Peran Budaya Organisasi dalam Peningkatan Kinerja Oleh: Yosminaldi, SH. MM

-

 

Sebagian besar Pemimpin Perusahaan yang sukses, menunjukkan bahwa Budaya Organisasi yang kuat, sangat penting dalam menjalankan proses bisnis perusahaan untuk meraih keberhasilan sesuai visi, misi dan strategi organisasi, karena tiga fungsi penting:

Pertama, Budaya organisasi berpengaruh pada setiap pengambilan keputusan dan perilaku karyawan sehari-hari.

Kedua, Budaya organisasi bekerja sebagai perekat sosial untuk obligasi karyawan bersama-sama dan membuat mereka merasa menjadi bagian yang kuat dari pengalaman organisasi perusahaan, dan  berguna untuk menarik staf baru serta mempertahankan karyawan-karyawan terbaik.

Ketiga, Budaya organisasi sangat berguna bagi karyawan dalam memahami peristiwa & aktifitas organisasi perusahaan, guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja karyawan.    

Setiap orang atau karyawan dalam organisasi, memiliki persepsi, nilai dan keyakinan yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan masing-masing. Begitu bergabung dengan organisasi atau perusahaan baru, setiap karyawan membiarkan dirinya ter-internalisasi dengan budaya organisasi untuk mengetahui apakah ia sesuai dan siap dengan budaya perusahaan yang berlaku selama ini atau tidak.

Budaya Organisasi selalu menjadi objek utama penelitian, untuk mecari tahu efek dan dampaknya trhadap kemajuan proses bisnis organisasi. Manajemen Budaya Organisasi yang bagus, memiliki dampak yang mendalam pada kinerja karyawan yang pada akhirnya bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Lebih dari 60 studi penelitian telah dilakukan antara tahun 1990 dan 2007, yang mencakup lebih dari 7600 unit usaha kecil dan perusahaan untuk mengetahui dampak Budaya pada kinerja organisasi (Gallagher, 2008). Hasil dari studi ini sebagian besar menunjukkan hubungan positif antara budaya yang kuat dan peningkatan kinerja. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Budaya Organisasi memiliki dampak positif pada kinerja pekerjaan/karyawan.

Penelitian lain menunjukkan bahwa setiap individu di organisasi memiliki persepsi budaya yang berbeda dalam setiap menyesuaikan dirinya dengan norma-norma dan nilai-nilai Budaya Organisasi. Penerapan Budaya Organisasi yang baik dan benar, sangat membantu karyawan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efisien dan efektif.

Menurut studi Gallagher 2008, kinerja karyawan berpengaruh besar terhadap peningkatan laba bersih dari organisasi. Perkembangan positifnya adalah, penerapan Budaya Organisasi lebih mudah dilaksanakan, agar semua orang berada pada jalur yang benar di organisasi. Hal ini dapat dilihat dalam studi tertentu, bahwa budaya organisasi yang kuat sangat membantu karyawan baru untuk mengadopsi budaya organisasi, yang ujung-ujungnya meguntungkan peningkatan kinerja perusahaan.

Komitmen karyawan dan kelompok, memainkan peran yang sangat penting untuk mengadopsi nilai-nilai Budaya Organisasi dalam meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan perusahaan anda? Apakah perusahaan anda sudah menyusun system, nilai-nilai dan implementasi Budaya Organisasi secara baik dan benar? Ikuti ulasan tentang Budaya Organisasi yang lebih teknis dan komprehensif pada artikel saya berikutnya.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PT 20% MENGHINA AKAL SEHAT PUBLIK Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik Berkeadilan)

-
 Aturan Presidential Threshold (PT) alias ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 20% sebagaimana diatur Pasal 222 UU No 7 tahun 2017 sungguh sebuah ketentuan yang telah menginjak-injak dan mematikan aspirasi rakyat.  Negeri ini memiliki penduduk 270 jutaa jiwa, terbesar no 4 di dunia. Negeri ini negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan USA. Negeri ini baru bangkit dari era diktator dan otoriter 32 tahun Soeharto berkuasa yang membelenggu kebebasan berpendapat dan menjadi sistem demokrasi sebagai topeng otoritarianisme orde baru.  Negeri ini sejak 1998 sudah memproklamirkan diri lepas dari segala belenggu otoriter, diktatorisme dan anti demokrasi. Artinya, kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi harus benar2 menjadi landasan utama dalam sistem politik di Indonesia.  Lantas, kenapa untuk memilih calon Pemimpinnya, rakyat dibatasi dengan cuma segelintir pasangan Capres dan Cawapres? Rakyat dipaksa untuk...
Baca selengkapnya

MENTALITAS & BUDAYA PENEGAKKAN HUKUM BERKEADILAN Oleh: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Sospol, Hukum & Ketenagakerjaan)

-
 Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup. Untuk kasus-kasus lain, pelajarilah dulu.” Anonim      Memasuki usia ke 80 Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 2025 mendatang, perkembangan dan kemajuan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian & berkemanfaatan masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.       Satire penegakkan hukum yang sering terdengar, "tajam kebawah - tumpul keatas" sudah menjadi budaya penegakkan hukum di tanah air. Hukum masih menjadi milik orang2 berkuasa & kaum kaya (the haves). Hukum bahkan menjadi "alat" politik Penguasa demi kepentingan dinasti & nepotisme bahkan kriminalisasi terhadap orang2 yang mengkritik kekuasaan.      Dari sederet kasus2 hukum yang kontroversial dan5 menjadi diskursus di tengah-tengah masyarakat, kasus Vina, Harvey Moies dan Hasto Kristiyanto adalah contoh kasus hukum terkini yang mendapatkan banyak sorotan publik.    ...
Baca selengkapnya

DILEMMA KEKUASAAN EKSEKUTIF: POLITIK AKOMODATIF VS POLITIK OPOSISI Penulis: Dr. Yosminaldi, SH.MM (Pemerhati Politik, Demokrasi & Hukum)

-
 "Ketika segala sesuatunya tampak berlawanan dengan Anda, ingatlah, sebuah kapal terkadang harus berlayar melawan arus, bukan mengikuti arus" - Matshona Dhliwayo      Model, sistem dan disain politik di Indonesia saat ini masih mencari jatidiri yang sesuai dengan budaya dan aspirasi mayoritas rakyat.       Sejak tumbangnya era Orde Baru pada 1998 yang digantikan dengan era Reformasi yang berkonsep anti otoritarianisme dan diktatorisme, wujud asli sistem politik di negeri ini masih belum jelas.       Implementasi sistem Demokrasi belum berpedoman kepada nilai2 Pancasila sebagai dasar negara (ursprungnorm). Setiap Rezim memiliki penafsiran sendiri atas konsep Demokrasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945 sesuai kepentingan dan tujuan kekuasaannya.      Kisruh politik selalu saja bergejolak setiap 5 (lima) tahun setelah hasil Pemilu dan Pilpres diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Argumentasi kecurangan terstru...
Baca selengkapnya