FENOMENA POLITIK DINASTI, RAKYAT DITUNTUT MAKIN DEWASA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkemajuan dan Berkeadilan)

 Makin marak dan menguatnya model politik dinasti dengan diangkatnya Kaesang menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Gibran Rakabumi Raka menjadi Bacawapres Prabowo menunjukkan perpolitikan di negeri ini makin dinamis. 

Walaupun terkesan sangat nepotisme, namun melejitnya kedua anak Jokowi tersebut tak bisa dilepaskan dari peran dan status sang ayah yang masih menjabat Presiden RI. 

Tak ada aturan yang dilanggar dengan dijadikannya Kaesang menjadi Ketum PSI dan Gibran menjadi Bacawapres Prabowo. Namun, fenomena ini pasti menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. 

Sepanjang sejarah Kemerdekaan RI sejak 1945, baru kali ini terjadi semua anak Presiden bahkan mantu terjun ke dunia politik dan langsung "Jadi". Sepertinya Jokowi "cerdas" memanfaatkan situasi. Setelah gagal perpanjangan masa Presiden menjadi 3 periode, kedua anaknya dikerahkan untuk bisa menduduki posisi2 strategis untuk bisa melanjutkan program2 kerja beliau yang belum tuntas. 

Ada kesan, keluarga Jokowi harus ada pada salah satu poros rezim berkuasa nanti (pemenang Pilpres 2024) agar semuanya menjadi aman.

SEMUANYA TERPULANG PADA PILIHAN RAKYAT

Demokrasi sejatinya kedaulatan rakyat. Puncak kedaulatan rakyat dilaksanakan pada PEMILU dan PILPRES 2024. Rakyatlah yang akan memilih siapa wakil2nya melalui Partai Politik dan memilih Presiden dan Cawpres yang sesuai aspirasi dan hati nuraninya nanti. Semua terpulang kepada pilihan rakyat pemilih. 

Kemungkinan besar, Pilpres 2024 akan bersaing 3 (tiga) pasang Bacapres dan Bacawapres (Prabowo, Anies dan Ganjar). Artinya, rakyat dituntut untuk mampu memilih calon Pemimpin yang kompeten, berpengalaman, berpengetahuan, visioner, memiliki program kerja yang memajukan dan mensejahterakan serta nasionalis. 

Biarkan dinamika politik bergulir sesuai keinginan kaum elite politik di level atas. Namun pada akhirnya, PILIHAN RAKYAT LAH yang menjadi penentu siapa yang akan menjadi Wakil Rakyat dan Presiden serta Wakil Presiden RI 2024 - 2029. 

Mari kita berikan edukasi politik yang cerdas dan meningkatkan pemahaman rakyat terhadap calon wakil rakyat dan calon Presiden - calon Wakil Presiden. Jangan biarkan rakyat memilih seperti mengambil "kucing dalam karung". Perhatikan dan pelajari seksama latar belakang calon Presiden dan calon Wakil Presiden secara lengkap. Lihat kompetensi, kemampuan, pengalaman, kematangan dan visi mereka untuk perbaikan dan kebaikan bangsa kedepan. 

Satu lagi, kawal Pemilu dan Pilpres 2024 secara ketat, agar berjalan bersih, jujur, adil dan terbuka. Pemilu dan Pilpres 2024 menghabiskan uang rakyat ratusan triliun rupiah, agar aspirasi dan pilihan rakyat terwujud sebagaimana mestinya. 

Silakan saja kaum elite politik bersama Parpol berkelindan mengusulkan Calon terbaik menurut versi mereka, namun pada akhirnya rakyatlah yang memilih sesuai harapan dan keinginan mereka. 

Sistem Demokrasi jangan dikhianati oleh tindakan2 curang. Kaum elite politik harus merawat dan menjaga kepercayaan rakyat dengan menciptakan situasi dan kondisi politik yang sehat dan kompetitif. 

Pemilu dan Pilpres bukan sekedar seremoni lima tahunan belaka yang menunjukkan negara kita adalah negara Demokrasi, namun harus dilaksanakan secara substansial untuk menyalurkan amanah dan kepercayaan rakyat secara jujur, adil, langsung dan terbuka. 

Saatnya kita hormati, hargai dan muliakan SUARA RAKYAT untuk memilih calon Pemimpinnya sesuai Hati Nurani dan Aspirasi!

"Politik adalah seni mencari masalah, menemukannya di mana-mana, mendiagnosisnya dengan salah, dan menerapkan pengobatan yang salah." - Groucho Marx

Bekasi, 10 Oktober 2023

Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)