PARADOKS PARKIR AREA PUBLIK Oleh Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Masalah2 Sosial. Politik & Hukum)

-

 "Ujian sebuah peradaban adalah bagaimana ia merawat warganya yang tak berdaya." - Pearl S. Buck

    Jika anda punya kendaraan jenis apapun, apakah mobil, motor bahkan sepeda sekalipun, sudah pasti punya banyak pengalaman dan suka duka dalam memarkirkan kendaraan milik anda tersebut di area publik. Apakah parkir di mall, perkantoran, pasar, supermarket, masjid, rest area jalan tol atau tempat2 ibadah bahkan dipinggir jalan sekalipun. 

    Ada parkir berbayar secara resmi dengan menggunakan sistem canggih digital (e-money), karcis parkir ataupun tak resmi (secara lisan). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), parkir memiliki arti: memarkir atau menghentikan dan menaruh kendaraan untuk beberapa saat ditempat yang sudah disediakan. 

    Jika anda punya keperluan dengan menggunakan kendaraan untuk urusan berbelanja, administrasi umum di kantor2 pemerintah (administrasi publik), perijinan, dll, sudah pasti akan mencari area parkir yang aman dan nyaman. 

    Yang menjadi masalah dalam perparkiran tersebut adalah konsep paradoksal sistem parkir yang jelas2 tertulis di spanduk yang dibuat oleh pemilik/pengurus supermarket atau kantor atau toko tersebut: PARKIR GRATIS, namun faktanya "tetap bayar" disaat akan meninggalkan lokasi parkir tersebut. 

    Konsep dan pola ini sudah jamak terjadi dan menjadi "rahasia umum" publik dalam perparkiran di negeri ini. Dalam kasus2 tersebut, terjadi secara faktual konsep "ada tapi tiada" atau "tiada tapi ada". Jika kita mematuhi "aturan" yang tertulis tersebut, siap2 untuk menerima masalah yang sering kali tak nyaman. Padahal aturan sudah sangat jelas, yakni tiada pembayaran dalam bentuk apapun untuk parkir di area tersebut. Namun faktanya, ada "petugas" parkir yang entah darimana asalnya menagih uang parkir, terkait dengan kendaraan yang telah menggunakan area parkir tersebut untuk keperluan2 tertentu.

    Pertanyaannya, kenapa terjadi paradoksal model perparkiran yang membingungkan masyarakat tersebut? Apa yang salah dalam logika implementasi aturan perparkiran yang jelas2 sudah ditulis tersebut? Kenapa masih ada "Petugas" yang menagih uang parkir, walau sudah diatur jelas bahwa parkir tersebut gratis?

BUDAYA PREMANISME

    Fenomena anomali sistem perparkiran di negeri ini, khususnya untuk area parkir publik yang mudah dicaplok oleh sekelompok orang untuk kepentingan pemasukan keuangan mereka, sudah makin marak terjadi di banyak tempat. Dimana ada area atau lahan parkir umum, disana pasti ada "petugas parkir". 

    Walaupun sudah jelas ditulis melalui spanduk "PARKIR GRATIS", namun tetap saja ada "Petugas" pemungut uang parkir.  Fakta2 ini jamak terjadi di supermarket2 yang ada disetiap pelosok atau dekat dengan pemukiman warga. Pengguna area parkir, demi keamanan, keselamatan dan kenyamanan, dengan "terpaksa" membayar "uang parkir", walau disana jelas tertulis "PARKIR GRATIS". Inilah yang dinamakan situasi dan kondisi serba dilematis! 

    Mematuhi tulisan "PARKIR GRATIS" dengan tidak melakukan "pembayaran" ketika meninggalkan lokasi, akan menghadapi  masalah" dengan "Petugas" parkir. Namun, jika melakukan "pembayaran" parkir kepada "Petugas", artinya aturan "PARKIR GRATIS" yang sudah jelas ditulis oleh pihak pemilik lokasi, tak ada makna dan marwah sebagai aturan yang memberikan kepastian.

    Budaya premanisme dalam perparkiran adalah praktik penguasaan ruang atau lahan parkir ilegal oleh kelompok tertentu yang menggunakan ancaman, pemerasan, atau kekerasan. Praktik ini merugikan masyarakat karena memicu pungutan liar, merusak kenyamanan publik, dan sering kali dibekingi oleh oknum tertentu.

    Namun pada prinsipnya, premanisme bukanlah budaya kita. Itu hanyalah tindakan impulsif semata yang dilakukan oleh segelintir orang yang mengatasnamakan organisasi tertentu untuk memeras agar terlihat legal dalam beraksi namun sebenarnya keuntungannya justru mereka pribadi.

    Di tanah air, banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO) dan juga organisasi masyarakat (Ormas) yang dibentuk dengan niat mulia pada awalnya untuk memberikan bantuan dan membantu masyarakat.

    Mereka semua merupakan partner pemerintah dalam memberikan bantuan pengawasan dari program atau kebijakan pemerintah agar tidak penyimpangan yang menciderai kepentingan masyarakat.

