EFISIENSI APBN, PROGRAM MBG & BPI DANANTARA: POPULIS ATAU POLITIS? Oleh Dr. Yosminaldi, SH,MM (Pemerhatian Politik dan Kebangsaan)

-

 "Jadilah penggemar bintang film, atau pemain kriket, tetapi jangan pernah menjadi penggemar politisi." - Ravish Kumar

    Memulai Pemerintahannya di tahun 2025, Prabowo membuat beberapa kebijakan besar yang penuh dengan kontroversial. Kita pilih saja 3 (tiga) kebijakan yang menimbulkan banyak polemik di masyarakat, yakni Efisiensi Anggaran APBN, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pembentukan "Superholding" raksasa Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI DANANTARA). Tentu saja 3 (tiga) kebijakan besar tersebut dibuat oleh Pemerintah dengan alasan dan tujuan yang jelas dan sudah pasti untuk "kepentingan rakyat, bangsa dan negara".

    Sebut saja untuk Program Efisiensi APBN, Prabowo mengatakan bahwa selama ini banyak penggunaan dana APBN untuk perjalanan dinas dan seminar2 yang tak perlu. Hal ini tentu mengeluarkan dana sangat besar, karena perjalanan dinas dan seminar2 dilakukan di hampir semua Kementerian dan Lembaga Negara. 

    Berikutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dilaksanakan sebagai wujud dan realisasi atas salah satu janji kampanye Prabowo - Gibran yang menurut mereka sebagai janji politik yang memenangkan kedua pasangan ini di Pilpres 2024 lalu. Artinya, janji2 adalah hutang yang wajib dibayar. Apalagi janji program MBG ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

    Ketiga adalah BPI Danantara. Sebuah Badan yang dibentuk untuk mengonsolidasikan serta mengoptimalisasikan investasi negara dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kenapa ketiga kebijakan diskursus diatas menimbulkan banyak polemik yang berkepenjangan di tengah-tengah masyarakat? Benarkah ketiga kebijakan besar yang berurusan dengan DANA JUMBO tersebut benar2 rasional, efektif dan pro rakyat? Atau cuma sebuah "permainan catur" keuangan negara untuk sebuah kepentingan politik jangka panjang?

STRATEGI POLITIK

    Setiap Pemimpin tentu memiliki gaya dan strategi tertentu dalam menjalankan kekuasaannya. Apalagi Pemimpin yag meraih kekuasaan melalui proses Demokrasi yang rumit dan kompetitif.

    Strategi yang digunakan sudah pasti bersifat jangka panjang, untuk bisa mempertahankan kekuasaan, sepanjang tetap berada diatas rel aturan hukum ketatanegaraan. Bahkan, demi mempertahankan kekuasaan untuk jangka panjang, mereka memperalat hukum dengan mengkooptasi parlemen, lalu melakukan amandemen  bahkan membuat peraturan yang secara prosedural terlihat legalistik (Rostow, 2013).

    Khusus untuk Para Pemimpin politik di Indonesia, mereka berusaha untuk maju serta mencari kompromi dan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk yang dicap elit oleh kaum populis itu sendiri,” tulis Triwibowo & Martha (2021). 

    Populisme sejatinya terjadi dalam kerangka relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara rakyat versus elit. Memang belum ada definisi tunggal dalam populisme. Sebagian sarjana ilmu politik berpendapat populisme adalah ideologi (Mudde, 2004), lainnya hanya membingkainya sebagai gaya kepemimpinan atau sebatas strategi politik (Weyland, 2001).

    Kembali ke 3 (tiga) Kebijakan Prabowo sebagaimana disebut diatas, terlihat jelas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan populis yang menjadi strategi politik jangka panjang Prabowo. 

    Program MBG benar2 "membumi" dan dirasakan sekali manfaatnya oleh hampir segenap siswa2 mulai SD sampai SMK/SMA. Tentu saja sebagian besar dari mereka ini akan menjadi Pemilih dalam Pemilu dan Pilpres 2029. Sebuah "investasi politik" jangka panjang yang strategis dan taktis. 

    Namun, letak kontroversi dari Program ini adalah, ketidakcukupan bahkan ketiadaan anggaran MBG dalam APBN 2025. Walhasil, dilakukan program efisiensi dengan melakukan pemangkasan anggaran di hampir K/L dan me-realokasikan dana anggaran tersebut untuk Program MBG. 

    Kebijakan efisiensi ini disatu sisi bisa jadi benar2 efisien untuk K/L terkait, namun dengan model dadakan tanpa perencanaan matang sebelumnya, sudah pasti akan memiliki pengaruh besar dalam rencana kegiatan K/L yang notabene memberikan pelayanan kepada publik. 

    Disatu sisi kebijakan dan program populis terlaksana, namun disisi lain, merusak program2 dan perencanaan2 K/L lain yang juga tak kalah penting untuk pelayanan publik dan peningkatan kualitas SDM. Sangat terlihat program efisiensi yang merealokasikan dana anggaran tsb untuk Program MBG dipaksakan tanpa perencanaan matang.

    Terkait dengan diresmikannnya BPI DANANTARA pada 24 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo, tentu saja sangat membanggakan kita sebagai Bangsa Indonesia. Didapatkan informasi melalui media massa, bahwa BPI DANANTARA menjadi salah satu "Sovereign Wealth Fund" SWF terbesar di dunia.

    Tentu saja dengan menyandang "Superholding" raksasa dunia, tugas dan tantangan BPI DANANTARA cukup berat. Apalagi disaat banyaknya terjadi korupsi di sejumlah BUMN besar termasuk Pertamina baru2 ini. BPI DANANTARA sudah pasti dibentuk dengan niat baik dan mulia, yaitu mengonsolidasikan serta mengoptimalkan aset negara melalui investasi strategis. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap dapat memperkuat perekonomian nasional dan menciptakan peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

    Namun sayangnya, informasi pendanan awal BPI DANANTARA ini menimbulkan banyak kesimpangsiuran di masyarakat. Presiden Prabowo mengatakan, 300T diambil dari hasil efisiensi APBN 2025. Lantas, bagaimana dengan pembiayaan kekurangan 100T program MBG yang katanya diambil dari hasil pemangkasan alias efisiensi APBN 2025 tersebut? 

    Mekanisme komunikasi publik dalam penyampaian kebijakan2 Pemerintah, terlihat masih lemah. Perlu perbaikan sistem dan mekanisme komunikasi publik, agar tidak membingungkan masyarakat yang justru bisa menurunkan "trust" dan kredibilitas Pemerintah.

    Untuk BPI DANANTARA, kita berharap benar2 mampu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar PDB dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Aspek2 "trust", "transparency", "integrity" & "profesionalism" dalam pengelolaan BPI DANANTARA harus menjadi landasan utama dalam mengelola "Superholding" raksasa ini. Selamat dan semoga lancar - sukses. "let's wait and see!".

Bekasi, 02 Maret 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya