MANUVER POLITIK JOKOWI: PRESIDEN UNTUK SEMUA ATAU SEKELOMPOK ORANG? Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-

 "Tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian." - Abdurrahman Wahid.

Akhir2 ini Jokowi gemar melakukan banyak manuver2 politik. Mulai dari pengucapan kata "cawe2", terang2an mendukung PSI, menyatakan Presiden boleh berkampanye untuk salah satu Paslon, membela Prabowo di sejumlah kesempatan, bertemu dengan sejumlah tokoh parpol secara informal di beberapa tempat dengan agenda2 santai. 

Hal ini menunjukkan Jokowi yang notabene masih sebagai Presiden milik seluruh rakyat Indonesia (karena diberikan amanah dan kepercayaan oleh mayoritas rakyat di pemilu) telah melakukan  manuver politik yang tentu saja "meninggalkan" sebagian kelompok rakyat lainnya. 

Secara sederhana, Jokowi telah lupa dan mengkhianati amanah rakyat Indonesia yang berharap netral selama tahun politik. Sayangnya, netralitas itu telah dilanggar secara terang2an tanpa ada rasa rikuh dan malu kepada rakyat. 

Sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seorang Presiden memiliki status menjadi MILIK SEMUA. Kepala Negara mengartikan seseorang yang memiliki jabatan Pemimpin untuk seluruh rakyat, negara dan bangsa. Jabatan ini sungguh sangat mulia, agung dan terhormat. 

Sedangkan Kepala Pemerintahan adalah Pemimpin Eksekutif yang dengan sejumlah para Menterinya menjalankan roda Pemerintahan sehari-hari untuk kepentingan dan kemaslahatan bangsa secara keseluruhan. 

Menilik dan mencermati manuver politik Jokowi yang semakin terang benderang mendukung salah satu paslon, sungguh sangat mencederai nilai2 demokrasi dan melanggar sumpah jabatan sebagai Presiden milik seluruh bangsa Indonesia. Sekali seseorang menjadi Presiden yang menang dalam Pilpres, otomatis jabatan Presiden tsb harus dilaksanakan untuk segenap anak bangsa, bukan untuk sekelompok orang yang sedang berjuang untuk memenangkan pemilu dan pilpres. 

POLITIK BER-ETIKA

Secara hukum, tak ada yang dilanggar oleh Jokowi. Semua itu sah dan legal. Namun, perhatian masyarakat terhadap manuver2 politik yang makin "meresahkan" itu, membuat legitimasi dan kredibilitas seorang Jokowi sebagai Presiden menjadi turun. 

Manuver2 politik beliau yang terlihat jelas pro kepada satu kelompok koalisi parpol dan capres-cawapres, telah menimbulkan kontroversi di masyarakat. Issue2 yang kontroversial, sudah pasti memunculkan dua kubu, yakni kubu pro dan kubu kontra. Artinya, ada masalah dengan issue tersebut. 

Seharusnya seorang Presiden yang memangku jabatan tertinggi sangat mulia dengan amanah dan kepercayaan mayoritas rakyat tersebut, harus menjaga martabat, etika, moralitas serta muruah jabatan sebagai Kepala Negara dan Kepala  Pemerintah. 

Sebagai negara demokrasi terbesar keempat di dunia, para elite politik di negeri ini harus memberikan keteladanan berpolitik yang santun, ber-etika dan tak memunculkan kontroversi yang menghabiskan energi perdebatan antar anak bangsa. 

Kita membutuhkan para Politisi yang berkarakter dan berjiwa negarawan. Apalagi seseorang yang sudah mendapatkan amanah mayoritas rakyat menjadi seorang Presiden, harusnya memiliki dan menjunjung tinggi nilai2 etika dan kepatutan moralitas yang anti kontroversial. 

Negeri ber-Pancasila ini tak mutlak mendasarkan aktifitasnya pada filosofi dan konsep "rechtstaat" semata sebagaimana disebut dalam Konstitusi negara. Namun justru etika, kepatutan dan keadaban yang santun dan tidak "melukai" nurani logika-rasionalitas akal sehat rakyat, jauh memiliki konsekwensi langsung terhadap legitimasi seorang Pemimpin. 

Hukum itu sebuah keharusan untuk ditaati dan dilaksanakan. Namun, prinsip2 kepatutan, etika dan moralitas adalah nurani terdalam nilai2 kemanusiaan di negara Pancasila ini.

Mari kita wariskan berpolitik yang ber-etika, santun, jujur dan beradab kepada para Generasi muda calon pemimpin bangsa masa depan. Negeri ini tak akan berkah jika dijalankan dengan segala manuver2 yang menghalalkan berbagai cara demi sebuah kekuasaan. 

Ingat, waktu terus berputar, jabatan tidak untuk selamanya. Ada saatnya kita berhenti menjabat dan waktu akan berbicara (time will tell). Tuhan tidak tidur, Alam semesta menyaksikan, semua kemungkinan bisa terjadi.

Bekasi, 30 Januari 2024

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya

PENGANGGURAN: QUO VADIS DUNIA KETENAGAKERJAAN RI? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Dosen MSDM-HI & Pengamat Ketenagakerjaan)

-
  "Pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah." - Brian Tracy      Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sampai saat ini masih harus menjadi perhatian utama kita semua, khususnya Pemerintah. Permasalahan tersebut mulai dari formulasi Upah Minimum yang belum memiliki standar pasti dan disepakati oleh pihak Pengusaha dan Pekerja, UU Ciptakerja yang banyak merugikan kepentingan Pekerja, sampai tingginya tingkat Pengangguran.       Sejatinya, penyelesaian sistematis setiap permasalahan ketenagakerjaan, harus melibatkan semua "stakeholder" ketenagakerjaan yang ada. Melibatkan Perwakilan Pengusaha dan Pekerja tak akan menuntaskan permasalahan secara komprehensif.       Perluasan keterlibatan kalangan akademisi dan Profesional/Praktisi HR sebagai pihak paling memahami kondisi internal perusahaan secara objektif, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kedepan. Tarik-menarik kepenti...
Baca selengkapnya

PRAGMATISME POLITIK KITA: IDEALISME TERGADAIKAN, ETIKA TERABAIKAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH. MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat. Tapi lebih banyak kepentingan pembuat kebijakan telah membunuh rakyat" -  Anonim Hiruk-pikuk dunia politik negeri ini menjelang Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin meledak-ledak. Hari2 kita hampir diselimuti gaung dinamika politik yang anomali. Perseteruan antar kubu Paslon Capres-Cawapres makin meruncing. Perdebatan sengit di forum resmi KPU berlanjut ke ranah publik. Masing2 Capres-Cawapres berbalas pantun saling membenarkan argumentasi di acara debat.  Dalam setiap pidato kampanye setelah arena debat, aroma konflik tetap bergema dihadapan pendukung masing-masing. Dendam kesumat tak bisa ditahan. Padahal materi debat yang sesungguhnya sangat substansial itu harusnya disanggah dengan data2 lengkap. Namun sungguh sangat disayangkan, sentimen pribadi menyeruak dalam forum terhormat itu. Walhasil, karakter asli masing2 Capres-Cawapres "terbongkar" habis didepan publik.  Kedewasaan dan kematangan dalam beradu argument...
Baca selengkapnya