    Bila ada kasus itu, beberapa oknum dari Ormas atau dari LSM banyak yang melakukan tindakan tidak terpuji dengan mengatasnamakan lembaganya akan datang untuk memeras atau meminta sejumlah dana pada lembaga pemerintah atau swasta sebagai bentuk uang damai agar proses pengawasan dan yang diawasi bisa saling menutup mata bila ada temuan pelaksanaan program pemerintah yang menyimpang di masyarakat atau suatu institusi.

    Kita akan menyebut sebagai budaya pada premanisme di masyarakat bila semua perilaku pelanggaran baik dari ormas ataupun LSM tersebut sudah berjalan secara sistematis, terorganisir dalam jangka waktu yang lama dengan kesepakatan saling menguntungkan (partner in crime) pada kedua belah pihak

    Sebagai contoh, mafia atau preman terorganisir rapi seperti dari Sisilia, Negara Italia yang digambarkan dalam film Hollywood yang berjudul "The Godfather" yang dibintangi oleh Al Pacino dan Andy Gracia. Juga organisasi Yakuza dari Jepang dengan berbagai klan yang membagi kekuasaannya dalam melakukan kejahatan bawah tanah (clandestine) dan terkesan tidak melanggar hukum, sehingga para penegak hukum di negara tersebut merasa kesulitan untuk membasminya.

    Kita semua tidak ingin negara Indonesia ini terjadi adanya kegiatan mafia atau sindikat seperti di negara lain. Untuk itu, segala kegiatan yang berbau premanisme di masyarakat seharusnya memang segera diambil tindakan tegas tanpa ragu dan diberantas sampai ke akarnya.

    Sekarang tinggal pihak Kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum itu sendiri apakah benar-benar mempunyai komitmen (good will) dan kemauan yang kuat (strong will) dan dalam menangkap dan menghukum mereka yang merasa mempunyai 'hak istimewa" diatas hukum sebagai efek jera. Bila tidak, premanisme di negeri kita akan semakin menjamur di setiap sendi kehidupan di masyarakat dan bernegara.

Bekasi, 10 Agustus 2026


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGANGGURAN: QUO VADIS DUNIA KETENAGAKERJAAN RI? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Dosen MSDM-HI & Pengamat Ketenagakerjaan)

-
  "Pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah." - Brian Tracy      Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sampai saat ini masih harus menjadi perhatian utama kita semua, khususnya Pemerintah. Permasalahan tersebut mulai dari formulasi Upah Minimum yang belum memiliki standar pasti dan disepakati oleh pihak Pengusaha dan Pekerja, UU Ciptakerja yang banyak merugikan kepentingan Pekerja, sampai tingginya tingkat Pengangguran.       Sejatinya, penyelesaian sistematis setiap permasalahan ketenagakerjaan, harus melibatkan semua "stakeholder" ketenagakerjaan yang ada. Melibatkan Perwakilan Pengusaha dan Pekerja tak akan menuntaskan permasalahan secara komprehensif.       Perluasan keterlibatan kalangan akademisi dan Profesional/Praktisi HR sebagai pihak paling memahami kondisi internal perusahaan secara objektif, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kedepan. Tarik-menarik kepenti...
Baca selengkapnya

TINJAU ULANG "DESK KETENAGAKERJAAN" DI KEPOLISIAN Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ketua Umum ASPHRI)

-
     Belakangan ini, publik dihadapkan pada fenomena hadirnya "Desk Ketenagakerjaan" di lingkungan kepolisian. Sekilas, keberadaan "desk" tersebut seakan memberikan ruang bagi Buruh/Pekerja, maupun Pengusaha untuk mencari solusi hukum atas persoalan hubungan industrial.       Namun, jika ditelusuri lebih dalam, timbul pertanyaan mendasar: apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah ketenagakerjaan yang sesungguhnya sudah diatur secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan beserta aturan2 turunnya? Apakah "Desk ketenagakerjaan" ini memiliki dasar hukum yang kuat yang bisa menopang Polri dalam menjalankan tugas tersebut secara legalitas dan "legitimate"? Ranah Hukum Ketenagakerjaan      Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, telah mengatur secara tegas dan jelas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pekerja dengan Pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisih...
Baca selengkapnya

PRESIDEN, HAK PREROGATIF & SISTEM POLITIK KITA Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.” ― Paul Krugman      Istana menyentak publik dengan diumumkannya Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong divonis 4.5 tahun penjara dalam kasus impor gula tahun 2015-2016. Sementara Hasto divonis 3.5 tahun penjara dalam kasus suap terhadap Anggota KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi Anggota DPR pergantian waktu.       Sebelumnya, tak pernah terdengar bahkan "tercium" rencana keputusan besar yang dibuat oleh Presiden & disetujui oleh DPR-RI tersebut.       Hak Prerogatif Presiden, diatur jelas dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat 1. Mengacu pada Pasal 14 UUD 1945, hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam UUD Sementara 1950, dimana Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, da...
Baca selengkapnya