MENANTI PUTUSAN BERSEJARAH MAHKAMAH KONSTITUSI (MK): KLIMAKS ATAU ANTI KLIMAKS? Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-

 "Tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Tidak ada keadilan tanpa kebenaran. Dan tidak ada kebenaran kecuali seseorang bangkit untuk mengatakan yang sebenarnya."- Louis Farrakhan.

    Pemilu dan Pilpres 2024 usai sudah dengan telah diumumkannya Pemenang Pilpres dan hasil Pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Maret 2024 lalu. Namun, prosesnya belumlah final dengan Keputusan KPU tersebut. Dua kubu yang dinyatakan kalah dalam Pilpres 2024, yakni kubu Paslon 01 dan 03 langsung mengirimkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka menyatakan, secara keseluruhan hasil Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan2. 

    Kecurangan pertama menurut mereka, terjadi disaat pra Pemilu dan Pilpres 2024, terlihat jelas pada Putusan MK yang meloloskan Gibran menjadi Cawapres. MK dibawah Komando Paman Usman, dengan kewenangan yang dimiliki merevisi dan menpreteli pasal usia minimal pada aturan UU yang berlaku demi keberlanjutan dinasti sang kakak ipar. 

    Hal ini berlanjut dengan strategi "cawe2" sang Presiden dalam proses menuju Pilpres 2024 dengan secara terang2an mendukung Paslon 02. Puncaknya adalah intervensi pembagian bansos yang nota bene dari dana APBN untuk kepentingan politik Paslon tertentu, keterlibatan aparat TNI, Polri, ASN dan Kepala Desa agar tujuan politik tercapai. 

    Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan demi memenangkan Paslon tertentu terlihat secara kasat mata, walau terkesan tak melanggar hukum. Pelanggaran etika, moralitas dan keadaban telah mewarnai aktivitas politik yang berlindung dibalik kekuasaan. Sampai2 kaum Akademisi sejumlah perguruan tinggi harus "turun gunung" untuk bersuara agar "abuse of power" tersebut tidak merusak sistem demokrasi yang sedang dibangun. 

    Dinamika kontroversi hasil Pemilu dan Pilpres 2024 tersebut akhirnya berujung di Mahkamah Konstitusi yang berdasarkan aturan UU menjadi benteng terakhir dalam meraih keadilan, penegakkan hukum & demokrasi.

    Lalu, bagaimana prospek putusan MK terkait gugatan hukum oleh kedua Paslon yang kalah dalam Pilpres 2024? Mampukah MK mandiri, objektif, profesional dan berani melakukan terobosan dengan Putusan2 Hukum yang melawan arus kepentingan dan keinginan kekuasaan, atau MK cuma sekedar melakukan prosedur hukum kaku tanpa memperhatikan fakta2, bukti2 dan kesaksian yang menguak tabir intervensi kekuasaan?

TEROBOSAN SEJARAH MK

    Mengingat waktu penyelesaian gugatan perselisihan hasil Pemilu dan Pilpres yang diatur UU hanya 14 hari, Mahkamah Konstitusi (MK) langsung tancap gas. Sidang2 dilakukan setiap hari dengan mendengarkan Petitum dari masing2 Pemohon, jawaban & penjelasan termohon, pemeriksaan, pengajuan saksi2/Ahli serta bukti2 bahkan meminta keterangan kepada Pejabat tinggi yang terkait dengan kasus Pilpres 2024.

    Satu hal yang menarik, MK telah melakukan terobosan dan keberanian dengan memanggil 4 (empat) Menteri di Kabinet Pemerintahan Joko Widodo untuk memberikan keterangan yang terkait dengan proses Pemilu dan Pilpres 2024. 

    Secara normatif dan prosedural, pemanggilan Menteri untuk dijadikan saksi dalam sebuah kasus hukum adalah sebuah hal wajar, normal dan sah2 saja. Bahkan Presiden pun dapat dimintai keterangan oleh MK sebagai lembaga tinggi negara yang diberikan kewenangan penuh dalam penyelesaian sengketa Pemilu & Pilpres. 

    Namun, yang patut dijadikan catatan khusus adalah, MK terlihat dan terkesan lebih mandiri, independen & profesional dalam menangani perkara yang sangat sensitif ini. MK ingin menunjukkan kepada publik bahwa Tim Hakim MK dibawah kepemimpinan Suhartoyo tidak sama dengan Tim Hakim MK yang dikomandoi Anwar Usman yang telah mencoreng wajah & reputasi MK sebelumnya. 

    MK sekarang adalah "New MK" yang bebas dari intervensi kekuasaan. Publik tentu berharap banyak dengan hasil penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilpres 2024 ini ditangan "New MK". Peran, fungsi dan tugas MK yang begitu mulia sebagai benteng terakhir pencari keadilan dan penegak hukum & demokrasi di negara ini, akan memberikan "trust" alias kepercayaaan rakyat terhadap penegakkan hukum secara keseluruhan. 

    Karut-marut runtuhnya kredibilitas lembaga peradilan di negeri ini, sudah harus segera dihapuskan dan digantikan menjadi tumpuan harapan bagi segenap rakyat untuk mendapatkan keadilan hukum yang substantif. 

    Apapun hasil Putusan MK yang terkait dengan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pilpres 2024, harus kita hormati, hargai dan patuhi. Tentu saja Putusan hukum yang benar2 memberikan rasa keadilan yang substantif, bukan keadilan normatif-prosedural tanpa hati nurani dan roh kejiwaan rigid yang tak memberikan spirit penegakkan hukum & demokrasi untuk penegakkan hukum di negeri ini.

    Akankah MK akan membuat sebuah Putusan bersejarah dalam membangun sistem demokrasi dan perpolitikan Indonesia sebagai klimaks dari proses sengketa politik, atau justru anti klimaks yang jauh dari harapan dan aspirasi menegakkan demokrasi anti dinasti, kolusi, korupsi dan nepotisme? Kita tunggu saja Putusan MK pada 22 April 2024 nanti sebagaimana diatur Peraturan MK (PMK) No 1 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden & Wakil Presiden.

Bekasi, 05 April 2024

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

ANIES, KOALISI BESAR & MASA DEPAN DEMOKRASI KITA Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Ingat, demokrasi tidak pernah bertahan lama. Ia segera menjadi sia-sia, kehabisan tenaga, dan mematikan dirinya sendiri. Belum pernah ada demokrasi yang tidak melakukan bunuh diri.” - John Adams      Fenomena koalisi besar yang dikomandani Koalisi Indonesia Maju (KIM) telah menjadi trend politik baru di negeri ini. KIM yang menjadi pendukung Prabowo-Gibran sampai terpilih sebagai Presiden  & Wakil Presiden RI 2024 - 2029 telah menjadi sebuah Koalisi besar yang beranggotakan setidaknya 7 (tujuh) Partai Politik bahkan akan terus bertambah.       Model Koalisi super alias KIM Plus dengan merangkul dan mengajak semua parpol (khususnya Parpol yang lolos di Parlemen Pusat) menjadi bagian dari Rezim Berkuasa telah menjadi sebuah keniscayaan. Makin banyak anggota Koalisi, makin mudah menjalankan Pemerintahan dan Kekuasaan.       Parpol yang berada diluar Koalisi dianggap sebagai "pengganggu" jalannya Pemerintahan. Oposisi d...
Baca selengkapnya

POLITIK, PEMIMPIN & PANUTAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Tidak pernah ada bentuk tirani yang lebih besar apabila membandingkannya dengan yang telah dilakukan di bawah perlindungan hukum dan melakukannya dengan atas nama keadilan.” Montesquieu (1689 - 1755 M) Pemilu dan Pilpres 2024 baru saja usai. Kita semua masih menunggu hasil perhitungan suara final dan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Sesuai aturan UU Pemilu, hasil final Pemilu dan Pilpres 2024 akan diumumkan secara resmi oleh KPU pada 20 Maret 2024. Namun, kisruh dan dugaan kecurangan atas hasil Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin marak dan bergaung di media2 arus utama (mainstream) dan media sosial.  Kubu peserta Pemilu dan Pilpres yang "dinyatakan" kalah atau mendapatkan suara dibawah harapan dan target oleh hasil perhitungan cepat alias "Quick Count" tak menerima. Mereka mengumpulkan dokumen2 valid kecurangan di lapangan untuk menjadi bukti saat melakukan gugatan hukum ke MK bahkan ke DPR-RI jika jadi dilakukan proses politik hak angket. Peris...
Baca selengkapnya

TRAGEDI POLITIK ANIES & TIRANI PARPOL Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ukuran impian Anda harus selalu melebihi kapasitas Anda saat ini untuk mencapainya. Jika impian Anda tidak membuat Anda takut, itu tidak cukup besar" - Ellen Johnson Sirleaf.      Anies, tokoh paling "kontroversial" dalam perpolitikan di Indonesia saat ini, batal menjadi Calon Gubernur DK Jakarta. Sebuah jabatan sangat strategis menuju Pilpres 2029. Jabatan yang mampu melambungkan seseorang untuk bisa memimpin negeri ini dimasa mendatang. Jakarta memang sebuah "Indonesia Mini" yang dipenuhi warga dari beragam suku bangsa, rasa dan agama yang ada di Indonesia.      Anies, dikepung 12 Partai Politik dan gagal dicalonkan oleh PDI-P yang ditunggu tunggu pendukungnya. Dinamika dan lobby2 politik yang lebih mengutamakan "siapa mendapatkan apa", telah menelantarkan idealisme, aspirasi, prinsip dan cita2 politik dalam sebuah tataran demokrasi di negeri ini. Apalagi Anies masih dianggap sebagai ancaman nyata 2029! "Monster" yang bernama Anies...
Baca selengkapnya