MEMAKNAI KEMERDEKAAN RI 17 AGUSTUS 1945 Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Nasionalis Sejati)

-

 "Kemerdekaan nasional adalah bukan pencapaian akhir, tapi rakyat bebas berkarya adalah pencapaian puncaknya" - Sutan Syahrir (1909 - 1966)

    Tepat 17 Agustus 2026, negeri ini kembali merayakan HUT kemerdekaan ke 81. Seperti tahun2 sebelumnya, tak banyak upacara dan acara2 perayaan HUT RI tersebut berubah. Hampir selalu sama. Mulai dari Istana di Jakarta, sampai di seluruh pelosok tanah air, upacara mengenang dan mengingat proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Soekarno-Hatta itu nyaris formal dan seremonial. 

    Petugas upacara melakukan latihan secara disiplin, teratur dan tertib, plus dengan segala atribut dan uniform resmi. Disaat upacara, mereka menaikkan dan menurunkan bendera merah-putih di waktu yang terjadwal pasti. Menaikkan sang merah putih, menjadi simbol negeri ini tak lagi dijajah dan terjajah oleh kolonial asing. 

    Puncak upacara sudah pasti pembacaan naskah Proklamasi kemerdekaan sebagai wujud tegas bangsa ini bebas dan terlepas dari penjajahan asing. Lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang untuk selalu membangkitkan jiwa nasionalisme dan patriotisme terhadap tanah air tercinta. Diakhir upacara, umumnya diisi oleh paduan suara anak2 sekolah yang menyanyikan lagu2 wajib berlirik kebangsaan dan cinta tanah air. 

    Itu upacara formal-seremonial tahunan yang menjadi "rutinitas" berbangsa dan bernegara. Bagi rakyat kebanyakan, agenda perlombaan dan pertandingan, plus tradisi yang menawarkan hadiah2 menarik, menjadi acara yang selalu ditunggu. Kita sudah begitu hafal dengan hampir semua kegiatan tersebut. 

    Pertanyaan kita sekarang, masih cukupkah HUT kemerdekaan RI setiap tahun hanya diisi agenda2 rutinitas yang formal-seremonial dan banyak bernuansa hiburan? Mampukah seremonial-rutin tersebut meningkatkan elan memajukan bangsa dan mensejahterakan rakyat? Bagaimana memaknai nilai2 kemerdekaan agar mampu menghadapi dan mengatasi era globalisasi, digitalisasi dan revolusi teknologi yang menderu deras dalam sukma dinamika kehidupan masyarakat?

KEMERDEKAAN SUBSTANTIF

    Saatnya di usia yang sudah tidak muda ini, makna dan implementasi nilai2 kemerdekaan tak cuma sekedar seremonial yang berulang setiap tahun, tapi jauh lebih memiliki makna terdalam, yakni kemerdekaan substantif. 

    Kemerdekaan substantif menurut para pakar, adalah kebebasan nyata yang dirasakan rakyat secara substansial, artinya bebas dari segala penindasan politik, kemiskinan, ketimpangan hukum dan ketidak-adilan sosial. Kebebasan substantif bukan sekedar kemerdekaan formal-simbolik, seperti lepas secara fisik dari penjajahan asing.

    Kemerdekaan substantif atau kebebasan substansial (susbstantive freedom) menurut Amartya Sen (1999), memandang kebebasan bukan sekadar ketiadaan hambatan formal, melainkan kemampuan nyata seseorang untuk melakukan hal-hal yang bernilai dan menjalani hidup yang bermakna.

    Jika kita tarik garis lurus makna kemerdekaan substantif diatas terhadap realitas kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam bidang politik, ekonomi, budaya, teknologi dan pendidikan, apakah sudah benar2 terwujud secara nyata?

    Secara umum, kemajuan dan kesejahteraan negeri ini berjalan lamban bahkan tertinggal dibanding negara lain. Ketimpangan & kesenjangan sosial, ketidakadilan hukum, korupsi yang menjadi budaya, serta rerata tingkat pendidikan rakyat yang relatif rendah, menunjukkan mayoritas rakyat kita masih belum mampu melakukan hal2 bernilai dan menjalani hidup secara bermakna. Artinya, nilai2 kemerdekaan substantif masih berada pada tataran ideal.

    Sudah waktunya kita beranjak maju menuju kemerdekaan yang memiliki makna terdalam, yaitu memberikan kesempatan yang adil, inklusif dan objektif kepada seluruh anak bangsa dalam meraih cita2nya secara individual, agar benar2  bisa berkontribusi positif dalam memajukan dan mensejahterakan bangsa secara keseluruhan. Tidak lagi eranya untuk "talks too much", tapi saatnya kita untuk "focus on work" dalam mengejar segala ketertinggalan dari negara lain. 

    Budaya "omon2" harus dikurangi dengan keteladanan para Pemimpin bangsa. Bicaralah seperlunya, efektif dan efisien, agar berdampak positif kepada segenap rakyat negeri ini. Bak kata pepatah: "Kata-kata dapat diucapkan dengan mudah, tetapi seseorang tidak dapat memalsukan tindakan" (Lewel).

Dirgahayu Kemerdekaan RI ke 81! Maju Negeriku, Sejahtera Rakyatku!

Bekasi, 05 Agustus 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGANGGURAN: QUO VADIS DUNIA KETENAGAKERJAAN RI? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Dosen MSDM-HI & Pengamat Ketenagakerjaan)

-
  "Pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah." - Brian Tracy      Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sampai saat ini masih harus menjadi perhatian utama kita semua, khususnya Pemerintah. Permasalahan tersebut mulai dari formulasi Upah Minimum yang belum memiliki standar pasti dan disepakati oleh pihak Pengusaha dan Pekerja, UU Ciptakerja yang banyak merugikan kepentingan Pekerja, sampai tingginya tingkat Pengangguran.       Sejatinya, penyelesaian sistematis setiap permasalahan ketenagakerjaan, harus melibatkan semua "stakeholder" ketenagakerjaan yang ada. Melibatkan Perwakilan Pengusaha dan Pekerja tak akan menuntaskan permasalahan secara komprehensif.       Perluasan keterlibatan kalangan akademisi dan Profesional/Praktisi HR sebagai pihak paling memahami kondisi internal perusahaan secara objektif, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kedepan. Tarik-menarik kepenti...
Baca selengkapnya

TINJAU ULANG "DESK KETENAGAKERJAAN" DI KEPOLISIAN Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ketua Umum ASPHRI)

-
     Belakangan ini, publik dihadapkan pada fenomena hadirnya "Desk Ketenagakerjaan" di lingkungan kepolisian. Sekilas, keberadaan "desk" tersebut seakan memberikan ruang bagi Buruh/Pekerja, maupun Pengusaha untuk mencari solusi hukum atas persoalan hubungan industrial.       Namun, jika ditelusuri lebih dalam, timbul pertanyaan mendasar: apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah ketenagakerjaan yang sesungguhnya sudah diatur secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan beserta aturan2 turunnya? Apakah "Desk ketenagakerjaan" ini memiliki dasar hukum yang kuat yang bisa menopang Polri dalam menjalankan tugas tersebut secara legalitas dan "legitimate"? Ranah Hukum Ketenagakerjaan      Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, telah mengatur secara tegas dan jelas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pekerja dengan Pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisih...
Baca selengkapnya

PRESIDEN, HAK PREROGATIF & SISTEM POLITIK KITA Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.” ― Paul Krugman      Istana menyentak publik dengan diumumkannya Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong divonis 4.5 tahun penjara dalam kasus impor gula tahun 2015-2016. Sementara Hasto divonis 3.5 tahun penjara dalam kasus suap terhadap Anggota KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi Anggota DPR pergantian waktu.       Sebelumnya, tak pernah terdengar bahkan "tercium" rencana keputusan besar yang dibuat oleh Presiden & disetujui oleh DPR-RI tersebut.       Hak Prerogatif Presiden, diatur jelas dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat 1. Mengacu pada Pasal 14 UUD 1945, hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam UUD Sementara 1950, dimana Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, da...
Baca selengkapnya