GONJANG-GANJING POLITIK: EDUKASI RAKYAT & KAWAL PEMILU-PILPRES 2024 Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Kebangsaan & Demokrasi)

 Politik tak bisa dilepaskan dari manuver2 kaum elite dan Politisi untuk semata-mata kepentingan mereka demi meraih kekuasaan. Karakter dan budaya politik di wilayah manapun di muka bumi ini hampir sama alias idem ditto. Sepanjang masih bisa dilakukan dengan segala cara, tak melanggar hukum, walaupun melanggar etika, moralitas dan kesantunan, kenapa tidak? 

Tak salah jika Niccolo Machiavelli dalam bukunya "Sang Pangeran" atau "Il Principe" mengajarkan politik praktis yang menghalalkan segala cara. Demi meraih kekuasaan, apapun harus bisa dilakukan, termasuk "menguasai dan memperalat hukum". Hukum harus diatur. Ajaran Machiavellism berfokus kepada Antitesa dari prinsip2 berdemokrasi, dimana hukum harus menjadi pedoman dan acuan semua orang, hukum harus menjadi Panglima. Supremasi hukum haruslah menjadi tiang utama berdemokrasi. 

Bagi kaum elite dan Politisi yang sedang berkuasa, kecenderungan aji mumpung dan penyalah-gunaan kekuasaan adalah sebuah keniscayaan. Bukan politik jika tak melakukan manuver2. Urusan etika dan fatsoen menjadi urutan kesekian dalam berperilaku politik. Sepanjang tak ada aturan hukum yang dilanggar, tindakan2 politik tersebut adalah sesuatu yang sah, wajar dan normal. 

Hal2 spt ini makin menjadi budaya dalam perilaku politik kaum elite kita. Semua cara dan strategi diterabas. Kebablasan bermanuver yang menimbulkan pro-kontra di tengah-tengah masyarakat dianggap sepi. 

Prinsip hidup "anjing menggonggong, khafilah tetap berlalu" diimplementasikan dengan sangat cerdas. Nanti rakyat juga akan lupa dengan issue2 politik baru yang dimunculkan. 

Tepat sekali adagium Lord Acton (Pakar Sejarah Politik dari Inggeris) yang mengatakan "Power tend to corrupt, absolutely power tend to absolutely corrupt" - Kekuasaan cenderung korup alias disalah-gunakan, kekuasaan yang mutlak cenderung disalah-gunakan secara mutlak juga. 

Gonjang-ganjing dan karut-marut manuver kaum Politisi di negeri ber-Pancasila ini makin tak terkendali. Tampak baik2 saja di permukaan, ternyata grasa-grusu di balik layar. Presiden yang nota bene harusnya bisa meninggalkan jabatannya dengan kesan manis dan indah menjelang akhir 2024, secara gamblang dan tanpa ada rasa malu mengatakan akan "cawe2" untuk menentukan Capres dan Cawapres 2024. 

Padahal, jabatan Presiden tidak saja sebagai Kepala Pemerintahan, tapi juga sebagai Kepala Negara yang berada diatas semua kelompok dan golongan di masyarakat. 

Jabatan Presiden sudah menjadi milik semua rakyat, bukan lagi milik Parpol, Petugas Parpol atau kelompok2 tertentu. Inilah yang harusnya dipahami dan dihayati oleh Presiden Jokowi. Tak mudah menjadi NEGARAWAN yang melepaskan semua kepentingan pribadi dan golongan, untuk fokus kepada kepentingan bangsa, negara dan rakyat Indonesia kedepan. 

Konsep pragmatisme dalam berpolitik sudah kebablasan. Tak hanya manuver2 vulgar yang ditampilkan oleh kaum elite dan Politisi, tapi juga mengintervensi lembaga2 hukum seperti MK yang dibentuk sebagai bagian cita2 reformasi 1998 untuk menghancurkan nilai2 orba yang otoritarian.

EDUKASI POLITIK & KAWAL PEMILU-PILPRES 2024

Biarkan semua manuver2, gonjang-ganjing dan karut-marut politik berjalan sebagaimana keinginan kaum elite dan Politisi. Ujung dari berdemokrasi adalah SUARA RAKYAT. Suara dari kaum yang memiliki kedaulatan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. 

Suara rakyat adalah suara Tuhan, "Vox populi vox dei". Penguasa dalam negara demokrasi hanya sebagai kaum yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh rakyat yang berdaulat. Kedaulatan tertinggi yang berada ditangan rakyat tersebut diwujudkan dalam penyaluran aspirasi suara pada Pemilu dan Pilpres 2024. 

Rakyat akan memilih wakil2 dan Pemimpinnya sesuai dengan program2 kerja yang bisa mensejahterakan dan memajukan bangsa kedepan. Walhasil, edukasi politik, pemberian pemahaman dan penjelasan atas program2 kerja adalah sebuah keniscayaan untuk mendapatkan wakil2 rakyat dan Pemimpin bangsa yang kompeten. 

Menjadi Wakil  rakyat, Capres dan Cawapres nanti, adalah hak politik masing2 pribadi yang mencalonkan diri maupun dicalonkan oleh  kelompok politik. Walaupun pencalonan tersebut melalui proses2 politik yang menimbulkan pro-kontra di masyarakat, pada akhirnya rakyatlah yang memilih! 

Maka dari itu, tak ada cara lain dengan meningkatkan edukasi politik dan pemahaman detil terkait kompetensi dan program2 kerja calon2 tersebut. Tak masanya lagi kampanye2 dilakukan dengan janji2 omong kosong yang penuh kemunafikan. Biarkan politik dinasti berjalan. Biarkan politik pragmatis bergulir. Biarkan politik KKN berlanjut. Konsep dan model perilaku politik tersebut akan hilang ditelan bumi, jika rakyat pemilih makin cerdas dan dicerdaskan. 

Jangan jadikan rakyat pemilih hanya sebagai bancakkan politik sekali dalam lima tahun, dimana mereka hanya dilibatkan pada saat pencoblosan saja. Kita mulai melakukan edukasi untuk politik berkemajuan dan politik berkompetisi yang mengutamakan kompetensi kandidat serta program2 kerja yang realistis, visioner dan berkeadilan. 

Pemilu dan Pilpres 2024 adalah ajang pertaruhan masa depan bangsa dan negara untuk lima tahun kedepan. Salah memilih Wakil rakyat dan Pemimpin, akan membawa bangsa, negara dan rakyat "menderita" tanpa daya. 

Kawal Pemilu dan Pilpres 2024 agar benar2 bersih, jujur, terbuka dan adil. Hasil Pemilu dan Pilpres 2024 yang penuh kejujuran alias tanpa kecurangan, sama dengan mengeliminasi kemungkinan konflik di masyarakat. Selamat untuk ketiga Capres-Cawapres 2024! Kalian adalah Kandidat2 terbaik menuju kursi kepemimpinan nasional 2024! Jadilah motor penggerak dan TELADAN bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Seburuk-buruknya politisi adalah yang paling pencitraan baik di depan kamera, tapi kelakuannya sangat busuk di belakang." - Anonim

Bekasi, 17 Oktober 2023