MEMBANGUN NEGARA BERINTEGRITAS Oleh Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Kebangsaan & Dosen Pascasarjana MSDM Univ Pertiwi Bekasi)

-

 ”Memimpin dengan integritas dan empati, membutuhkan visi dan hubungan dengan diri Anda yang terdalam.” - Karla McLaren

    Sebentar lagi Indonesia akan merayakan HUT Kemerdekaan ke 81 pada 17 Agustus 2026. Jika kita analogikan dengan manusia, usia 81 adalah usia senior yang sudah melewati masa2 labil dalam kehidupan di masyarakat. Usia yang masuk golongan mumpuni dalam kematangan emosi, rasionalitas dan relasi sosial.

    Jika dikaitkan dengan konteks religiusitas, usia tersebut berada dalam kategori lansia akhir atau "sangat tua", dan merupakan fase yang memegang peranan krusial sebagai sumber kekuatan, makna hidup, ketenangan psikologis dan puncak kematangan spiritual.

    Lantas, bagaimana dengan sebuah negara yang bernama Indonesia? Apakah dengan usia 8 (delapan) dasawarsa ini sudah menunjukkan fase kematangan sebuah negara yang telah mewujudkan cita2 perjuangan para "Founding Fathers" melalui isi Proklamasi Kemerdekaan dan Pembukaan UUD 1945 yang sangat mulia, nasionalis, penuh moralitas dan mensejahterakan segenap rakyat & tanah tumpah darah Indonesia?

Budaya Integritas

    Negeri ini lemah dalam hal Integritas. Aspek integritas menjadi landasan utama bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Budaya integritas harus menjadi bagian terpenting dari kehidupan masyarakat. Integritas harus dimulai dari kaum elite dan para Pemimpin bangsa. Integritas menekankan kepada nilai2 kejujuran, transparansi & kepatuhan terhadap aturan hukum (Huberts, 2014). Substansi integritas adalah konsistensi, moralitas dan komitmen.

    Konsistensi adalah keselarasan pikiran, ucapan dan tindakan. Artinya, integritas anti kemunafikan. Orang yang memiliki integritas, melakukan apa yang mereka katakan dan bertindak sesuai dengan nilai2 yang dianut, meskipun tidak ada orang lain yang melihat.

    Aspek integritas sangat menjunjung tinggi nilai2 kejujuran dan moralitas, punya rasa tanggung jawab tinggi serta berkarakter kuat yang tidak mudah terpengaruh oleh tekanan atau godaan untuk berbuat kecurangan (anti korupsi).

    Kaum elite dan para pemimpin bangsa memiliki peran sangat strategis dalam membentuk dan membangun budaya integritas. Setiap ucapan dan perilaku mereka sehari-hari, selalu dimonitor oleh publik. Ketidak-konsistenan yang mereka tunjukkan antara ucapan dan tindakan, akan mempengaruhi kredibilitas dimata masyarakat. Janji2 kampanye politik yang begitu mudah dilontarkan didepan para pemilih, namun "jauh panggang dari api" ketika sudah menjabat dan diberikan mandat, menjadikan para pemimpin dan elite politik tersebut sebagai pengkhianat dan telah membohongi rakyat.

    Banyaknya kasus2 korupsi, kesewenang-wenangan karena berkuasa dan keputusan hukum - kebijakan publik yang tidak adil, adalah bentuk dari budaya integritas yang belum "internalized" di setiap "mindset" dan hati nurani para Pemimpin kita.

    Disaat kita belajar resmi di sekolah mulai TK, SD, SMP, SMA & Perguruan Tinggi, hampir semua materi pelajaran berisikan nilai2 kebaikan, kejujuran, kebenaran dan keadilan. Namun, kenapa setelah selesai, lulus dan mendapatkan pekerjaan (masuk ke kehidupan sosial, politik, pemerintahan, dll), banyak yang terjerumus ke dalam perilaku dan praktik2 anti integritas? Bahkan berdasarkan hasil sebuah survey internasional, negeri ini ranking pertama sebagai negara paling religius, namun juga negara dengan ranking tinggi dalam hal korupsi! Sebuah paradoksal yang tak masuk akal.

