadapi tantangan, dengan berpegang teguh pada prinsip2 etika profesi.

    Dari uraian dan catatan diatas, sesungguhnya bangsa ini tidak memiliki kekurangan SDM Hebat, Profesional, Berintegritas dan Nasionalis. Yang kurang itu adalah pemberian kesempatan secara sistematis, terstruktur dan masih kepada mereka untuk bisa berziarah sesuai profesi, ketrampilan dan keahlian secara mandiri, independen dan profesional dalam memajukan bangsa dan negara. 

    Artinya, atmosfer profesionalisme, integritas dan kemandirian harus benar2 disiapkan oleh Pemerintah. Kepentingan2 politik adalah lumrah dalam sebuah negara Demokrasi. Namun, dibutuhkan komitmen dan niat baik (political will) dari Penguasa, khususnya "the ruling class" untuk lebih memberikan kesempatan dan peluang kepada SDM2 Indonesia yang berpotensi untuk ikut secara pro-aktif meningkatkan kesejahteraan rakyat dan memajukan bangsa, tanpa intervensi kepentingan politik yang lebih mengutamakan keberlangsungan kekuasaan! 

Bekasi, 03 November 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya