81 TAHUN NEGERI GEMAH RIPAH LOH JINAWI Oleh: Dr. Yosminaldi SH.MM (Nasionalis Sejati)

-

 "Patriot selalu berbicara tentang mati untuk negara mereka, tetapi tidak pernah berbicara tentang membunuh untuk negara mereka." - Bertrand Russell

    Tepat hari Senin - 17 Agustus 2026, kita kembali merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI sebagaimana biasanya. Negeri ini sudah menginjak usia 81 tahun. Sebuah usia yang jika dianalogikan dengan manusia, sudah memasuki usia sepuh, penuh dengan pengalaman hidup, bijak dan matang. 

    Namun, untuk sebuah negara - bangsa, usia 81 jika diperhatikan kemajuan dan kesejahteraan negara2 lain, terlihat wujud kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya yang mapan dan makmur. Pertanyaan kita, bagaimana dengan Indonesia? Apakah di usia 81 sudah benar2 merdeka, sejahtera, maju dan makmur bagi segenap anak bangsa? Sudahkah cita2 proklamasi dan keinginan para "Founding Fathers" kita terwujud?

KAYA TAPI MISKIN

    Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Negeri ini memiliki jumlah penduduk no 4 (empat) terbesar di dunia. Bangsa ini kaya sumber daya alam (SDA), seperti emas, minyak, gas bumi, nikel, dan seterusnya. Makanya, Indonesia di abad 13 sampai 19 didatangi banyak bangsa asing untuk tujuan menguasai dan mengeruk SDA untuk kepentingan mereka. Apalagi di zaman tersebut, rata2 tingkat pendidikan dan perekonomian rakyat kita masih sangat rendah bahkan bisa dikatakan tak memiliki pendidikan apapun. Sudah pasti kelemahan dan kekurangan ini menjadi faktor utama yang dimanfaatkan kaum penjajah untuk mengeksploitasi SDA negeri ini sebanyak-banyaknya Artinya, bangsa kita masih "unggul" dari bangsa2 lain secara kuantitas, namun kalah secara kualitas. 

    Kita punya jumlah penduduk yang banyak, namun memiliki tingkat pendidikan relatif rendah. Kita punya banyak sumber daya alam (SDA) dibanding negara2 lain, namun minim dalam penguasaan teknologi eksplorasinya. Kita memiliki beragam budaya, tradisi dan adat istiadat, namun kurang mampu memberikan nilai tambah secara ekonomis. Kita punya banyak agama yang diakui keberadaaannya oleh negara, namun kejahatan dan korupsi masih merajalela. Inilah ironisme dan paradoksal kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar. 

    Tak ada cara lain dalam memajukan dan mensejahterakan rakyat negeri ini selain meningkatkan tingkat pendidikan dan perekonomian rakyat secara keseluruhan. Tak masanya lagi bagi para pemimpin kita untuk banyak berpidato basa-basi alias omon2. Saatnya untuk bersama-sama menyatukan niat dan tekad untuk menjadikan bangsa dan negara ini sebagai bangsa yang dihormati, dikagumi dan disegani di fora internasional. 

    Keteladanan para pemimpin, ketegasan dan keadilan dalam penegakkan hukum serta keberanian dalam pengambilan keputusan2 yang pro rakyat, adalah pilihan terbaik dalam meraih cita2 bangsa kedepan. 

Dirgahayu RI ke 81! Majulah Negeriku, Jayalah Bangsaku, Sejahteralah Rakyatku!

Bekasi 15 Agustus 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PENGANGGURAN: QUO VADIS DUNIA KETENAGAKERJAAN RI? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Dosen MSDM-HI & Pengamat Ketenagakerjaan)

-
  "Pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah." - Brian Tracy      Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sampai saat ini masih harus menjadi perhatian utama kita semua, khususnya Pemerintah. Permasalahan tersebut mulai dari formulasi Upah Minimum yang belum memiliki standar pasti dan disepakati oleh pihak Pengusaha dan Pekerja, UU Ciptakerja yang banyak merugikan kepentingan Pekerja, sampai tingginya tingkat Pengangguran.       Sejatinya, penyelesaian sistematis setiap permasalahan ketenagakerjaan, harus melibatkan semua "stakeholder" ketenagakerjaan yang ada. Melibatkan Perwakilan Pengusaha dan Pekerja tak akan menuntaskan permasalahan secara komprehensif.       Perluasan keterlibatan kalangan akademisi dan Profesional/Praktisi HR sebagai pihak paling memahami kondisi internal perusahaan secara objektif, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kedepan. Tarik-menarik kepenti...
Baca selengkapnya

TINJAU ULANG "DESK KETENAGAKERJAAN" DI KEPOLISIAN Penulis; Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Ketenagakerjaan & Ketua Umum ASPHRI)

-
     Belakangan ini, publik dihadapkan pada fenomena hadirnya "Desk Ketenagakerjaan" di lingkungan kepolisian. Sekilas, keberadaan "desk" tersebut seakan memberikan ruang bagi Buruh/Pekerja, maupun Pengusaha untuk mencari solusi hukum atas persoalan hubungan industrial.       Namun, jika ditelusuri lebih dalam, timbul pertanyaan mendasar: apakah kepolisian memiliki kewenangan untuk masuk ke ranah ketenagakerjaan yang sesungguhnya sudah diatur secara komprehensif dalam undang-undang ketenagakerjaan beserta aturan2 turunnya? Apakah "Desk ketenagakerjaan" ini memiliki dasar hukum yang kuat yang bisa menopang Polri dalam menjalankan tugas tersebut secara legalitas dan "legitimate"? Ranah Hukum Ketenagakerjaan      Sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, telah mengatur secara tegas dan jelas mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara Pekerja dengan Pengusaha. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisih...
Baca selengkapnya

PRESIDEN, HAK PREROGATIF & SISTEM POLITIK KITA Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Hukum & Demokrasi)

-
 "Politik menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran.” ― Paul Krugman      Istana menyentak publik dengan diumumkannya Abolisi dan Amnesti untuk Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto. Tom Lembong divonis 4.5 tahun penjara dalam kasus impor gula tahun 2015-2016. Sementara Hasto divonis 3.5 tahun penjara dalam kasus suap terhadap Anggota KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalan Harun Masiku menjadi Anggota DPR pergantian waktu.       Sebelumnya, tak pernah terdengar bahkan "tercium" rencana keputusan besar yang dibuat oleh Presiden & disetujui oleh DPR-RI tersebut.       Hak Prerogatif Presiden, diatur jelas dalam UUD 1945 Pasal 14 ayat 1. Mengacu pada Pasal 14 UUD 1945, hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam UUD Sementara 1950, dimana Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, da...
Baca selengkapnya