    Tak pelak lagi, dibutuhkan komitmen, kerja bersama dan keteladan yang utuh dari para Pemimpin dan Elite bangsa, agar budaya integritas bisa benar2 terwujud dan menjadi "roh" dalam kehidupan nyata masyarakat. Kita tak butuh budaya omon2 yang penuh dengan retorika2 kosong dari para Pejabat. Kita butuh keselarasan ucapan, perilaku dan tindakan para Pemimpin dan kaum elite bangsa sebagai "motor" dan teladan yang memotivasi dan membangkitkan kepercayaan rakyat.

    Diperlukan komitmen berani, tegas, jujur dan terbuka dari Pemimpin2 bangsa ini, agar budaya berintegritas bisa terwujud secara holistik untuk membuat negeri ini bisa maju, sejahtera dan makmur, sesuai dengan cita2 kita bersama, sebagaimana ditulis dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berbunyi: "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial".

    Ingat, jargon "Indonesia Emas 2045" akan menjadi jargon dan harapan kosong, jika tidak ada konsistensi, komitmen, kejujuran dan keteladanan para Pemimpin bangsa mulai dari Pemimpin Nasional sampai jajaran Pemerintahan terbawah, dalam membangun dan mewujudkan negara berintegritas!

17 Mei 2026

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya

PENGANGGURAN: QUO VADIS DUNIA KETENAGAKERJAAN RI? Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Ketua Umum ASPHRI, Dosen MSDM-HI & Pengamat Ketenagakerjaan)

-
  "Pemimpin berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah." - Brian Tracy      Masalah ketenagakerjaan di Indonesia, sampai saat ini masih harus menjadi perhatian utama kita semua, khususnya Pemerintah. Permasalahan tersebut mulai dari formulasi Upah Minimum yang belum memiliki standar pasti dan disepakati oleh pihak Pengusaha dan Pekerja, UU Ciptakerja yang banyak merugikan kepentingan Pekerja, sampai tingginya tingkat Pengangguran.       Sejatinya, penyelesaian sistematis setiap permasalahan ketenagakerjaan, harus melibatkan semua "stakeholder" ketenagakerjaan yang ada. Melibatkan Perwakilan Pengusaha dan Pekerja tak akan menuntaskan permasalahan secara komprehensif.       Perluasan keterlibatan kalangan akademisi dan Profesional/Praktisi HR sebagai pihak paling memahami kondisi internal perusahaan secara objektif, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan kedepan. Tarik-menarik kepenti...
Baca selengkapnya

PRAGMATISME POLITIK KITA: IDEALISME TERGADAIKAN, ETIKA TERABAIKAN Penulis: Dr. Yosminaldi, SH. MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Kebijakan dibuat untuk kepentingan rakyat. Tapi lebih banyak kepentingan pembuat kebijakan telah membunuh rakyat" -  Anonim Hiruk-pikuk dunia politik negeri ini menjelang Pemilu dan Pilpres 14 Februari 2024 makin meledak-ledak. Hari2 kita hampir diselimuti gaung dinamika politik yang anomali. Perseteruan antar kubu Paslon Capres-Cawapres makin meruncing. Perdebatan sengit di forum resmi KPU berlanjut ke ranah publik. Masing2 Capres-Cawapres berbalas pantun saling membenarkan argumentasi di acara debat.  Dalam setiap pidato kampanye setelah arena debat, aroma konflik tetap bergema dihadapan pendukung masing-masing. Dendam kesumat tak bisa ditahan. Padahal materi debat yang sesungguhnya sangat substansial itu harusnya disanggah dengan data2 lengkap. Namun sungguh sangat disayangkan, sentimen pribadi menyeruak dalam forum terhormat itu. Walhasil, karakter asli masing2 Capres-Cawapres "terbongkar" habis didepan publik.  Kedewasaan dan kematangan dalam beradu argument...
Baca selengkapnya